Jelang 2019, segala gejala sosial yang tampak di permukaan sarat politik. Gejala sosial itu bermula dari kepentingan politik atau sebaliknya, dikait-kaitkan dengan kepentingan politik. Isu korupsi, isu kekerasan, isu ekonomi, hingga isu sara selalu menjadi dagelan politik saat ini
Berbagai isu sosial Pilkada tahun 2017 dan 2018 hingga terakhir isu SARA ini menjadi ‘barang jualan’ politik menuju pemilihan umum 2019 nanti. Bila tidak ada isu sosial yang tepat, maka isu apapun dapat ‘digoreng’ sedemikian rupa.
Bila tidak terbukti suatu gejala sosial terkait dengan kepentingan politik, maka isu tersebut akan segera dikait-kaitkan sedemikian rupa sebagai isu politik. Banjir di daerah, misalnya, tentu tidak disebabkan oleh situasi politik, karena banjir adalah peristiwa alam.
Namun, peristiwa alam itu bisa dijadikan momen politik melalui berbagai kegiatan untuk menjaring simpati publik. Secara struktural, dalam kehidupan bernegara, gejala sosial didominasi oleh politik. Namun tidak semua gejala sosial sejak awal dapat dianggap sebagai bagian dari politik.
Dagelan-dagelan -yang secara harafiah berarti ‘peristiwa yang sengaja dipertontonkan kepada publik dengan maksud tertentu’-politik semakin hari semakin riuh, semakin menumpuk, semakin menjejali kehidupan masyarakat. Bagaimana suatu peristiwa politik dan hukum yang melibatkan para politisi pusat, misalnya, dicerna oleh masyarakat terpencil? Pada tahap itulah media massa berperan menyampaikan informasi maupun dagelan dari pusat ke daerah.
Dalam khazanah teori sosial, Gramsci mengusung pemahaman kekuasaan melalui hegemoni. Hegemoni sendiri terselenggara lewat media, sekolah, kepemilikan modal, dan lembaga-lembaga negara. Instrumen-instrumen ini mampu mengolah isu sedemikian rupa sehingga mempengaruhi pikiran masyarakat agar sesuai dengan tujuan dari hegemoni tersebut.
Media, sekolah, kepemilikan modal, dan lembaga negara adalah serangkaian wadah pembentukan dominasi. Bagi Gramsci, hegemoni dapat dilakukan melalui dominasi di berbagi sektor. Media massa, salah satu instrumen yang paling efektif dalam persemaian gagasan, dengan cara mengulang-ulangnya—seperti yang dilontarkan Napoleon Bona Parte: “Kebohongan yang terus diulang dapat diterima sebagai suatu kebenaran. Cepat atau lambat, penerimaan itu akan menjadi cara pandang tertentu untuk memandang realitas. Atau dengan kata lain, ideology”.
Dalam konteks perkembangan kapitalisme yang telah menghidupi kultur politik yang sarat korupsi ini, penguasaan media adalah syarat mutlak untuk memenangkan politik elektoral. Dengan kata lain, bila Anda mampu menguasai media, maka Anda mampu menguasai pikiran masyarakat sehingga jalan menuju kekuasaan pun semakin mulus.
Fungsi media kini telah semakin bias. Media tak lagi menyalurkan informasi yang dibutuhkan publik. Sebagaimana yang sering ditegaskan para pakar media, ia lebih mengakomodasi kepentingan-kepentingan elit-elit politik di balik penyajian dan frekuensi pemuatan kontennya, sehingga tidak lagi dapat dipandang sebagai sarana informasi yang sifatnya murni untuk kepentingan publik. Cepat atau lambat, perkembangan informasi saat ini membuat perilaku media semakin politis. Media, singkatnya, berpolitik.
Ada tiga indikator yang bisa diamati. Pertama, pemilik (owner) media. Bisnis media tidak membatasi kepemilikan, sehingga memungkinkan seorang pengusaha memiliki unit-unit usaha lebih dari dua unit. Kedua, konten media. Tendensi dan corak konten (isi) berita dari tiap-tiap media tentu berbeda. Ketiga, pembuatan konten. Aspek ketiga ini tentu merupakan ‘rahasia dapur’ perusahaan.
