Kurs rupiah nyungsep alias lunglai berhadapan perkasanya USD. BI mencatat, kurs rupiah loyo 5,72 persen sejak awal 2018. Kebijakan moneter pun di utak-atik oleh BI dengan memainkan instrumen suku bunga. Seolah tidak ada instrumen lain. Di pengujung Juni 2018, BI pun menaikkan kembali suku bunga acuan 50 basis poin (bps) menjadi 5,25%.
Lewat keputusan tersebut, dalam kurun waktu dua bulan, BI sudah mengerek suku bunga acuan total sebesar 100 bps. Bisa dipastikan bakal berdampak pada tingkat suku bunga baik pinjaman maupun simpanan pada perbankan. Tak terkecuali bank kecil, termasuk BPRS, LKM, dan lainnya.
Di sudut lain, Kemenko Perekonomian seolah panik. Alih-alih, pada Jum’at (6/7), membentuk taskforce working group. Kelompok kerja ini merumuskan prioritas ekspor dan mengurangi impor. Upaya tersebut penting dilakukan dalam rangka menyehatkan struktur perekonomian.
Ibarat paduan suara, pemerintah, praktisi bisnis, dan beberapa pengamat ekonomi, ramai-ramai satu suara menjadikan kasus defisit perdagangan yang telah mencapai USD2,83 miliar sebagai biang kerok. Demikian juga, perang dagang AS dan Cina yang sudah ditabuh.
Negeri Paman Sam bakal mulai mengumpulkan tarif terhadap produk impor asal negeri bambu yang nilainya USD 34 miliar. Presiden Trump mengancam akan ada putaran berikutnya yang menyasar produk impor dari Cina senilai lebih dari USD 500 miliar. Sebelumnya, sudah cukup banyak peluru kebijakan proteksinisme yang beraroma populistik yang sudah ditembakkan si Trump.
Selain defisit neraca perdagangan dan ketidakpastian pasar global, kesalahan juga ditembakkan pada menguatnya harga minyak dunia, tingginya pembayaran kewajiban dan bunga utang luar negeri, dan juga adanya musim emiten yang menyiapkan cash dividend untuk investor asing. Seperti Telkom harus membayar dividen kepada Singtel selaku pemegang saham terbesar Telkomsel.
Justru yang jarang disinggung membengkaknya impor, terutama impor non migas yang tergerek signifikan, termasuk barang konsumsi. Besaran impor tujuh komoditas utama berdongkrak naik seperti beras, jagung, kedelai, gandum, gula tebu, ubi kayu, dan bawang putih. Tingginya tingkat konsumsi yang dipicu meningkatnya daya beli sebagian masyarakat, juga dipicu perilaku konsumtif masyarakat yang menanjak tinggi.
Untuk komoditas beras saja, tingkat konsumsi beras per kapita orang Indonesia per tahun mencapai 139 kg atau 900 gram/org/hari. Konsumsi beras ini tercatat tertinggi di dunia. Dengan konsumsi beras yang tinggi, membuat orang Indonesia rawan kena diabetes. Sebagai perbandingan, di Negara ASEAN konsumsi beras, Malaysia 90 kg per kapita, Brunei hanya 80 kg per kapita. Bahkan Jepang saja konsumsi beras masyarakatnya hanya 70 kg per tahun, Ciina 90-100 kg per kapita.
Selain itu, secara rerata masyarakat Indonesia juga rela menggerus simpanannya (jika ada?) untuk kegiatan konsumsi. Yang aneh, suku bunga bank naik tetapi kenapa simpanan masyarakat turun? Kemana duit orang-orang kaya itu disimpan? Tentu, ini berbahaya dalam pengendalian impor. Konsumsi yang tinggi dapat menyebabkan impor tinggi sehingga kinerja perdagangan nasional berpotensi negatif. Pemerintah harus mewaspadai hal ini. Mengajak masyarakat untuk mengubah gaya konsumtifnya.
Pemerintah perlu segera mengendalikan impor konsumsi dengan mengeluarkan kebijakan pajak penghasilan (PPh) 22 dan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor (KITE) efektif untuk mengendalikan konsumsi. Selain itu, meningkatkan daya bangsa, pemerintah perlu memikirkan sebuah kebijakan mendorong kelas menengah beralih dari masyarakat konsumtif menjadi masyarakat produktif. Sayang sekali, mental instan dalam berbelanja telah menggerus mental produktif kita.
Masyarakat kita enggan lagi berproduksi karena sudah tersedia barang-barang konsumtif di pasar-pasar secara mudah. Akhirnya, bangsa kita pun selalu terjebak menjadi bangsa jongos alias babu karena kita selalu bergantung pada produk-produk impor barang-barang konsumtif, terutama pangan dari luar.
