Nadiem Makarim bukan profesor, tapi inovasinya di bidang pendidikan membuatnya lebih menghebohkan dari profesor. Jika ide-ide Mendikbud terdahulu, hanya dibicarakan di kalangan elit, maka berbagai kebijakan Mas Menteri menjadi bahan perbincangan hangat di berbagai kalangan.
Ide Nadiem tentang Merdeka Belajar, Kampus Merdeka, hingga Program Organisasi Penggerak (POP) telah menggairahkan kembali diskusi seputar pendidikan di Indonesia.
Kebijakan teranyar tentang POP, mendapat kritik dari berbagai pihak, khususnya dari NU dan Muhammadiyah. Kedua Ormas ini menganggap kriteria seleksi lembaga yang dilibatkan dalam program ini tidak jelas. Mulai dari Lembaga abal-abal, hingga Lembaga milik Taipan yang seharusnya menyumbang untuk negara, bukan malah disubsidi APBN.
Sayangnya dalam merespon kritik itu, Mas Nadiem terkesan sangat normatif. Wakil kaum milenial di Kabinet ini lebih memilih bikin konferensi pers yang basa-basi. Malah meminta maaf, baik secara daring, maupun kunjungan langsung ke Kantor PP Muhammadiyah.
Jika memang Nadiem memiliki visi perubahan, ia harus berani berterus terang dengan pikiran-pikiran ‘nakalnya’. Andai Mas Menteri bicara terbuka, dugaan saya, berita yang akan muncul di media mungkin seperti ini:
Nadiem Makarim: Tak akan Ada Lompatan dalam Pendidikan Jika Hanya Andalkan NU-Muhammadiyah
JAKARTA – Meski mendapat kritik dari berbagai pihak, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim tetap ngotot melanjutkan Program Organisasi Penggerak (POP). Hal ini disampaikannya dalam konferensi pers yang digelar secara daring, Kamis (30/7).
Menurut Mas Menteri, panggilan akrab Nadiem Makarim, ada empat alasan yang membuat pihaknya memutuskan melanjutkan POP, meski tanpa keterlibatan NU dan Muhammadiyah.
Pertama, Nadiem mengungkapkan bahwa POP bertujuan untuk mencari bibit-bibit inovasi di dunia pendidikan dari berbagai macam elemen masyarakat. “Sekali lagi, kata kuncinya inovasi, bukan sejarah. Tentu kita menghargai jasa NU dan Muhammadiyah dalam dunia pendidikan selama ini. Tapi, that’s not enough. Kita butuh lompatan,” tandas alumni Harvard University ini.
Melihat masa lalu itu penting, sambung Nadiem, tapi jauh lebih penting memandang kedepan. “Ibarat menyetir mobil, melihat kaca spion itu perlu. Tapi kalau terus-terusan, kita bisa menabrak kendaraan yang ada di depan. Overdosis sejarah bisa merusak masa depan. Jika hanya Andalkan NU-Muhammadiyah, jangan Harap Ada Lompatan dalam Dunia Pendidikan!” tegas Mas Menteri dengan optimistik.
Kedua, Nadiem beralasan bahwa program ini menggunakan sistem seleksi yang sangat ketat dan independen. Pihaknya lebih memilih menggunakan jasa SMERU Research Institute karena tidak ingin ada konflik kepentingan.
Mengingat Kemendikbud pernah dipimpin Profesor M. Nuh dari NU dan Profesor Muhadjir Effendy dari Muhammadiyah, Nadiem khawatir kemungkinan ada stafnya yang memiliki kedekatan dengan salah satu Ormas ini.
“Makanya kami menunjuk lembaga independen, SMERU Research Institute. Lembaga ini pakai metode evaluasi double blind review dengan kriteria yang sama untuk menjaga netralitas dan independensi. Saya tegaskan kami tidak melakukan intervensi,” pungkas Nadiem.
