Awal 2026, Timur Tengah menampilkan fakta pahit, konflik Iran-Israel meletus dengan melibatkan Amerika Serikat (AS) ke fase yang jauh lebih berbahaya setelah serangan militer gabungan ke Iran pada 28 Februari 2026. Serangan tersebut memicu balasan militer Iran yang tidak hanya menargetkan Israel dan pangkalan AS di kawasan Teluk, tetapi juga jalur energi strategis dunia. Ketegangan ini memicu krisis di Selat Hormuz, jalur yang mengalirkan sekitar 20 persen pasokan minyak global, sehingga lalu lintas tanker anjlok drastis dan ratusan kapal energi tertahan di luar kawasan tersebut.
Dampak ekonominya terasa hampir seketika. Harga minyak Brent melonjak hingga di atas 90 dolar AS per barel, dengan beberapa analis energi memperingatkan potensi kenaikan harga minyak menuju 120 hingga 150 dolar AS per barel jika konflik berlanjut dan produksi energi kawasan Teluk terganggu. Bahkan sebagian skenario ekstrem menyebut harga minyak dapat menembus 200 dolar per barel apabila fasilitas energi regional menjadi target perang secara sistematis.
Kondisi ini segera mengguncang pasar global. Bursa saham di Asia dan Eropa mengalami penurunan tajam, harga gas melonjak ke level tertinggi dalam beberapa tahun, dan investor global kembali beralih ke aset lindung nilai (safe haven). Sementara itu, gangguan pada jalur perdagangan dan energi mulai merembet ke berbagai sektor industri, mulai dari manufaktur otomotif, bahan baku industri, hingga sektor transportasi udara.
Dana Moneter Internasional (IMF) bahkan memperingatkan bahwa eskalasi perang Timur Tengah ini kembali “menguji ketahanan ekonomi global” yang sebenarnya baru mulai pulih dari guncangan pandemi, perang Rusia-Ukraina, serta fragmentasi perdagangan global. Jika konflik berlangsung lama dan harga energi bertahan tinggi, maka risiko yang muncul bukan sekadar inflasi energi sementara, tetapi memicu perlambatan pertumbuhan ekonomi global yang multiplikatif, bahkan potensi resesi di semua sektor kehidupan mengintai di depan mata.
Dalam skenario terburuk, dunia dapat menghadapi krisis energi baru yang mengingatkan pada embargo minyak 1973, namun dalam skala yang lebih kompleks karena ekonomi global kini jauh lebih terintegrasi. Gangguan pasokan energi, lonjakan biaya logistik, dan meningkatnya premi risiko geopolitik berpotensi menciptakan efek domino terhadap inflasi pangan, stabilitas fiskal negara importir energi, serta volatilitas tajam pasar keuangan internasional.
Bagi negara berkembang seperti Indonesia, situasi ini menjadi pengingat keras bahwa ketahanan energi bukan lagi sekadar isu ekonomi, melainkan strategi keamanan nasional. Tanpa percepatan diversifikasi energi dan penguatan produksi domestik, setiap konflik geopolitik di Timur Tengah akan terus menerjemahkan dirinya menjadi tekanan terhadap APBN, inflasi domestik, dan daya beli masyarakat.
Disrupsi Rantai Pasok Energi
Untuk memahami mengapa konflik di Selat Hormuz sangat sensitif bagi ekonomi global, kita perlu melihat posisi strategis Timur Tengah dalam rantai pasok energi dunia. Data International Energy Agency (IEA) menunjukkan bahwa kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar 48% dari cadangan minyak dunia dan lebih dari 30% produksi minyak global. Lebih signifikan lagi, jalur distribusi energi utama dunia berada di kawasan ini.
Menurut U.S. Energy Information Administration (EIA), sekitar 20%-21% dari perdagangan minyak dunia melewati selat tersebut setiap hari. Artinya, ancaman Iran untuk menutup jalur tersebut, bahkan jika hanya sebagai tekanan geopolitik, sudah lebih dari cukup untuk memicu lonjakan harga minyak di pasar global. Ekonom energi dari Harvard University, Meghan O’Sullivan, pernah menegaskan: “In oil markets, perceived risk is often as powerful as actual supply disruption.” Dengan kata lain, ekspektasi gangguan pasokan saja sudah cukup untuk menggerakkan harga minyak di luar ekspektasi.
