Lingkungan hidup merupakan rahmat dari Allah SWT yang telah menciptakan bumi beserta isinya untuk semua makhluk. Karenanya wajib bagi ummat manusia sebagai khalifah untuk melindungi, merawat, menjaga, serta tidak melakukan kerusakan terhadap bumi sebagai lingkungan tempat semua makhluk hidup menjalani hidup dan kehidupan tanpa pengecualian aktivitas pemilihan umum. Menjaga bumi sebagai lingkungan hidup ini dapat menjadikan manusia yang muhsinin, artinya orang yang selalu berbuat ihsan/baik dan berkeadaban.
Pemilihan umum 2024 yang tinggal menghitung bulan idealnya sudah tuntas dengan perpektif dan gaya green leadership atau pemimpin yang ramah lingkungan untuk dimiliki oleh komponen Pemilu, antara lain; penyelenggara pemilu, petugas pemilu, partai politik, pemilih, juga stakeholder lainnya. Dengan harapan, hajat besar Pemilu tidak menambah daftar kerusakan lingkungan.
Pemimpin dan Lingkungan Pemilu
Ruang lingkup lingkungan Pemilu sejak perencanaan dan penetapan jadwal, pembentukan penyelenggara dan pemilihan, hingga evaluasi merupakan ruang yang tak terbatas, terus berotasi dan berkelanjutan dengan ragam aktivitas yang berdampak pada semua ekosistem.
Melaksanakan tahapan kegiatan Pemilu yang pasti berhubungan dengan alam atau lingkungan hidup tentu tak terhindarkan. Misalnya pembuatan surat suara, pemasangan alat peraga kampanye, dan pembuatan perangkat TPS (Tempat Pemungutan Suara). Alasannya karena belum semua daerah menjangkau jika beralih sepenuhnya ke sistem e-election, pun sebagian masyarakat berkeinginan mengetahui calon yang akan dipilihnya dan menyalurkan aspirasinya. Begitulah proses demokrasi berjalan.
Namun demikian, terdapat banyak hal yang perlu diperhatikan dalam pelaksanaannya, seperti melakukan pelestarian, menjaga dan melindungi lingkungan dengan melakukan manajemen (mengambil atau memanfaatkan secara tidak berlebihan) dan kajian yang mendalam sebelum dan saat proses pelaksanaannya agar menghindari atau setidaknya mengurangi dampak dari kerusakan lingkungan hidup yang menyebabkan mudharat. Hal ini harus dipahami oleh semua komponen Pemilu.
Pada buku Menyelamatkan Bumi melalui Perbaikan Akhlaq dan Pendidikan Lingkungan (2016), kerusakan berasal dari cara pandang dan perilaku manusia terhadap alam yang tidak bertanggung jawab. Perilaku tidak bertanggung jawab itu tampak dalam orientasi kecenderungan yang serba pragmatis, materialistik, dan hedonistik. Pandangan antroposentris yang mendewakan manusia sebagai pusat dari sistem alam raya juga melahirkan laku eksploitatif yang sangat serakah.
Bisa kita asumsikan bagaimana komponen Pemilu mengejawantahkan kepeduliannya terhadap lingkungan yang seharusnya dalam proses Pemilu. Misalnya terdapat muatan materi green leadership dalam Rapat Kerja dan Bimbingan Teknis para penyelenggara Pemilu, pun di internal partai politik. Maka terdapat proses internalisasi yang berkelanjutan di antara para komponen Pemilu.
Mencegah Kerusakan Lingkungan
Arne Naess sebagai penganjur paradigma ekosentrisme dan deep ecology menyatakan bahwa kerusakan atau krisis lingkungan hanya bisa disikapi dengan perubahan secara fundamental dan radikal terkait dengan cara pandang, perilaku, dan gaya hidup manusia saat ini. Sebagai oposisi antroposentrisme, ekosentrisme menghendaki supaya alam terus dijaga.
Dalam konteks Pemilu, perwujudannya bisa beragam. Misalnya, penertiban pemasangan APK yang tidak ramah lingkungan, penghancuran kertas dan bukan pembakaran, penggunaan e-voting pemilihan untuk daerah memadai; dan itu harus terkodifikasi dalam Undang-Undang, PKPU, mau Perbawaslu.
Dari Arne Naess yang bisa dijadikan pondasi utama bagi komponen Pemilu adalah prinsip deep ecology sebagai gerakan moral penyelamatan lingkungan di antaranya: (1) pengakuan bahwa semua makhluk hidup merupakan anggota yang mempunyai status, martabat, dan hak yang sama; (2) non-antropocentrisme, manusia tidak berhak menguasai alam dan keberlangsungan manusia bergantung pada kehidupan makhluk lain; (3) merealisasi diri dengan mengembangkan potensi dirinya untuk kelangsungan hidup, tidak semata mengeruk alam; (4) pengakuan dan penghargaan terhadap keanekaragaman dan kompleksitas ekologis dalam bentuk hubungannya yang simbiosis; (5) perubahan sistem politik-sosial-ekonomi menuju lebih ramah lingkungan.
Relasi Kepemimpinan yang Ramah Lingkungan
Selain internalisasi ke dalam materi wajib Bimbingan Teknis dan Rapat Kerja baik di kalangan penyelenggara, stakeholder, dan perserta Pemilu; juga diperkuat regulasi PKPU atau Perbawaslu. Maka ada pedoman kehidupan (agama-red) yang kita juga mengimplementasikannya untuk mencapai ihsan yang berkeadaban.
Manusia sebagai salah satu makhluk pilihan-Nya diperintahkan untuk memikirkan tentang penciptaan alam raya (Qs. Ali Imran: 190-191). Allah juga memberi isyarat bahwa alam ini terus berkembang, dapat berubah, dan tidak statis (Qs. Fathir: 1, Al-Ankabut: 20). Namun ayat-ayat ini juga memberi isyarat pada manusia sebagai suatu organisme yang harmonis.
Dalam rangka menjaga kelestarian alam dan keserasian geraknya, manusia dituntut membangun moral dan etika yang peduli dan ramah lingkungan. Tidak boleh ada perasaan jumawa dan dominasi manusia terhadap alam. Pola pikir superior yang memberi ruang pada sikap ingin menundukkan alam harus diubah dengan kesewenang-wenangan pemasangan APK misanya. Manusia dan alam hidup dalam kebersamaan.
Menurut Muhammad Abduh, manusia dan alam harus diajak untuk menciptakan spiritual harmony. Bukan relasi menundukkan, namun mempergunakan alam untuk kelangsungan semesta. Manusia dan alam saling membutuhkan dalam rangka pengabdian pada sang penciptanya.
Pada akhirnya, semua yang dilakukan komponen Pemilu pada alam, akan memberi dampak, secara langsung maupun tidak langsung. Jika manusia menjaga alam dengan baik, maka yang menerima manfaatnya juga adalah manusia sebagai salah satu makhluk penghuni bumi.
Sebaliknya, jika manusia terus sewenang-wenang, maka alam juga akan memuntahkan dampak buruknya. Manusia dengan bekal agama yang berisi ajaran rahmatan lil alamin, harus mampu menebarkan kebaikan kepada semua mahkluk dan seluruh semesta.