Ketiga, Nadem melihat inovasi itu biasanya muncul dari komunitas-komunitas kecil atau lembaga yang baru berdiri, karena mereka bisa melihat celah yang mungkin tidak menjadi perhatian lembaga-lembaga yang sudah mapan.
“Saya berharap teman-teman NU dan Muhammadiyah fair dong. Bahwa inovasi itu bisa muncul dari manapun. Semua ide kreatif dan inovatif ini harus kita akomodasi. Memang mereka belum punya rekam jejak, tapi mereka punya ide kreatif untuk masa depan. Mari beri mereka kesempatan. Untuk maju, kita memang harus bereksperimen,” tandas Nadiem.
Nadiem menambahkan, saat dirinya pertama kali diumumkan sebagai Mendikbud, banyak kalangan yang meragukan bahwa dirinya tidak punya rekam jejak mengelola pendidikan. Namun justru karena tidak punya beban masa lalu itulah, ia bisa mencetuskan gagasan Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka.
“Kalau Menterinya Profesor, mana mau mereka memberi kemerdekaan? Betul tidak?” kata Nadiem.
Keempat, Nadiem juga mengajak NU dan Muhammadiyah membuka mata lebar-lebar, bahwa zaman sudah berubah. Sekarang eranya pendidikan berbasis entrepreneurship. Tanoto Foundation dan Yayasan Putra Sampoerna lolos karena mereka menawarkan gagasan pendidikan berbasis pendekatan kewirausahaan. Virus ini harus ditularkan ke sekolah.
“Pak Jokowi menunjuk saya sebagai Mendikbud, agar bisa menyelaraskan dunia pendidikan dan dunia kerja. Makanya, saya ajak grup Tanoto dan Sampoerna membantu. Mereka berpengalaman dalam menciptakan lapangan kerja,” ujar Nadiem.
Selama ini ada tudingan, bahwa para Taipan di Indonesia kurang memiliki tanggungjawab sosial. Justru melalui program ini, lanjut Nadiem, mereka akan turut dilbatkan dalam menggerakkan Pendidikan. “Ibarat memancing, kita butuh umpan. Jika ingin memancing ikan besar, ya umpannya juga harus berkualitas,” ungkap Mas Menteri.
Terakhir, Nadiem menegaskan bahwa perubahan memang tidak menyenangkan bagi pihak-pihak yang selama ini telah berada di zona nyaman. “Kalau NU kami bisa memaklumi, karena mereka selama ini memang pengawal tradisi. Tapi Muhammadiyah kok ikut-ikutan, bukannya mereka selama ini dikenal sebagai pelopor perubahan?” gugat Nadiem.
“Kalau siswa dan guru, mahasiswa dan dosen, dituntut merdeka dalam belajar. Kok Menteri tidak merdeka dalam mengambil kebijakan? Sekali merdeka tetap merdeka!” tutup Nadiem.
***
Apa mungkin Mas Nadiem berani bilang begitu? Saya tidak yakin. Kenapa tidak berani? NU dan Muhammadiyah ini organisasi terbesar di Indonesia. Meski bukan parpol, tapi daya tawar politiknya tidak bisa dinafikan begitu saja.
Jika merujuk pada hasil riset Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA tahun 2019 lalu, NU didaulat sebagai ormas terbesar di Indonesia. Pasalnya, 49,5% responden muslim mengaku berafiliasi ke NU.
Sementara yang berafiliasi ke Muhammadiyah 4,3%. Nah jika digabung, besarnya 53,8% kan? Jangankan Nadiem, Jokowi pun saya tak yakin berani berhadap-hadapan secara terbuka dengan kedua ormas ini.
Tapi untuk apa Nadiem jadi Mendikbud jika ia tak bisa membuat terobosan? Sebagai sesama generasi milenial, saya masih berharap, “Mas Menteri, katakan sejujurnya, jangan ada dusta di antara kita!”
Tapi siapalah saya ini, tak lebih dari butiran debu!
