Penafsiran Alquran sangat berkaitan erat dengan unsur-unsur subjektifitas penafsir. Peran penafsiran tidaklah serta merta berada dalam wahana medan teks semata, akan tetapi berkutat pula pada medan konteks yang sarat dengan hubungan pengaruh-dipengaruhi. Problematika tersebut berlanjut pada kesenjangan definitif, apalagi saat menyoal peran serta tafsir yang tersimplifikasi pada lingkaran-lingkaran diskursus Quranik semata. Sehingga ‘aras penafsiran hanya berputar dalam literatur klasik yang memuat pencarian otentitas penafsiran sebagai usaha reproduksi makna semata.
Gerakan penafsiran yang berorientasi mundur, telah membawa paradigma yang superioristik. Hal tersebut ditandai dengan sikap untuk menguasai konteks secara sepihak. Riwayat kesejarahan—turats—telah dilegitimasi oleh qaul-qaul otoritatif, hal tersebut membuat “si penafsir” justru abai dan tidak mengambil sikap kritis pada teks klasik. Tidak jarang kegemilangan teks klasik, baik berdasar preseden shalih atau shahih telah meligitimasi peran penafsiran Alquran secara mutlak. “Si penafsir” justru terjatuh pada argument ad verecudiam bila mempercayai itu mentah-mentah.
Disisi lain, modernitas membawa pengaruh yang tajam pada diskursus penafsiran hari-hari ini. Sikap penafsir yang melampaui dan terlalu mendominasi teks tanpa sengaja telah menggiring teks tersebut pada konstitusi wacana Barat. Terjadilah pergeseran signifikansi, yang mulanya dari teks menuju konteks berubah, menjadi konteks menuju teks. Tak jarang penafsiran modern justru mengambil sikap antipati pada turats yang ada, sehingga terjadilah divergensi makna yang menganga. Padahal, Riwayat kesejarahan—turats—merupakan instrumen untuk memediasi konteks pelataran Alquran. Sikap mengatasi turats ini membawa konsekuensi pada penafsiran yang liberal, mengeluarkan teks dan menariknya pada konteks secara sewenang-wenang.
Kaum Ilhadi sebutan adz-Dzahabi (1978) dalam meyitir golongan ini. Mengantungkan penafsiran berdasarkan pada preferensi makna yang terrepresentasi lewat kebutuhan sosial-politik hingga ekonomi. Namun yang problematis ialah, menempatkan Quran sebagai stempel konfirmatif. Artinya Alquran hanya diakui bila berkesuaian dengan argumen ilmu-ilmu ‘alam dan sosial. Tak jarang, bahwa argumen tersebut kemudian dipaksakan dengan suatu ayat tanpa memperhatikan dasar ilmu-ilmu quran (ulumul quran).
Perdebatan ini bermuara pada kontrol dan pemaksaan epistimologi antara dua belah pihak. Sikap anti-kompromistis pada kedua belah pihak turut memperkeruh kondisi pemikiran Islam pada akhir paruh abad ke 19. Mohammad Arkoun (1998: h. 208) dalam Rethingking Islam Today, telah menyinggung keterang ini, terangnya:
To Control the epistemological validity o f any dicourse, it is necessary to discover and analyze the implicit postulates. This work has never been done for any discourse in Islamic thought.
Tegasnya bahwa pengetahuan atau episteme (sistem makna dan skema kognisi dari nilai/kategori yang dibangun oleh fondasi ilmu pengetahuan, sains dan filsafat dalam waktu tertentu) diproduksi oleh setiap manusia yang hidup, berfikir dan beraksi pada situasi sosial-historis yang terberi (h. 210). Perbedaan episteme pemikiran setiap zaman menjadi persoalan utama dalam ketegangan penafsiran pada transisi pemikiran kontemporer ini.
Upaya Me-mediasi Ketegangan Epistimologi
Berkembangnya pendekatan baru seperti yang dikembangkan oleh beberapa pemikir seperti Amin Khuli (1964) dalam Manahij Tajdid, menekankan dua tinjauan kritis sebagai pendekatan menafsirkan Alquran. Penggabungan antara peninjauan ekstrinsik—meliputi sejarah, geo-histori, dari pewahyuan Alquran—dan intrinsik—anasis figurasi, etimologis dalam makna linguistik Alquran—sebagai upaya penafsiran moderatif. Sebagaimana Fazlur Rahman (1985), mengintrodusir pendekatan penafsiran Double Movement-nya. Dengan mengakomordir kondisi historis melalui proses memahami, generalisasi dan idealisasi serta kontekstualisasi pada kondisi modern.
Pendekatan-pendekatan ini tidak lain sebagai kecenderungan melahirkan titik tengah, antara penafsiran tradisional dan liberal. Sebagaimana penggambaran Ahmad Khalafallah (1947) sebagai perdebatan spekulatif dan skriptural deterministik. Peranan metologi menjadi krusial dalam merumuskan penafsiran Alquran yang memadai perdebatan zaman. Signifikansi penafsiran Alquran saat ini, bukan hanya bertumpu pada pengujian validitas atau otentitas sumber saja, malainkan kemampuannya dalam mengkontekstualisasikannya pada dinamika zaman.
Perangkat berupa metodologi inilah yang menjadi kerangka yang memberikan pembaharuan pada wilayah penafsiran Alquran. Agar Alquran mampu membuka peranannya dalam memberikan notasi gagasan pada tiap-tiap perdebatan dari ragam disiplin keilmuan yang ada. Menghadirkan argumen yang memiliki wawasan (wisdom, weltanschaung) keislaman yang kuat. Berakar pada sumber yang otoritatif dan dapat dipertanggungjawabkan, serta melalui metodologi yang fasih, runut dan logis serta berdasarkan pada Maqashidul Quran.
Sehingga penafsiran tak lagi menjadi wilayah suci yang mengandalkan kefiguran shalafus shalih atau fanatisme mazhab yang menggelayuti pemikiran Islam begitu kentara. Akan tetapi, senantiasa bermuara pada kerja-kerja ijtihad yang baru, atau mengutip istilah yang digunakan Amin Abdullah sebagai fresh ijtihad.
Sebab dengannyalah Alquran akan menampakkan berbagai macam mukjizatnya dalam membuktikan kebenaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW. Memberikan penawar pada malaise pikiran rigit dan deterministik yang mengidapi umat Islam begitu lama. Maka sebuah keharusan bahwa perlawanan terhadap fanatisme dan sikap meng-otorisasi-kan sebuah gagasan secara buta menjadi proyek ijtihad dewasa ini.
