Jelas, kredibilitas Kyai Ma’ruf Amin tak dapat diabaikan. Beliau adalah sosok yang sudah lama malang melintang di dunia pemerintahan sekaligus ulama profesional yang ahli di bidang hukum Islam. Kapasitas intelektualnya memang tak banyak diketahui orang, umumnya orang melihat Ma’ruf Amin sebagai Ketua Umum MUI dan Rais Am organisasi terbesar di Indonesia, Nahdlatul Ulama.
Tercatat Kyai Ma’ruf menjabat sebagai Rais Am PBNU periode 2015-2020 sekaligus Ketua Umum MUI periode 2015-2020, dua posisi punjak yang dijabat sekaligus ini jarang sekali dimiliki banyak orang. Dalam konteks NU, ulama yang menduduki posisi yang sama sebelum Kyai Ma’ruf adalah KH MA Sahal Mahfudh.
Hampir separuh usianya memang dihabiskan di dunia politik. Kyai Ma’ruf juga pernah menjabat sebagai anggota legislatif, baik dari tingkat bawah hingga di tingkat pusat. Memang, aktivitas di ranah politik praktis ini membuat banyak orang tidak tahu bahwa beliau adalah seorang pakar dan sangat terampil di bidang hukum Islam. Kyai Ma’ruf Amin juga memiliki peran yang signifikan dalam meletakkan fondasi pembaharuan pemikiran Islam di Indonesia, terutama di tubuh NU sendiri.
Menurut hemat saya, terpilihnya Kyai Ma’ruf Amin sebagai Cawapres pendamping Jokowi merupakan sebuah babak baru dari gaya kepemimpinan yang memadukan antara umara (pemimpin pemerintahan) dan ulama (pemimpin agama). Meski keduanya memiliki latar belakang yang cukup berbeda, tetapi keduanya sama-sama memiliki sikap nasionalis secara tajam.
Jokowi adalah tipikal pemimpin progresif yang banyak melahirkan kebijakan-kebijakan inovatif selama menjabat sebagai Presiden. Di samping nasionalis, beliau juga sangat cinta terhadap ulama. Terpilihnya Kyai Ma’ruf Amin sebagai Cawapresnya, merupakan bukti bahwa Jokowi tidak abai terhadap urusan-urusan agama yang selama ini menjadi tanggungjawab para pemuka agama dan ulama.
Di tengah sensitivitas terhadap gaya kepemimpinan yang-katakanlah-anti Islam, Jokowi mampu memberikan sebuah terobosan baru di mana ia dapat merangkul ulama dan umat Islam secara luas. Orang-orang yang mengatakan Jokowi anti-Islam tentu akan berpikir ulang setelah poros baru ini terbentuk.
Sebab, apa yang sejauh ini menjadi wacana politik kebangsaan dari kelompok oposisi, juga ingin membangun sebuah poros baru di mana umara dan ulama dapat bergandengan tangan dalam memimpin Indonesia ke depan. Dan, Jokowi telah memulainya dalam bentuk poros baru itu.
Memang, wacana politik yang dikembangkan oleh kubu oposisi jauh lebih kompleks. Mereka membangun koalisi bukan hanya terbatas pada beberapa parpol saja, tetapi mereka juga menjaring suatu komunitas yang mereka sebut sebagai ‘ulama dan umat yang dianggap mewakili suara mayoritas umat Islam’ serta merekrut organisasi yang pro-akif terhadap gagasan politik Islam.
Membentuk koalisi semacam ini memang tidak mudah, sebab di dalamnya juga terdapat sekelompok orang yang organisasi keagamaannya baru saja dibubarkan oleh pemerintah. Paling tidak, kelompok oposisi telah membentuk sebuah visi misi di mana gagasan nasionalisme dan islamisme bertemu pada satu titik, dengan harapan akan memenangkan pemuli pada 2019 mendatang.
Beberapa tahun terakhir ini, gagasan nasionalis dan Islamis seakan saling berhadapan-hadapan dan umumnya dipertentangkan satu sama lain. Kubu oposisi dari gerakan umat yang mengatasnamakan Islam, menganggap pemerintahan Jokowi sangat anti terhadap Islam. Tak hanya itu, oposisi yang nasionalis, seperti partai Gerindra, juga mengamini aspirasi dari gerakan umat tersebut. Sehingga seakan-akan antara nasionalisme dan Islamisme saling dipertentangkan.
Akibatnya, rakyat dan khususnya umat Islam, terbelah dalam spektrum politik yang berbeda. Mereka yang pro terhadap Jokowi, menganggap kubu oposisi hanya memainkan suatu gagasan keislaman yang receh dan hanya memanfaatkan agama untuk kepentingan politik semata. Fenomena ini pada gilirannya justru membuat suasana perpolitikan kita menjadi tidak sehat, bukannya membantu pemerintah dalam misi pembangunannya, tetapi malah menyerah dari berbagai sudut.
Melihat situasi seperti itu, poros baru yang baru saja dibentuk, yakni mempertemukan umara vs ulama, akan semakin menguntungkan Jokowi di tengah gawatnya wacana politik yang selama ini dimainkan oleh kubu oposisi. Dengan kata lain, kubu oposisi harus semakin kuat dan bijak dalam membangun wacana politik kebangsaannya.
Selain itu, terpilihnya Kyai Ma’ruf Amin sebagai Cawapres juga dapat membuat suasana perpolitikan kita makin adem ayem. Sebab, beliau adalah tokoh yang sangat karismatik, mewakili hampir seluruh aspirasi masyarakat yang terhimpun di organisasi NU, dan jabatan beliau sebagai Ketua Umum MUI menandakan beliau dapat menjadi aspirasi bagi seluruh umat Islam di Indonesia.
Gagasan kebangsaannya juga tak dapat diragukan lagi, NU sebagai organisasi terbesar di negeri ini telah sejak awal pro-aktif terhadap dasar kenegaraan NKRI. Artinya, dalam berbagai hal, posisi NU selalu beriringan dan bergandengan tangan dengan pemerintah, meski posisi ini tak menyurutkan NU untuk selalu bersikap kritis terhadap pemerintah.
Akhirnya, kita akan menyaksikan bagaimana kekuatan dua kelompok besar ini bertarung di Pilpres tahun 2019 mendatang. Harapannya, pagelaran pemuli yang sangat besar ini tetap diiringi dengan semangat kesatuan dan persatuan serta saling menghormati satu sama lain, jangan sampai pilihan politik yang berbeda akan memecah belah persatuan bangsa.
Sebab, politik yang dimulai dengan cara-cara yang kotor dan tidak bijak, akan melahirkan tipikal pemimpin yang tidak kredibel, yang akhirnya tak mampu memimpin bangsa yang besar ini.
