Selasa, Mei 18, 2021

Makan Siang Buruh dan Kerja Petani

Ketika Urang Banjar Bertemu Wong Jowo

Indonesia dianugerahi kekayaan budaya yang tak terbendung, terbentang dari Sabang sampai Merauke. Kekayaan budaya ini juga melahirkan kekayaan bahasa yang sangat berharga. Hal ini...

Sosial-Ekonomi Berbasiskan Budaya dan Pendidikan

Kajian Pembangunan Budaya Ekonomi Indonesia: dari kekuatan Kultur (Budaya dan Pendidikan) menjadi kekuatan Struktur (Sosial dan Ekonomi). M. Dudi Hari Saputra, MA. (Dosen Universitas...

Berkenalan dengan Jurgen Habermas

Di momentum peringatan hari kelahiran Jurgen Habermas yang ke-91 pada 18 Juni ini, saya ingin mengulas sedikit mengenai sosok Habermas yang barangkali dapat menginspirasi...

Belajar Pada Buku Biografi

Salah satu kesukaan saya adalah mengoleksi buku biografi atau otobiografi. Entah kenapa saya selalu ingin tahu rahasia dibalik perjalanan hidup seseorang hingga menjadi seperti...
Dodi_Faedlulloh
Peneliti di Kopkun Institute dan Pegiat di Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I). Mengajar Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.

Buruh selalu dalam posisi subordinat pada kebijakan yang terkait dengan dirinya sendiri. Terbaru, beberapa serikat buruh di Ibu Kota menolak upah murah rezim gubernur baru. Seperti biasa, janji (kampanye) tinggalah janji. Inilah potret sehari-hari problem laten relasi buruh dengan pemerintah dan perusahaan. Situasi ini kerap tidak berubah. Alhasil, perjuangan buruh tidak bisa lepas dari permasalahan hak-hak normatif mereka.

Hal ini menjadi sebab membicarakan hal ihwal di luar kotak hak normatif menjadi rumit. Padahal, hak normatif merupakan hak dasar buruh dalam relasi kerja yang dilindungi dan dijamin oleh regulasi yang berlaku. Hak normatif tak lain adalah standar minimum, oleh karenanya kehadirannya menjadi prasyarat penting untuk keberlangsungan hidup dan penghidupan buruh. Hak normatif buruh itu sendiri ada yang bersifat ekonomis, politis, medis dan juga sosial. Pada dasarnya hak-hak ini bisa kembali dibedah, digali, dan dicari alternatif-altenatif kritis serta solusi yang bisa ditawarkan berdasarkan pada kondisi objektif.

Menyoal hak normatif, salah satu hal yang masih jarang dibahas adalah fasilitas makan bagi buruh. Memang, regulasi ketenagakerjaan yang berlaku, Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Kepmenakartrans No. KEP-102/MEN/VI/2004 Tahun 2004, hanya “mewajibkan” perusahaan untuk menyediakan makanan bagi pekerja yang lembur dan pekerja perempuan yang bekerja pada rentang pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00. Namun tentunya hal tersebut bukanlah batas. Kita bisa mendorong gagasan-gagasan baru sebagai terobosan, agar tidak terjebak pada pakem yang sudah menjadi kebiasaan, khususnya tentang fasilitas makan bagi buruh.

Nasib Proletar Desa

Di luar gedung pabrik, terdapat problem yang juga besar dihadapi oleh “proletar desa”, yakni para petani kelas gurem. Lahan yang terbatas karena tanah terus menerus dikuasai segelintir pihak, terdapat 56% aset berupa properti, tanah, dan perkebunan dikuasai oleh 0,2% penduduk Indonesia (Kompas, 2016), hasil tani yang dihabisi oleh para mafia (pemasaran) pangan yang memiliki berbagai fasilitas dan modal yang kuat, dan problem-problem lain yang terus memukul para petani. Petani tidak memiliki posisi tawar yang rendah, harga pun dipermainkan.

Salah satu masalah yang kerap dihadapi para petani (kecil) adalah jalur pemasaran yang begitu panjang sehingga cost yang dikeluarkan pun menjadi besar. Akan tetapi sebaliknya, bagian yang didapat oleh petani menjadi lebih sedikit. Implikasinya, harga yang harus dibayar oleh konsumen menjadi lebih tinggi. Padahal, sebagian (besar) dari konsumen adalah para buruh yang selalu terkena dampak kebijakan upah murah.

