Minggu, April 18, 2021

Membela Perppu Ormas: Ketika YLBHI Akan Menggugat Perppu Ormas

Islam Rasa Eropa Abad Pertengahan di Zaman Now

Keruntuhan Kekaisaran Romawi pada penghujung abad ke-5 M menandai akhir dari zaman klasik di Eropa. Tidak adanya imperium yang bisa mengisi kekosongan politik tersebut...

Quo Vadis Perlindungan Data Pribadi di Indonesia

“Selamat nomor Anda terpilih mendapatkan hadiah ke-3 dari PT Lazad* dengan kode PIN (ER94098). Utuk info cek langsung di: http://bit.ly/lazad*00.”—+628533765xxxx Sering mendapat pesan seperti ini?...

Terjebak dalam Keluarga yang Berbeda Pandangan Politik

Sekarang sudah berganti tahun baru, yaitu tahun 2019. Acara tahun baru pun telah usai. Di tahun 2019 ini juga dikatakan tahun politik, karena Indonesia...

“Hantu” Kevin/Gideon

Pasangan gaek Mathias Boe/Carsten Mogensen adalah penyebab Kevin/Gideon susah tersenyum. Perasaan enek, dongkol, penasaran, tampak jelas di wajah duo minions ini. Semua dimulai April...
Muchammad Arif Muchlisin
Master of Early Childhood Education Candidate at Yogyakarta State Islamic University

“Koalisi masyarakat sipil berencana menggugat perppu ormas ke mahkamah konstitusi.”

(Tempo, Minggu, 13 Agustus 2017)

Terhadap berita tersebut, Saya tercengang atas sepirit penggugatan perppu ormas. Mereka sama sekali tidak melihat bahaya yang lebih besar. Mereka sepertinya  memiliki misi besar untuk menghancurkan keutuhan bangsa – yang  ingin melibatkan aksi menggugat perppu ormas. Parahnya lagi didukung oleh beberapa kaum elit politik – yang menurutnya pembubaran tersebut akan menambah runyam situasi politik nasional. Hanya saja, saya khawatir, gugatan mereka terjebak dalam jargon – jargon demokratisme sepihak bukan menjurus pada masalah substantif dan ideologis.

Bila dicermati, dari apa yang mereka kemukakan untuk mengkritisi perppu ormas sebenarnya memiliki tujuan yang baik: merawat dan mengimplementasi demokrasi yang adil dan bijak sehingga bukan hanya ormas tertentu yang bisa struggle di Indonesia namun HTI pun beserta kaumnya bisa menerima manfaatnya hidup di Indonesia. Namun yang sulit dimengerti, apakah mereka tidak berfikir tentang bahaya yang mengancam keutuhan NKRI ketika HTI dibiarkan begitu saja.

Mereka menyurarakan bahwa  pemerintah yang bertindak dikdator yang secara sepihak  membubarkan ormas tanpa “due process of law” atau proses penegakkan hukum dan adil dan benar sesuai asas hukum yang kita anut.

Sebenarnya pendapat di atas bertujuan menyampaikan hak sebagai warga Negara serta sebagai dasar empirik yang benar. Jika HTI dibubarkan melalui prosedur yang ada dalam UU No 17 tahun 2017 tidak bisa dipergunakan. Sebab menurut Prof Mahfud MD pembubaran ormas harus melalui beberapa tahap, tahap pertama peringatan sampai 3 kali kemudian penghentian bantuan, pembekuan kegiatan dan tahap terakhir pencabutan status badan hukumnya melalui pengadilan.

Namun, mereka akan mendapatkan ancaman yang lebih besar dari upaya gugatan tersebut. Sebagai contoh, Indonesia memiliki 6 agama yang dilindungi payung hukum, semuanya hampir ribuan yang tersebar di pelosok negeri, sehingga lebih dari 50 % orang di Indonesia berstatus selain HTI. Jadi yang menjadi persoalan bukan pada demokrasinya. Secara terang-terangan HTI menyatakan akan membangun Negara transnasional yang berbentuk khilafah yang direncanakan akan diperluas sampai Thailand sampai Australia. Sehingga demokrasi ini dilihat sebagai kemaslahatan yang kecil dibandingkan keburukan yang besar yang akan melanda Republik Indonesia. Hal ini dipertegas oleh Prof Yudian Wahyudi bahwa “HTI tidak cocok hidup di Indonesia, dan Indonesia sama sekali tidak butuh ormas seperti HTI. Dengan kata lain, ini merupakan persoalan eksistensi Negara.

(pendapat yudian saat di metro tv)

Lebih lanjut, mereka tidak menyadari pentingnya elemen-elemen masyarakat dan institusi publik yang berada di Negara seperti lembaga pendidikan yang akan terganggu dan terongrong sebab kehadiran HTI. Padahal upaya pemerintah dalam merumuskan Perppu ormas sebenarnya secara tersirat bertujuan menjunjung tinggi demokrasi yang representatif dalam konteks kenegaraan dengan menjaga beberapa ormas lintas agama dan budaya yang beragam di Indonesia.

Penerbitan Perppu dimaksudkan untuk menjaga keberagaman individu.  Lebih jauh lagi pemerintah sebagai tindakan preventif dengan melindungi sistem demokrasi bukan mencerminkan tirani, dengan melihat dampak yang lebih jauh jika HTI masih saja berkoar-koar di tanah air. Sudah sepantasnya, jika ada ormas satu yang akan merusak keberadaan orang yang jumlahnya lebih besar maka dibubarkan. Jadi, Perppu ini mengupayakan dan menjawab keluhan mereka yang mengatasanamkan demokrasi untuk menggugat Perppu ormas.

