Senin, Mei 17, 2021

[Masih Soal] Perppu Ormas dan Tantangan Demokrasi

Intoleransi dan Purifikasi

Silam kemarin (28/01) "surat seruan" perayaan Cap Go Meh (CGM) dapat merusak aqidah membuat saya sebagai urang Bogor merasa heran. Dalam butir-butir suratnya, FMB mengatakan jika...

Douwes Dekker dan Polemik Caleg Koruptor, Apa Hubungannya?

Pada tahun 1838, seorang laki-laki Belanda dari Amsterdam pergi ke sebuah negeri yang membentang luas di Hindia Timur, sebuah negeri koloni yang berada dibawah...

Komunitas Sosial untuk Indonesia

Secara Konstitusional, pasal 34 Undang-Undang Dasar 1945 Tidak hanya negara yang bertanggung jawab terhadap fakir miskin dan anak-anak, tetapi kita bersama. Berusaha melakukan apa yang...

‌Depresi, Pandemi, Bunuh Diri

Kesehatan mental seringkali diabaikan dan tidak menjadi prioritas utama seseorang dalam memperhatikan hal yang di rasakannya. sementara, pada kenyataannya kesehatan mental sangat mempengaruhi banyak...
M. Rasyid Ridha S.
Pengacara Publik LBH Jakarta. Fokus pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan teori politik rekognisi-redistribusi.

Sebagaimana yang dipaparkan pada tulisan saya sebelumnya mengenai Perppu Ormas, bahwa Perppu ini memiliki masalah tersendiri terkait ambisi kepentingan yang hendak ia capai: bahwa Negara hendak menjadikan Pancasila sebagai suatu doxa-ideologi absolut. Ia seolah-olah pengetahuan sentral, maha-benar, yang hendak dikonfrontir dengan segala sesuatu diluar dirinya, yang padahal posisi pengetahuannya sendiri justru masih abstrak dan tidak memiliki indikator yang jelas.

Diterbitkannya Perppu Ormas 2017 seolah mengulang kembali momen sejarah di era Orde Baru, bagaimana elemen-elemen kemasyarakatan di Indonesia hendak diseragamkan, melalui pemberlakuan asas tunggal Pancasila pada Undang-undang No. 8 tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (UU Ormas 1985). Sekalipun tidak se-eksplisit UU Ormas 1985, Perppu Ormas 2017 memiliki semangat yang sama dengan UU Ormas 1985, dimana hal diluar diri simbol Pancasila adalah satu hal yang perlu ditumpas, dan Negara memiliki posisi sentral atas pemaknaan Pancasila.

Apa yang dilakukan oleh Orde Baru maupun Rezim hari ini adalah upaya kontrol-pengendalian sosial politik di masyarakat. Perppu Ormas dijadikan sebagai alat legitimasi hukum untuk mengkontrol individu dan kolektif sipil, baik semenjak pikiran hingga perbuatan. Akibatnya, pola kebijakan seperti ini hendak mewujudkan suatu negara otoritarian yang cenderung represif.

Kebijakan penyeragaman ini, justru bertentangan dengan semangat demokrasi yang digadang-gadang semenjak reformasi 1998, dimana kebebasan sipil harus diakui penuh, partisipasi rakyat dibuka selebar-lebarnya, adanya supremasi hukum yang adil, dan ada pembatasan kekuasaan absolut negara atas sipil individunya.

Dengan semangat ini, maka pada dasarnya Negara mengakui bahwa dirinya bukan pihak yang berkuasa secara absolut. Ia harus menghormati kekuasaan yang lainnya, yakni kedaulatan rakyat itu sendiri. Rakyat berhak mengekspresikan tindakan dan kebebasannya sendiri, selama ekspresi dan tindakannya tersebut tidak bertentangan dan memberangus hak asasi rakyat yang lainnya.

Negara dalam konteks alam demokrasi, adalah satu proyek organisme yang belum selesai. Didalamnya selalu ada pertentangan kepentingan, kelas, dan politik tersendiri. Untuk itu, sebagai sebuah proyek organisme yang belum selesai, maka pengawasan dan pembatasan kekuasaan terhadapnya menjadi satu hal yang penting. Pengawasan dan pembatasan kekuasaan negara, hanya bisa terwujud bila rakyat memiliki posisi tawar politik yang tinggi, dan untuk mencapai posisi tawar ini hanya bisa dimediasi lewat kondisi kebebasan sipil, politik, dan ekonomi.

Selain itu, kondisi kebebasan juga merupakan syarat untuk mengakses keadilan. Namun kebebasan sendiri tidaklah cukup, karena selain mensyaratkan kebebasan, keadilan juga mensyaratkan penerimaan atas pluralitas (keberagaman). Melalui kesadaran dan penerimaan atas perbedaan masing-masing individu atau kolektif di masyarakat, pertimbangan akan pentingnya membangun kebersamaan, solidaritas, dan keadilan dalam konteks memperjuangkan hak-hak rakyat yang lebih baik dan adil dapat muncul secara lebih otentik dan bermakna.

https://lh5.googleusercontent.com/E3MT56p-ZQ9BG_QKKN_8bPwIGiC8GFcUx7pz4oTxTTdfkyMfBG6qGtghgBrWkKhLZ5b11NfDeBpFP4ONECxeUDhelq4Qbhww27q1aCMXmGRlq2LtIlau_dlVWSzWpgfI3Ohhn5bQ

Namun sayangnya, beberapa ekspresi dari identitas yang beragam seringkali dimaknai secara salah kaprah. Misalnya ekspresi politik identitas pasca 1998, justru seringkali dimaknai dalam arti primordial dan sektarian. Akibatnya, agenda kebersamaan dan solidaritas keberagaman yang hendak dicapai oleh rakyat yang beragam seringkali terbengkalai dan pecah fokus, teralihkan pada sentimen negatif bernada sektarian. Cita-cita Konstitusi UUD NRI 1945, semakin menjauh dari harapan dan kenyataan masyarakat.

