Sejak kemarin malam masyarakat dan warganet mendapatkan hadiah ‘kejutan’ tentang pencabutan rekomendasi untuk Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien menjadi Gubernur-Wakil Gubernur yang diusung Partai Golkar.
Surat pencabutan tersebut tertuang dalam Nomor : R-552/GOLKAR/XII/2017 yang di teken langsung oleh Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto dan Sekjen Partai Golkar Idrus Marham. Surat tersebut mencabut surat Nomor : R-485/GOLKAR/X/2017 tentang pengusungan Ridwan Kamil-Daniel Muttaqien untuk menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur di Jawa Barat yang di usung oleh Golkar.
Kalau kita amati dari awal, ketika Ridwan Kamil di usung oleh Golkar, pada realitanya bukanlah keinginan Partai Golkar sendiri, melainkan keinginan Setya Novanto (Setnov) yang saat itu menjabat ketua umum.
Saat menggelar Rapat Pimpinan Daerah (Rapimda) di Karawang beberapa waktu lalu, semua Kader Golkar dimulai dari Pengurus Desa (PD), Pengurus Kecamatan (PK) dan DPD II Kabupaten/Kota di Jawa Barat tidak pernah mengusung Ridwan Kamil dan Daniel Muttaqien menjadi Calon Gubernur.
Pengusungan Ridwan Kamil murni keinginan Setya Novanto sendiri. Mengingat, Ridwan Kamil dan Setya Novanto memiliki hubungan khusus. Maka, Setnov megusung Ridwan Kamil atas dasar kedekatan dan perkoncoan.
Sontak, pengusungan tersebut menjadi tanda tanya besar, Ada apa dengan Golkar? Disisi lain pengusungan tersebut mendapat penolakan luar biasa dari arus bawah dan kader Golkar sendiri.
Dibawah kepemimpin Airlangga Hartarto sebagai ketua umum, Partai Golkar melakukan berbagai macam kebijkan, termasuk mengevaluasi kembali surat dukungan terhadap Calon Gubernur dan Calon Kepala Daerah yang tidak mencerminkan kehendak rakyat dan kehendak kader Golkar.
Pencabutan dukungan tersebut juga kemungkinan tidak akan hanya terjadi di Jawa Barat saja, tapi juga akan menular di wilah-wilayah lain. Terobosan itu dilakukan agar citra partai Golkar saat kepemimpinan Setnov yang sempat merosot mulai membaik. Mengingat kader Golkar banyak yang terkena kasus korupsi dan berkembangnya Politik Transaksional di tubuh DPP Partai Golkar.
Hal itu sangat bertentangan dengan Airlangga Hartarto yang di kenal sebagai figur yang menolak keras korupsi. Beberapa jam yang lalu pun Airlangga Hartarto mengatakan akan melakukan perombakan di jajaran DPP Partai Golkar, mengingat waktu yang tidak lama lagi akan di gelarnya Pilkada dan Pilgub serentak.
Maka, sangat beralasan Airlangga Hartarto mencari figur-figur potensial dengan semangat baru untuk perubahan partai yang lebih demokratis dan bermartabat. Dalam dinamika yang terjadi di Jawa Barat saat ini, Ridwan Kamil tidak perlu berpura-pura menjadi pihak yang merasa dizolimi maupun dijegal oleh Partai Golkar. Mengingat Golkar sama sekali tidak pernah mengusungnya untuk menjadi Calon Gubernur, itu semata-mata keinginan elit Golkar, dalam hal ini adalah keinginan Setnov
Dengan pencabutan terhadap Ridwan Kamil tersebut, Airlangga Hartarto jelas ingin mengembalikan kembali Golkar kepada marwahnya, yakni suara golkar suara rakyat, dan suara kader suara perubahan sudah terlalu lama di tinggalkan oleh elit-elit partai Golkar.
Pencabutan dukungan tersebut bukanlah kemengan bagi kader dan Partai Golkar, tetapi kemenangan rakyat jawa Barat secara luas. Mengingat figur Ridwan Kamil, berdasrkan survey, adalah calon pemimpin yang yang berjarak dengan rakyat, bahkan temuan beberapa lembaga survey dikenal dengan sikap sombongnya.
Potensi pencabutan dukungan yang di lakukan oleh Golkar sepertinya juga akan di ikuti oleh partai pengusung yang lain, dalam hal ini PPP dan PKB. Potensi pencabutan dari Partai tersebut hanya tinggal menunggu waktu saja.
Partai tersebut sepertinya sudah geram dengan kelakuan yang oleh Ridwan Kamil yang sampai sekarang tidak memiliki kejelasan dalam menentukan sikapnya. Pencabutan dukungan dari PKB maupun PPP hanya tinggal menunggu waktu saja. Mengingat kontelasi dinamika politik di Jawa Barat kembali berkembang.
Saat ini, langkah yang harus dilakukan Ridwan Kamil bukan lagi mempertahankan koalisi maupun mencari pendamping sebagai wakilnya. Tetapi Ridwan Kamil harus mulai mempersiapkan pertobatan politik karena tidak amanah, dan harus mulai mempersiapkan mengubur mimpi-mimpinya berkuasa di Jawa Barat.