Mereka juga melihat demokrasi sebagai interpretasi yang sempit dengan membebaskan hak-hak individu sebebas-bebasnya. Padahal kebebasan tersebut akan lenyap apabila mayoritas orang tidak menyetujui dengan suara tertentu (Misalnya HTI). Lebih jelas lagi, Hannry B Mayo berpendapat demokrasi merupakan kebijaksanaan umum atas mayoritas oleh wakil-wakil yang diawasi secara efektif oleh rakyat. (Id.wikipedia.org) Padahal, kebanyakan rakyat Indonesia adalah beragama islam seperti ormas NU Muhammadiyah – yang terang-terangan  menolak kehadiran HTI.

Di beberapa media sosial atau media cetak menujukkan bahwa rakyat merasa gelisah atas hadirnya HTI yang memplokamatirkan akan mendirikan khilafah dan menghapus pancasila sebagai roh bangsa. Bahkan, UIN sunan kalijaga yang dipimpin oleh Prof KH Yudian Wahyudi mendirikan pusat studi pancasila dan bela Negara.(uin-suka.com) UGM pun ikut Mendeklarasikan dirinya sebagai universitas pancasila.(ugm.com) Kalau di survey, jumlah orang yang membela pancasila sebagai ideologi bangsa akan jauh lebih banyak. HTI ini tidak perlu dibela untuk tetap berada di Indonesia. Demokrasi bukan jadi alasan utama untuk membela keberadaan HTI. Affirmative action tidak tepat diberikan untuk HTI, mengingat HTI berpotensi besar menghapus hak-hak rakyat Indonesia yang tidak sejalan dengan misi HTI. Alhasil, tidaklah logis kalau opini publik terus-terusan membela HTI, karena dilandasi asas demokrasi dan semangat khilafahisme

Perppu ormas adalah upaya menyelematkan demokrasi. Melalui regulasi ini, tujuan jangka panjang akan terwujud yakni hak dan suara rakyat tersalurkan bagi kalangan yang berpegang teguh pada pancasila. Kalaupun perppu ormas bukanlah cara yang baik, dan tidak membela perilaku intoleransi semestinya mereka berfikir kembali untuk mencari cara untuk menangani HTI.

Oleh karena itu, saya pribadi berharap gugatan perppu ormas ini tidak dipenuhi atas dasar pertimbangan ideologi bangsa dan keselamatan rakyat. Kalau semua itu terjadi, bukan hanya rakyat yang mengalami penderitaan tapi identitas Negara dipertaruhkan.

Muchammad Arif Muchlisin
Master of Early Childhood Education Candidate at Yogyakarta State Islamic University
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Terorisme Akan Selalu Dapat Tempat Jika Tokoh Islam Masih Ada yang Denial

Berkali-kali sudah esktremisme kekerasan dan kejahatan terorisme terjadi di negeri kita, sejak Bom Bali yang terjadi pada tahuan 2000an sampai tahun ini. Namun sikap...

Kubur Kosong (Refleksi Iman atas Banjir Bandang di Leuwayan)

Minggu, 04 April 2021, umat Katolik sejagat merayakan hari raya Paskah. Paskah adalah peristiwa kebangkitan. Karena itu merayakan Paskah berarti merayakan kemenangan Kristus atas...

Simbol Agama dalam Aksi Teroris

Di Indonesia dalam beberapa hari ini marak terjadi penyerangan oknum yang tidak bertanggung jawab pada wilayah agama dan kepolisian. Agama merupakan simbol kolektif dari...

Menanti Istana Ibu Kota Baru

Dalam pekan kemarin virtual rencana desain Istana di ibu kota baru di Kalimantan Timur. Rencana pemerintahan Joko Widdo memindahkan dari DKI Jakarta ke Kalimantan...

Upaya Normalisasi Hubungan Irak-Arab Saudi

Pada 2 April 2021, kantor berita Irak, INA, menyampaikan bahwa Perdana Menteri (PM) Irak, Mustafa Al-Kadhimi telah kembali ke tanah air setelah mengakhiri kunjungannya...

ARTIKEL TERPOPULER

Apa Beda Habib, Sayyid, Dzuriyah, Alawiyin, dan Ahlulbait

Terjadi pencampuradukan makna dan fungsi sejumlah kata "Ahlulbait", "Dzuriyah", "Habib", "Sayyid", dan "Alawi", secara sengaja ataupun tidak sengaja, yang bisa menimbulkan kesalahpahaman. Hadis Tsaqalain (bahasa...

Masa Depan Peradaban Islam dalam Pandangan Ziauddin Sardar

Masa depan peradaban Islam dalam banyak tulisan selalu dikaitkan dengan ide kebangkitan Islam yang telah dimulai sejak abad ke-18 yang lalu. Meskipun sudah kurang lebih...

Banyak Baca Buku Jadi Pintar, Sedikit Baca Jadi Orba

Minggu lalu, akun twitter Presiden Jokowi @jokowi menggunggah kegiatan membagi-bagi buku. "Membagi buku untuk anak selepas Jumatan bersama masyarakat di Masjid Jami Annur, Johar...

Perlukah Produk Riset Perguruan Tinggi Dipatenkan?

Salah satu tugas perguruan tinggi (PT) adalah melaksanakan penelitian atau riset sebagai bagian dari Tri Dharma PT. Produk-produk riset yang dihasilkan tentu saja berpotensi...

Definisi Kekuatan: Hard Power dan Soft Power

Konsep Dasar Power Kekuatan atau power dalam ilmu Hubungan Internasional adalah elemen utama, terutama dalam kaca mata realisme, Morgenthau menjelaskan bahwa perilaku negara pada dasarnya...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.