Setiap manusia yang ada di dunia ini adalah zoon politicon, yaitu tidak dapat hidup sendiri melainkan hidup sebagai makhluk sosial. Fitrah sebagai makhluk sosial ini merupakan rahmat yang paling indah dari Tuhan Yang Maha Esa, dengan menjadi makhluk sosial kita dapat terhindar dari yang namanya kesendirian, kekurangan, dan selalu mendapat kasih sayang.
Akan tetapi, menjadi makhluk sosial yang pada dasarnya bergantung kepada orang lain akan menjadi buruk ketika lingkungan sosial ataupun aktor sosial tidak memperhatikan hak asasi dan keadilan di dalam bersosial.
Menurut Onong Uchjana Effendy, kumunikasi merupakan proses penyampaian pesan yang dilakukan seseorang kepada orang lain, dengan tujuan untuk memberitahukan, mengubah sikap, pendapat atau prilaku orang tersebut.
Penyampaian pesan dapat dilakukan secara lisan (langsung) maupun melalui media (tidak langsung). Kepemimpinan tanpa komunikasi akan menjadi kepemimpinan yang kosong, karena kunci dari kepemimpinan adalah komunikasi. Bagaimana menjalankan kepemimpinan ketika komunikasi tidak dilakukan, tentu akan berlawanan dengan tujuan dari kepemimpinan itu sendiri yaitu memberikan pengaruh kepada orang lain.
Dalam kehidupan demokrasi saat sekarang, peran komunikasi sangatlah penting karena pelaksanaan kebijakan haruslah melibatkan banyak pihak terutama rakyat yang dipimpin dalam naungan sistem demokrasi.
Demokrasi menuntut komunikasi yang efektif dan efisien karena prinsipnya dari rakyat oleh rakyat dan untuk rakyat sehingga penting bagi seorang pemimpin dalam sistem demokrasi mengkomunikasikan segala kebijakan yang akan dikeluarkan kepada rakyatny maupun kepada wakil rakyat.
Dilema akan terjadi ketika seorang pemimpin dihadapkan dengan permasalahan ketika mengeluarkan kebijakan pro rakyat dan sesuai aturan perundang undangan (tidak perlu lagi melibatkan rakyat) dengan sistem good governance yang harus melibatkan hak rakyat didalam perumusan kebijakan.
Good governance pada dasarnya adalah suatu konsep yang mengacu kepada proses pencapaian keputusan dan pelaksanaannya yang dapat dipertanggungjawabkan secara bersama.
Sebagai suatu konsensus yang dicapai oleh pemerintah, warga negara, dan sektor swasta bagi penyelenggaraan pemerintahaan dalam suatu negara. Salah satu konsep manajemen pemerintahan dalam sistem demokrasi yang menjadi salah satu alasan dalam mendebat sebuah kebijakan yang dikeluarkan walaupun kebijakan tersebut pro rakyat.
Beberapa kasus yang terjadi di Indonesia yang menandakan bahwa masih banyak masyarakat yang sadar akan pentingnya mengawasi pemerintah terutama pelaksanaan good goernance.
Salah satunya kasus Anies Baswedan dengan IMB dan LSM yang mengkritik bahwa Anies Baswedan telah gagal menjalankan good governance didalam pemerintahannya. Seperti sebuah pernyataan dari kata Tubagus dalam diskusi “Kala Anies Berlayar di Pulau Reklamasi” yang dimuat dalam Kompas beliau mengatakan Good governance ini sering digemborkan gubernur, padahal dia tahu tata pemerintahan baik kalau tata kelola kota mengakui hak masyarakat.
Justru dia yang sedang mencontohkan rezim pemerintahan tidak baik. Disisi lain Anies Baswedan mengatakan bahwa beliau telah menjalankan prinsip keadilan dan good governance. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menolak mencabut Peraturan Gubernur Nomor 2016 Tahun 2016 dengan alasan bangunan yang terlanjur didirikan lewat Pergub itu tak bisa dibongkar begitu saja. (Kompas)
Di satu sisi Anies baswedan memiliki keinginan untuk mengambil langkah yang adil untuk keperluan institusi dan juga adil bagi pihak swasta dan rakyat dan disatu sisi masyarakat mempertanyakan konsistensinya sebagai seorang pemimpin yang tidak ingkar terhadap janjinya.
Perbedaan pendekatan dan keberpihakan menjadi titik awal dari perdebatan ini, pada akhirnya pemimpin yang mampu mengkomunikasikan langkahnya kepada masyarakat dengan landasan yang tepat dan kerja yang konkret maka ia akan dikenang sebagai pemimpin yang terbaik.
Apapun yang menjadi keputusan kedepannya semua masyarakat harus menerima karena hal tersebut merupakan konsekuensi logis dalam kegiatan berkomunikasi karena hasilnya hanyalah satu, memuaskan satu pihak ataupun tidak memuaskan bagi pihak lain.
Dari proses komunikasi dalam kehidupan berdemokrasi dengan mengambil contohnya reklamasi Jakarta, menjadi pelajaran bagi kita untuk dewasa dalam berdemokrasi yaitu tidak diam ketika pemimpin mengeluarkan kebijakan dan menerima dengan lapang dada hasil dari komunikasi panjang yang menghasilkan sebuah kebijakan.
Karena, yakinlah bahwa hasil komunikasi yang dilandaskan dengan ilmu pengetahuan akan menjadi baik dan akan menjadi cerah masa depan suatau bangsa ketika lapang dalam menerima hasil komunikasi tersebut.
