Masjid adalah salah satu pusat peradaban manusia. Dalam sejarahnya, selain digunakan untuk beribadah, masjid juga digunakan sebagai pusat pendidikan dan ruang sosial-politik untuk kemajuan umat. Sampai saat ini, masjid tak kehilangan fungsi-fungsinya itu karena terbukti selalu relevan.
Di Masjid Jenderal Sudirman Yogyakarta misalnya, masjid dijadikan sebagai pusat belajar berbagai cabang ilmu filsafat melalui kegiatan “ngaji filsafat.” Di berbagai wilayah Indonesia, masjid juga dijadikan sebagai tempat untuk bermusyawarah yang lebih digemari oleh masyarakat (pedesaan utamanya) ketimbang di tempat-tempat yang cinderung formal seperti balai desa atau sejenisnya.
Dalam hal politik, masjid juga memiliki peranan yang signifikan. Di Palestina, masjid menjadi ruang aman bagi masyarakat setempat untuk merumuskan rencana gerakan pembebasan sekaligus perlawanan melawan pemerintah kolonial Israel. Di Indonesia, masjid juga sempat dijadikan sebagai ruang dialog oleh Gus Dur kala masih menjabat sebagai Presiden Indonesia kala itu untuk mendengar aspirasi berbagai kalangan masyarakat.
Namun, seringkali fungsi politik masjid ini disalahgunakan. Menyadari jika mayoritas penduduk Indonesia hari ini beragama Islam, masjid dijadikan sebagai arena untuk merebut dukungan untuk mewujudkan kepentingan pihak-pihak tertentu. Yang paling sering terjadi adalah dijadikannya masjid sebagai arena kampanye politik.
Ini adalah fenomena lama yang kerap kali terjadi menjelang pesta demokrasi di Indonesia. Studi terbaru sejauh ini menunjukan, jika kampanye politik itu dilakukan dalam beberapa bentuk. Pertama, sengaja memberikan ruang kepada kontestan pemilu untuk berkampanya di tengah-tengah kegiatan keagamaan seperti pengajian dan sebagainnya. Kedua, menganjurkan jamaah masjid untuk memilih kontestan tertentu dalam pemilu melalui khotbah sholat jumat. Ketiga, memasang baner atau spanduk provokatif yang bertujuan untuk mendiskreditkan salah satu kontestan dalam pemilu.
Kampanye Politik Gaya HTI
Meskipun agenda pemilihan umum terdekat masih belum dimulai (pemilihan presiden 2024), akan tetapi fenomena kampanye politik di masjid sudah mulai muncul kembali ke permukaan. Kali ini, kampanye itu merujuk kepada Gubernur Jakarta yang digadang-gadang akan menjadi salah satu calon kuat dalam pemilihan presiden mendatang yakni, Anies Baswedan.
Ini bukan kali pertama Anies dikaitkan dengan fenomena semacam itu. Sebelumnya, Anies juga sempat diduga menjadikan masjid sebagai arena kampanye politik untuk Pemilihan Gurbernur DKI Jakarta tahun 2017 silam dan sempat menuai kritik dari berbagai pihak. Namun, fenomena terbaru yang terjadi sepenuhnya berbeda dari preseden-preseden kampanye sebelumnya.
Fenomena kampanye politik di masjid yang terjadi baru-baru ini terjadi di salah satu masjid di Kota Malang, Jawa Timur. Hal itu diungkapkan oleh “NiNG” garis tengah melalui akun twitter @AkuAtikaFaya yang dilihat, Senin 19 September 2022. Kampanye itu dilakukan dengan menyebarkan tabloid atau majalah setebal 12 halaman dengan judul “Mengapa Harus Anies?”
Tak satu pun halaman tabloid yang luput dari tulisan tentang Anies Baswedan. Mulai dari kepemimpinan, keberpihakan, kesederhanaan, deretan prestasi dan penghargaan, rekam jejak, rekor, gerakan, pendapat positif soal Anies hingga soal deklarasi Anies Baswedan untuk Presiden 2024. Anehnya, penyebaran tabloid itu dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pengurus masjid.
Penyebaran tabloid itu mengingatkan saya kepada strategi kampanye salah satu organisasi islam yang sudah dilarang keberadaannya di Indonesia, yaitu Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Sebagaimana disampaikan oleh Juru Bicaranya, Ismail Yusanti, masjid adalah tempat ibadah yang menjamur di seluruh wilayah. Sebagai tempat ibadah, masjid dinilai sangat strategis lantaran menjadi tempat berkumpul kaum muslim dari berbagai kalangan kelas sosial dan jenis kelamin. Atas dasar itu, membuat masjid menjadi arena yang sangat nyaman bagi mereka untuk pembinaan umat.
Dalam menjalankan strateginya itu, HTI mengelompokkan masjid menjadi dua jenis: masjid kampus dan non kampus. Masjid kampus dijadikan sebagai arena perjuangan HTI untuk menyebarkan gagasan mereka kepada kelompok intelektual. Dan, masjid umum dijadikan arena untuk menyebarkan pengaruh kepada jamaah guna memperoleh dukungan dari masyarakat.
Hal itu dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya dengan media cetak seperti berbagai buku tentang HTI, majalah bulanan al-Wa’i, majalah Khilafah, buletin al-Islam yang terbit mingguan, dan berbagai leaflet yang disebarkan kepada masyarakat di masjid.
Cara itu memang terbukti efektif untuk mendapatkan dukungan. Tak heran bila cara serupa pun coba diterapkan dalam ranah kontestasi pemilihan umum. Namun, selain tidak sejalan dengan regulasi pemilu yang ada, juga telah mendistorsi fungsi dari masjid itu sendiri.
Politisasi masjid semacam itu telah mendistori fungsi politiknya yang luas semata-mata hanya menjadi fungsi politik praktis. Artinya, fungsi sosial-politik adalah semata-mata untuk kepentingan masyarakat luas, dan bukan untuk keuntungan kelompok atau pihak-pihak tertentu.
Syahdan, terlepas dari siapapun pelakunya, tindakan kampanye politik di masjid juga merupakan tindakan politisasi agama yang berbahaya. Hal ini lantaran tindakan semacam itu dapat memicu terjadinya perpecahan di tengah kalangan jamaah atau masyarakat yang memiliki preferensi politik yang berbeda.
Kita harus berkaca dari sejarah, betapa penggunaan embel-embel agama berikut instrumennya untuk kepentingan politik praktis kelompok tertentu justru menjauhkan masyarakat kita dari kedamaian. Lebih ekstrimnya, hal itu justru membuat wajah agama yang sakral, agung, mulia, dan merangkul makhluk seolah menjadi bengis, tak beradap, dan tak berkemanusiaan.