Media yang cukup berpengaruh di masyarakat saat ini ialah televisi. Sementara radio, koran, majalah, dan media online masih terikat pada batas-batas tertentu –batasan akses dan ketersediaan ruang tulis. Televisi mudah dinikmati dan mudah diakses secara gratis, pun pengaksesnya dapat menikmati sajian (produk) secara kolektif dalam waktu dan tempat bersama orang-orang terdekat. Oleh karena itu, para pemilik stasiun televisi patut ditelisik lebih jauh ketimbang media-media yang bukan televisi.
Namun, akibat modal dan biaya produksi yang sangat mahal, media televisi bukan sasaran utama para politisi non-taipan (bukan pengusaha kelas atas). Media-media online semakin memiliki daya tarik tersendiri bagi mereka yang ingin mengembangkan media sebagai sarana publisitas politis, setelah industri tekno-digital terus berkembang guna mendukung akses media online.
Di sinilah kesempatan para caleg, seiring peningkatan konsumsi gadget, memanfaatkan ketersediaan media berbasis digital guna melempar isu politik ke publik. Media-media online belakangan menjamur, bak semut di tengah serakan gula pasir. Selain biayanya (developing dan produksi) cukup murah, pembuatan kontennya tidak serumit media televisi dan radio.
Politik dan media memang ibarat dua sisi dari satu mata uang. Media memerlukan politik sebagai makanan yang sehat. Media massa, khususnya harian dan elektronik, memerlukan karakteristik yang dimiliki oleh ranah politik praktis: hingar bingar, cepat, tak memerlukan kedalaman berpikir, dan terdiri dari tokoh-tokoh antagonis dan protagonis.
Politik juga memerlukan media massa sebagai wadah dalam mengelola kesan yang hendak diciptakan. Tidak ada gerakan sosial yang tidak memiliki divisi media. Apapun bidang yang digeluti oleh sebuah gerakan, semuanya memiliki perangkat yang bertugas untuk menciptakan atau berhubungan dengan media.
Dunia politik sadar betul bahwa tanpa kehadiran media, aksi politiknya menjadi tak berarti apa-apa. kegiatan politik niscaya akan berkurang jika tidak disorot media.Media memang memiliki kemampuan reproduksi citra yang dahsyat. Dalam reproduksi citra tersebut, beberapa aspek bisa dilebihkan dan dikurangi dari realitas aslinya (simulakra). Kemampuan mendramatisir ini pada gilirannya merupakan amunisi yang baik bagi para politisi, terutama menjelang pemilu.
Yang menjadi masalah bagi politisi adalah bagaimana ia menjalin hubungan muatualisme dengan pihak media; bagaimana ia membangun kesan tertentu dengan memilih latar belakang (pada televisi) saat bercakap-cakap dengan media; bagaimana ia mampu meyakinkan media bahwa ia dan aksinya adalah penting. Semua dilakukan dengan mengharapkan imbalan berupa publisitas.
Namun pada saat yang sama, media massa juga harus berpikir bahwa ia tidak diperkenankan mengadopsi kepentingan-kepentingan tersebut secara berlebihan. Salah-salah, ia akan menjadi bagian dari program politik sebuah golongan politik. Dan tak mudah memang membuat garis demarkasi apakah sebuah media prorakyat atau tengah ditunggangi oleh pihak-pihak tertentu yang juga mengklaim sebagai pejuang kerakyatan.
Publik pun harus semakin jeli memanfaatkanserta memilah informasi yang semakin meningkat seiring perkembangan teknologi digital. Seperti apa yang diutarakan Gramsci, penolakan dan perlawanan dominasi hanya bisa dilakukan melalui suatu bentuk hegemoni yang sebanding (counter-hegemony). Pertanyaannya, upaya terorganisir apa, dan sejauh mana, yang telah dilakukan gerakan-gerakan progresif untuk menciptakan hegemoni tandingan ini?
