Masa jabatan Joko Widodo sebagai presiden tersisa dua tahun lagi. Namun, wacana terkait perpanjangan masa jabaran hingga tiga periode masih menjadi perbincangan yang mewarnai hari-hari kita. Masyarakat pun terpecah menjadi dua, ada yang sepakat dengan usulan tersebut, ada juga yang tidak sepakat.
Berdasarkan hasil temuan survei yang dilakukan oleh Indikator Politik menunjukan bahwa 73% masyarakat Indonesia puas dengan kinerja pemerintah saat ini. Tetapi, tidak sedikit pihak yang skeptis dengan hasil survei tersebut. Alasannya karena adanya kontradiksi antara hasil survei dengan kenyataan lapangan.
Tentu hal yang wajar, bila banyak pihak yang meragukan temuan hasil survei tersebut. Apalagi kalo kita merujuk pada fakta-fakta di lapangan. Banyak sekali aksi-aksi demonstrasi yang digelar, mulai dari masalah JHT (Jaminan Hari Tua) hingga demonstrasi yang menuntut pemerintah untuk menuntaskan kasus-kasus pelanggaran HAM.
Keadaan ekonomi yang mengalami resesi, undang-undang yang menuai kontroversi, penanganan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM yang tebang pilih, hingga masalah alam yang terus diekploitasi menjadi antitesis dari hasil temuan survei tersebut. Pemerintah seharusnya memberikan legasi yang terbaik untuk rakyat di sisa-sisa kepemimpinannya, bukan malah mewacanakan isu perpanjangan masa jabatan.
Upaya-upaya untuk meloloskan hasrat perpanjangan masa jabatan dapat kita lihat melalui survei-survei yang dilakukan. Isi pertanyaan yang disajikan tentu terkait wacana perpanjangan masa jabatan. Padahal konstitusi telah melarangnya. Jadi ada semacam paksaan untuk menggugat demagogi responden.
Seharusnya kekuasaan dicari tidak hanya untuk kepentingan sendiri tetapi sebagai alat untuk melayani tujuan manusia. Kekuasaan politik dapat dan harus direlativiskan untuk kepentingan rakyat. Di segala tingkatan politik, kekuasaan harus dipakai untuk melayani, bukan untuk mendominasi, apapun komitmen pribadinya. Kekuasaan dan dominasi sama sekali tidak identik.
Di segala tingkatan politik, apabila orang dapat melihat secara terus menerus bahwa seorang politisi, kelompok politisi atau pemeintah menggunakan kekuasaan sebagai alat untuk mendominasi bukan untuk melayani, maka kekuasaaan akan mendominasi pemikiran dan tindakan politik, serta akan menimbulkan kebencian dan permusuhan; sungguh, kekuasaan akan mengakibatkan peperangan, dingin atau panas.
Tetapi dimana politisi atau kelompok tertentu atau sebuah pemerintah berusaha untuk melihat bahwa kekuasaan adalah untuk melayani, bukan untuk mendominasi, maka dalam perjuangan kekuasaan mereka membantu memanusiakan persaingan yang mematikan dan mempromosikan penghormatan dan penghargaan pada orang lain, mediasi, pengertian dan perdamaian (Hans, 2002).
Sejauh ini ada 4 partai (PKB, PAN, Golkar, PSI) yang setuju dengan perpanjangan masa jabatan. Kalau seandainya ada perpanjangan masa jabatan, tentu bukan hanya presidennya yang diperpanjang tapi juga jajaran kabinet dan anggota DPR. Seharusnya mereka malu karena mendapatkan sesuatu tanpa bekerja dan mendapatkan tambahan kekuasaan yang tidak berdasarkan pilihan rakyat. Padahal, demokrasi mengatakan bahwa undang-undang menyatakan semua pemerintahan dalam segala level harus dipilih secara demokratis, dan bukan ditunjuk atau diperpanjang. Perasaan malu itu yang kemudian disebut dengan moral clarity –kejernihan moral-.
Negara bukan hanya sekadar komunitas politik (pemerintahan, sekolah, etika, dan budaya). Kualitas dari etika seseorang merupakan bagian dari sebuah proses, “a good man can only be a good citizen”. Bagi Aristoteles, etika dan politik memiliki hubungan melalui jalur politik. Teori politik memiliki hubungan dengan teori etika, misalnya orientasi pada etika (keadilan adalah kebajikan) (Aloysius, 2019).
Etika merupakan modal utama yang seharusnya dimiliki oleh semua orang. Etika yang baik akan mendorong seseorang untuk menebarkan kebaikan dan kebermanfaatan. Etika memiliki hubungan yang sangat erat dengan politik, karena akan berdampak buruk apabila mengambil suatu keputusan tanpa memerhatikan etika.
Etika menjadi relevan saat ini dan akan selalu relevan karena kehidupan manusia terus menerus ditandai oleh pertarungan (konflik) antar kekuatan baik (good) dan kekuatan jahat (evil) yang tak pernah henti-hentinya. Etika mendasarkan diri pada rasio untuk menentukan kualitas moral kebajikan maka disebut juga sistem filsafat yng mempertanyakan praksis manusia berkenaan dengan tanggung jawab dan kewajibannya (Franz, 1988).
Aristoteles menyebutkan bahwa keadilan merupakan esensi utama dari suatu negara. Politik tidak akan dapat bertahan lama tanpa adanya keadilan dalam hak. Manusia akan dapat hidup dengan baik saat ada hukum dan keadilan yang dijalankan dalam suatu negara. Keadilan berhubungan erat dengan kebajikan yang komplit dan perwujudan dari seluruh kebaikan. Kebajikan (vertue) yang dilaksanakan adalah keharusan bagi setiap individu, karena bagi Aristoteles, kebajikan menjadi hal yang rasional untuk menegakan keadilan (Aloysius, 2019).
Adagium fiat justitia ruat caelum “tegakkan keadilan meskipun langit akan runtuh” menjadi perenungan serius bagi mereka yang punya moral clarity¬. Menjadikan keadilan sebagai orientasi dalam mengambil setiap keputusan menandakan keberpihakan dan kepedulian terhadap kerja-kerja kemanusiaan.
Saat ini, kita membutuhkan kehadiran sosok yang mampu membedakan kejujuran dan kebohongan. Maraknya informasi-informasi palsu yang tersebar pada kanal-kanal berita menyebabkan kegaduhan dan kekacauan di kalangan masyarakat dan hal itu dapat melahirkan gelombang revolusi. Oleh karena itu, kita perlu terlibat untuk membangun kontra-narasi terhadap isu-isu miring yang sengaja digulirkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab sebagai bukti keberpihakan kita pada keadilan dan kebenaran.
