Sejak mencapai kejayaannya di tahun 2014, wilayah ISIS secara perlahan terus berkurang dan berhasil direbut kembali oleh pemerintah Irak dan Suriah. Di akhir tahun 2017, Perdana Menteri Iraq, Haidar al-Abadi, telah mengumumkan kekuasaan ISIS di negaranya telah berakhir.
Di Suriah, Pasukan Demokratik Suriah (SDF) telah mengumumkan penguasaan penuh atas wilayah terakhir ISIS di desa Baghouz yang terletak di Suriah Timur pada Rabu pagi, 23 Maret lalu. Kekalahan ISIS ini menjadi akhir cerita bagi perjalanannya untuk mendirikan negara Islam di Suriah dan Irak.
Kemenangan atas ISIS memang patut disyukuri bersama, namun nasib mantan anggota ISIS juga harus diperhatikan secara serius. Mereka yang menyerahkan diri ke pasukan SDF sebagian besar merupakan warga asing, tidak terkecuali Indonesia. Selanjutnya, mereka akan di bawa ke kamp pengungsian dan bergabung dengan teman-temannya yang lebih dulu menyerah.
Lantas, bagaimana nasib mereka selanjutnya? Seperti yang kita ketahui, banyak negara menolak untuk memulangkan dan bahkan mencabut kewarganegaraan para mantan anggota ISIS tersebut dengan alasan keamanan negara. Amerika Serikat dan Prancis secara tegas menyatakan sikapnya untuk menolak kepulangan mantan anggota ISIS. Untuk menjawab pertanyaan di atas, kita harus melihat berbagai kemungkinan yang bisa terjadi.
Pertama, jika mereka tetap berada di pengungsian dengan kondisi yang tidak menentu dan tidak memiliki kewarganegaraan, ada kemungkinan mereka akan kembali melakukan aksi teror di Suriah atau bahkan mendirikan sel-sel ISIS di negara lain. Selain itu, keberadaan anak-anak para militan berpotensi besar menjadi generasi penerus orang tuanya. Pepatah “hilang satu tumbuh seribu” sepertinya menjadi ungkapan yang tepat untuk menggambarkan situasi tersebut.
Kedua, apabila mereka kembali ke negara masing-masing, dikhawatirkan mereka akan melakukan aksi teror di negaranya. Kekhawatiran itu bukan tanpa alasan, para militan yang memutuskan untuk ‘hijrah’ ke Suriah dan Irak biasanya telah menyimpan kebencian terhadap negara mereka sendiri.
Dalam kaidah ushul fiqh dikatakan “jika dihadapkan pada dua mafsadat (kerusakan), maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan.” Dengan mengacu pada kaidah tersebut, bagi saya memilih untuk menerima kembali anggota ISIS adalah pilihan dengan madharat yang lebih kecil. Potensi munculnya generasi ISIS baru lebih besar jika membiarkan mereka tetap hidup bersama dalam kamp pengungsian tanpa kejelasan. Sebaliknya, ada harapan ‘taubat’ bagi militan yang kembali ke negaranya dengan catatan pemerintah harus serius menangani masalah ini.
Memang tidak mudah untuk menerima kembali mantan anggota ISIS. Masih teringat jelas dalam ingatan kita betapa kejinya aksi-aksi teror yang pernah mereka lakukan. Eksekusi dengan cara tak lazim dan aksi teror seperti yang mereka sebarkan di media sosial menimbulkan keraguan akan sifat kemanusian mereka. Meski menggunakan justifikasi agama, tidak ada satu pun umat beragama di dunia ini yang membenarkan aksi mereka. Namun, sekarang bukan saat yang tepat untuk mengungkit kejadian yang sudah berlalu.
Untuk mencegah aksi teror dan lahirnya generasi baru ISIS, ada beberapa langkah yang harus dilakukan oleh pemerintah Indonesia jika berencana untuk memulangkan mantan anggota ISIS. Pertama, pemerintah terlebih dahulu harus melakukan interogasi kepada mereka dan menjalin perjanjian untuk setia kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia. Bila menolak perjanjian itu, hukuman berat telah menanti mereka.
Kedua, menjalin kerjasama dengan pesantren-pesantren tanah air dalam upaya melakukan deradikalisasi. Selama ini, pesantren menjadi nafas bagi pendidikan agama Islam di Indonesia. Kerjasama tersebut memungkinkan para mantan anggota ISIS untuk tinggal di lingkungan pesantren, mengikuti pengajian kitab-litab klasik, dan berinteraksi langsung dengan santri maupun pengasuh pesantren.
Dengan mengedepankan kultur nusantara, pesantren bisa menjadi garda depan dalam menanamkan kembali rasa kecintaan pada tanah air serta meluruskan paham keislaman yang radikal menjadi Islam yang ramah dan santun. Dengan demikian, pesantren tidak hanya berperan dalam mencegah radikalisme, tetapi juga menangani orang-orang yang telah terpapar radikalisme.
Selain itu, pemerintah harus memaksimalkan peran yayasan perdamaian yang didirikan oleh mantan teroris, seperti Yayasan Lingkar Perdamaian (YLP). Keunggulan yayasan ini adalah diisi oleh orang-orang yang pernah terpapar paham radikal. Dengan memiliki kesamaan masa lalu, rasanya tidak terlalu sulit bagi yayasan ini untuk melakukan upaya deradikalisasi.
Ketiga, mengajak masyarakat luas untuk merangkul dan menerima para anggota ISIS. Bagaimanapun, para mantan anggota ISIS ini adalah saudara kita sebangsa dan setanah air. Dalam hal ini, peran masyarakat sangatlah dibutuhkan, karena deradikalisasi tidak akan membuahkan hasil jika masyarakat terus menyematkan stigma negatif kepada mereka. Stigma tersebut berpotensi membuat mereka merasa semakin terasing di lingkungannya sendiri yang kemudian akan mendorong mereka untuk melakukan aksi teror kembali.
Sekali lagi, menerima mantan anggota ISIS untuk pulang ke Indonesia harus diikuti oleh langkah penanganan serius. Jika hal ini gagal, kepulangan mereka justru akan menjadi bumerang bagi Indonesia. Namun, ada banyak manfaat yang bisa diambil jika pemerintah berhasil melakukan upaya deradikalisasi, seperti mengungkap jaringan terorisme di Indonesia dan menyelamatkan masa depan anak-anak mereka. Dengan pengalamannya dalam menangani mantan terorisme, saya yakin pemerintah Indonesia mampu mengambil jalan terbaik bagi mantan anggota ISIS.