Kondisi pertarungan sektarian yang melelahkan ini, yang kemudian mengakibatkan masyarakat teralihkan dari realitas kongkrit yang dialaminya: realitas struktur ekonomi-politik yang timpang. Akibatnya riuh-gaduhnya pertarungan sektarian, di satu sisi mengakibatkan Negara merasa harus mengambil langkah fokus untuk mengamankan kepentingan ekonomi-politik kelas penguasa agar tidak terganggu. Dalam situasi ini, Negara kemudian cenderung memberlakukan kebijakan yang otoritarian dan represif. Di Indonesia, kita melihat awal mula hal tersebut dengan dikeluarkannya Perppu Ormas 2017.

Sekalipun konon katanya, Perppu Ormas 2017 hendak membidik ormas-ormas keagamaan yang radikal-fasis-sektarian, namun pada dasarnya alasan tersebut tidak tepat sasaran. Dalam konten normatif-tekstualnya, Perppu Ormas 2017 tidak hanya membidik persoalan ormas keagamaan radikal, namun juga menyasar pada persoalan pembungkaman kemerdekaan berekspresi dan berpolitik yang sering dilakukan oleh kelompok serikat buruh, pejuang tani, maupun organisasi keagamaan minoritas-alternatif.

Inilah yang kemudian mengapa, Perppu Ormas 2017 yang banyak dibela oleh pendukung rezim ini –yang bahkan mengklaim cinta Pancasila dan Keberagaman-, justru hendak mengirimkan demokrasi Indonesia menuju alam kuburnya. Negara seolah hendak dibangkitkan kembali sebagai sosok monster Leviathan absolut yang perlu ditakuti, dan rakyat hanyalah menjadi robot dan mesin zombie yang sesuka hati bisa diatur oleh Negara.

Kedepannya, Perppu Ormas 2017 ini selain memberangus kehidupan demokrasi, pun dapat menelanjangi hak-hak asasi manusia warga negaranya. Dihadapan kekuasaan absolut Negara, hak-hak asasi manusia tidak diakui penuh. Yang ada adalah, bahwa rakyat hanya dianggap sebagai objek angka-angka statistik semata, tidak diakui sebagai manusia seutuhnya.

Perppu Ormas 2017 adalah pertanda hadirnya kekhawatiran negara terhadap masyarakatnya yang kritis pada persoalan krisis sehari-hari: bagaimana Pemerintah gencar menjalankan pembangunan, namun di satu sisi yang lain ketimpangan sosial terus melebar dan rakyatnya semakin tergusur dari ruang hidupnya. Kekritisan rakyat sipil adalah satu hal yang terus dirisaukan oleh negara, karena ia dapat menghambat kelancaran proses eksekusi kepentingan ekonomi-politik para penguasa dan pemilik modal.

Perjuangan melawan pemberlakuan Perppu Ormas 2017 pada akhirnya merupakan satu langkah tantangan dalam kehidupan demokrasi kita hari ini. Ada banyak elemen sipil yang akan terberangus akibat pemberlakukan penuh Perppu Ormas 2017 ketika sudah diundangkan lewat sidang paripurna DPR-RI. Untuk itu, dukungan dan solidaritas elemen masyarakat sipil dari berbagai golongan ideologi, politik, gerakan, kelas ekonomi, dsb. adalah satu hal yang sangat dibutuhkan.

Tentu sebagai individul sipil yang bebas, kita tidak mau hidup kita berakhir menjadi mayat zombie dalam kesunyian dan kebekuan, bukan? []

M. Rasyid Ridha S.
Pengacara Publik LBH Jakarta. Fokus pada isu hak asasi manusia, demokratisasi, dan teori politik rekognisi-redistribusi.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

Resolusi Kemandirian Pangan

Beberapa waktu yang lalu terjadi kegaduhan akibat statemen yang dilontarkan Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi tentang rencana impor beras. Sejumlah kalangan kemudian bereaksi dan memberikan...

Diskursus Proporsionalitas Pidana dalam Kebijakan Formulasi Sanksi Pidana

Pada bulan Maret lalu, Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyampaikan laporan terkait pembahasan Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas Tahun 2021. Dalam laporan tersebut disampaikan...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Enzo Allie dalam Polemik Denny Siregar dan Birgaldo Sinaga

Baru-baru ini media sosial kita diramaikan dengan kehadiran sosok pemuda blasteran Indonesia-Perancis yang mendaftar sebagai taruna akademi militer (Akmil). Pada awalnya, pemuda bernama Enzo Allie...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.