Rabu, April 21, 2021

Meluruskan Nalar Anti Korupsi (1)

Eksploitasi Pengemudi dan Gemerlap Transportasi Online

Jasa transportasi berbasis daring menjadi fenomena yang mampu menarik perhatian masyarakat. Kemunculannya menjadi sepeti oase di padang gurun. Jumlah armadanya pun tumbuh subur. Pada tahun...

Sudah Saatnya Kebijakan Lapas Ramah Perempuan

Pada suatu sesi konseling di Lapas Perempuan saya pernah kewalahan dalam mengelola jalannya konseling. Konseling kelompok ini diikuti oleh enam orang napi perempuan. Awalnya konseling...

Keadaban Bermedia Sosial

  Dewasa ini masyarakat Indonesia tidak asing lagi dengan media sosial. Layanan internet kini bisa dinikmati semua kalangan dengan mudah. Dari mulai anak-anak hingga mereka...

Menyikapi Kasus Penganiayaan Guru oleh Murid di Sampang

Dunia pendidikan digemparkan lagi dengan berita tindakan criminal. Seorang guru kesenian di SMA Negeri 1 Torjun, bernama Ahmad Budi Cahyono, meninggal dunia setelah koma...
Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung

Perdebatan soal boleh tidaknya mantan narapidana tindak pidana korupsi menjadi calon legislatif dalam pemilu 2019 cukup mendominasi jagad politik hukum akhir-akhir ini. Dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 KPU secara tersirat tidak membolehkan partai politik mencalonkan mantan narapidana korupsi, narkoba dan pelaku kekerasan terhadap anak sebagai bakal calon legislatif yang akan didaftarkan di KPU.

Beberapa partai politik tidak mematuhi PKPU sehingga KPU mencoret bacaleg mantan napi tersebut dan akhirnya memunculkan sengketa di Bawaslu. Menurut KPU ada sekitar 38 bacaleg mantan napi yang mengajukan sengketa dan semuanya dikabulkan oleh Bawaslu dan meminta KPU mengakomodir mereka sebagai bakal calon legislatif.

KPU menolak melaksanakan putusan Bawaslu dan meminta Bawaslu dan semua pihak menunggu putusan Mahkamah Agung yang sedang menguji permohonan hak uji materil PKPU tersebut. Sikap KPU kemudian didukung oleh beberapa elemen masyarakat karena meyakini bahwa Bawaslu tidak berwenang menguji pertentangan antara PKPU dengan UU  Pemilu namun pengujian itu menjadi kewenangan Mahkamah Agung.

Pro kontra tersebut nampaknya akan berakhir seiring dengan keluarnya putusan Hak Uji Materil (HUM) Mahkamah Agung yang menguji PKPU Nomor 20 Tahun 2018 terhadap UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang dimohonkan oleh beberapa mantan narapidana korupsi seperti mantan anggota DPR, Wa Ode Nurhayati dan mantan Gubernur Aceh, Abdullah Puteh.

Dalam amar putusannnya terhadap 12 Permohonan perkara hak uji materi,  Mahkamah Agung mengabulkan permohonan dan menyatakan beberapa Pasal dalam PKPU Nomor 20 Tahun 2017 tersebut bertentangan dengan UU Pemilu, Putusan MK dan Pasal 28 UUD 1945.

Seperti biasa, pasca keluarnya putusan HUM tersebut berbagai pihak memberikan respon. Presiden selaku Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan meminta semua pihak menghormati dan mematuhi putusan HUM Mahkamah Agung sebagai hukum yang harus ditaati. Berbagai pihak pun menyerukan agar putusan HUM MA yang selama ini ditunggu sebagai solusi menyelesaikan perdebatan agar segera dipatuhi.

Menguji Konsistensi

Namun sebagian masyarakat justru menunjukkan ketidakkonsistenannya terhadap putusan HUM MA ini dan justru berusaha mendiskreditkan Mahkamah Agung. Sekelompok masyarakat ini pada awalnya mengkritik keras Bawaslu yang mengabulkan permohonan para caleg mantan napi yang menggugat PKPU. Mereka meminta Bawaslu untuk menghentikan pengujian sengketa soal pencalegan mantan napi ini sampai keluarnya putusan MA. KPU juga diminta agar tidak melaksanakan putusan Bawaslu sebelum adanya putusan HUM dari MA.

Setelah putusan MA keluar, kelompok yang merasa mewakili masyarakat ini mengkritik keras putusan HUM MA tersebut dan memposisikan MA sebagai sarang koruptor dan tidak pro terhadap pemberantasan korupsi. Donal Fariz dari Indonesia Corruption Watch misalnya, malah menyebut bahwa institusi MA juga akan terdampak oleh keputusan tersebut sebab, jajaran hakim agung MA di masa depan dapat dianggap sebagai pilihan-pilihan anggota DPR yang mencakup bekas napi kasus korupsi. Bersambung.

Avatar
Irvan Mawardi
Penulis Buku, Pemilu Dalam Cengkeraman Oligarki, (2011) "Sengketa Hukum Administrasi dalam Pemilukada" ( 2014), Paradigma Baru PTUN (2016). Aktivisi JPPR (2002-2009). Saat ini bertugas sebagai Hakim di PTUN Bandar Lampung
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Lobi Lebanon terhadap Rusia Upaya Keluar dari Krisis Ekonomi

Pada 15-16 April 2021, Perdana Menteri (PM) Lebanon Saad Hariri melakukan kunjungan ke Moskow dalam rangka meminta dukungan dan bantuan ekonomi kepada pemerintah Rusia....

Apa yang Menanti Setelah Animal Symbolicum?

“Alam semesta aslinya tunggal, diam, dan seragam. Hanya tampak luarnya saja yang mengesankan perbedaan atau perubahan”, Zeno dari Elea yang juga diamini Parmenides (Dowden,...

Kado Ulang Tahun ke-46, Taman Mini Mau Dibawa Kemana?

20 April 2021 merupakan hari ulang tahun ke-46 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ulang tahun yang biasanya dirayakan secara meriah dan dikemas...

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

ARTIKEL TERPOPULER

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Menyambut Bulan Ramadhan dengan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari. Pemerintah akan segera menetapkan awal puasa 1 Ramadhan 1440 H. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia...

Kartini Masa Kini

Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir R.A. Kartini pahlawan yang berjuang untuk emansipasi wanita....

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.