Selain itu, turunan dari problem gap pengetahuan dan informasi yaitu menyoal “pasar” hasil tani. Petani bisa produksi, tapi tidak mampu menjualnya. Para petani di desa akhirnya sulit menembus jaringan pemasaran. Masalah menjadi semakin complicated bila jaringan tersebut telah dikuasi oleh kartel.

Makan (Bergizi) adalah Hak

Secara dialektis, hubungan dari situasi yang dihadapi oleh buruh dan juga petani ini bisa melahirkan antitesis baru, yakni membuka peluang untuk membangun ekonomi solidaritas dalam bentuk fasilitas makan hari kerja bagi para buruh. Dalam hal ini, serikat buruh bisa mendorong program makan layak dan bergizi bagi buruh di setiap perusahaan, sehingga, misal fasilitas makan siang, menjadi bagian dari hak normatif ekonomis bagi buruh.

Hal ini perlu dipertimbangkan sebagai bagian dari perjuangan untuk mencapai kesejahteraan bersama buruh dan juga petani. Gagasan ini bisa diuji-cobakan dalam bentuk katering makanan bagi buruh. Hasil produksi petani disalurkan dan diolah melalui katering, kemudian didistribusikan ke setiap perusahaan-perusahaan. Dalam kerangka kerja ini, rantai jalur pemasaran dipangkas, yakni dari produsen (petani) langsung kepada pengolah (katering) kemudian konsumen (buruh), sehingga cost yang dikeluarkan lebih minimal dan petani bisa mendapatkan harga yang jauh lebih adil karena harga tidak diatur sepihak oleh tengkulak dan jaringan mafia.

Program makan layak ini menjadi bagian penting dari kesinambungan produksi pertanian di Indonesia yang selama ini menjadi lubang besar yang selalu dimanfaatkan oleh mafia pemasaran. Melalui langkah ini, masalah utama tentang makanan yang bergizi bagi buruh dan “pasar” yang tetap dan berkelanjutan bagi para petani bisa teratasi.

Ide ini bukan tidak berdasar. Justru relevan dengan konteks perkembangan peradaban kemanusiaan. Hilal Elver (2016), pakar pangan PBB, mencatat bahwa negara pada dasarnya memiliki tanggungjawab untuk menjamin setiap warga negara mendapatkan makanan bergizi. Karena ketersediaan makanan bernutrisi merupakan bagian dari hak asasi manusia (right to food). Dalam kerangka hak asasi manusia, negara bertanggungjawab memastikan hadirnya regulasi yang efektif bagi industri makanan, pembuat kebijakan yang komprehensif yang bebas dari intervensi swasta, dan melaksanakan kebijakan melawan kekurangan nutrisi dalam segala bentuk.

Setiap warga negara perlu dijamin memiliki akses terhadap nutrisi yang cukup. Untuk merespon tujuan ini, perlu koordinasi multi-sektor dan dialog lintas aktor. Berarti selain negara, hal ini pun menjadi tanggungjawab perusahaan. Yang tidak kalah penting juga adalah tanggungjawab organisasi masyarakat sipil itu sendiri, dan tentunya serikat buruh. Pada konteks ini, program makan layak perlu didorong dan diperkuat dengan sistem ekonomi politik dan regulasi yang memungkinkan kondisi ini bisa mewujud: sosialisme dan demokrasi ekonomi.

Dodi_Faedlulloh
Peneliti di Kopkun Institute dan Pegiat di Lembaga Studi Pengembangan Perkoperasian Indonesia (LSP2I). Mengajar Kebijakan Publik dan Reformasi Administrasi di Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Hari Buku Nasional, Budaya Literasi Kita Masih Rendah!

Dalam sebuah video perjalanannya, Fiersa bersari pernah mengucapkan perbanyaklah membaca buku, supaya pertanyaan bagaimana cara menulis tidak perlu diucapkan lagi. Suatu ungkapan yang menekankan...

Biografi dan Cara Berpikir Hamka (Bagian 1)

Sabtu pagi, 8 Juni 2013, Prof. James R. Rush dari Arizona State University, berkunjung ke tempat tinggal saya di Jakarta, untuk bertukar pikiran tentang...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.