Reaksi pasar terhadap eskalasi konflik ini terlihat hampir seketika. Dalam laporan World Economic Outlook April 2025, IMF menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi global hanya 2,79% pada 2025, turun sekitar 0,5 poin persentase dari tahun sebelumnya. Ekonom Nobel Joseph Stiglitz bahkan memperingatkan bahwa dunia saat ini menghadapi “fragmentasi ekonomi global”, di mana geopolitik semakin menentukan arah perdagangan dan investasi. Jika konflik Iran melawan AS dan Israel berkembang menjadi perang kawasan yang lebih luas, risiko resesi global bukan lagi spekulasi, tetapi realitas yang sangat determinatif.
Lonjakan harga minyak akibat konflik geopolitik tidak hanya dipicu oleh gangguan fisik pasokan, tetapi juga oleh dinamika pasar yang lebih kompleks. Terdapat beberapa mekanisme untuk menjelaskan fenomena ini. Pertama, risiko geografis terhadap jalur distribusi logistik. Iran dan Israel berada di dekat beberapa jalur pelayaran energi paling vital di dunia. Ancaman gangguan logistik segera memicu gelombang reaksi pasar. Kedua, respons produksi OPEC.
Organisasi negara-negara produsen minyak sering menyesuaikan produksi untuk menjaga stabilitas harga atau mempertahankan kepentingan geopolitik mereka. Ketiga, spekulasi pasar komoditas. Pelaku pasar energi sering bertindak berdasarkan ekspektasi masa depan, bukan kondisi aktual pasokan.
Ekonom MIT pemenang Nobel, Daron Acemoglu, menyebut fenomena ini sebagai risk amplification in commodity markets, ketika persepsi risiko memperbesar fluktuasi harga ketimbang realita yang sebenarnya. Keempat, pengalihan jalur logistik. Ketika wilayah konflik meningkat, jalur pelayaran dan udara mengalami pergeseran jalur distribusi muatan. Hal ini memantik biaya logistik global yang lebih mahal. Kelima, efek inflasi energi. Harga energi yang lebih tinggi meningkatkan biaya produksi hampir semua barang.
Kenaikan harga energi hampir selalu menjadi pemicu inflasi global. Energi adalah input utama dalam produksi industri, transportasi, dan pertanian. Ketika harga minyak naik, biaya produksi meningkat dan akhirnya dibebankan kepada konsumen. Bank Dunia mencatat bahwa setiap kenaikan 10% harga minyak dapat meningkatkan inflasi global sekitar 0,4-0,5 poin persentase. Efek ini paling terasa pada sektor pangan. Produksi makanan modern sangat bergantung pada kontinuitas pasokan energi, baik untuk pupuk, transportasi, maupun pengolahan. Akibatnya, lonjakan harga energi sering berujung pada kenaikan harga pangan dunia, memperburuk tekanan biaya hidup.
Indonesia termasuk negara yang paling sensitif terhadap gejolak harga minyak global. Sebagai net importer minyak, Indonesia masih mengimpor sekitar 813 ribu barel minyak mentah dan produk BBM per hari. Persoalannya tidak berhenti pada ketergantungan impor. Struktur fiskal Indonesia juga sangat sensitif terhadap harga energi. Setiap kenaikan USD 1 pada Indonesian Crude Price (ICP) diperkirakan memicu kenaikan beban subsidi dan kompensasi energi dalam APBN sekitar Rp1,5 triliun per tahun. Sementara itu, asumsi harga minyak dalam APBN 2025 hanya sekitar USD 82 per barel.
Pesan strategisnya sangat jelas: tanpa lompatan serius menuju kedaulatan energi, rakyat Indonesia akan selalu “menanggung” ongkos setiap letupan konflik bersenjata melalui kenaikan harga energi di setiap SPBU!
