Di tengah kemajuan teknologi yang semakin cepat, sistem informasi kerap dipandang sebagai solusi atas berbagai persoalan sosial. Digitalisasi layanan publik, pendidikan daring, dan ekonomi berbasis platform dipromosikan sebagai penanda masyarakat yang semakin efisien dan modern. Namun, di balik narasi kemajuan tersebut, terdapat kenyataan yang tidak selalu terlihat: tidak semua lapisan masyarakat bergerak dengan kecepatan yang sama dalam menghadapi transformasi digital.
Sistem informasi, secara konseptual, adalah rangkaian proses yang dirancang untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyajikan data menjadi informasi yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan. Dalam masyarakat digital, sistem ini menjadi tulang punggung berbagai aktivitas—mulai dari akses layanan kesehatan, pendidikan, hingga partisipasi dalam ruang publik. Ketika sistem informasi menjadi gerbang utama menuju berbagai kesempatan, akses terhadapnya menjadi faktor penentu inklusi sosial.
Masalah muncul ketika akses terhadap teknologi dan sistem informasi tidak terdistribusi secara merata. Kesenjangan digital tidak hanya berkaitan dengan ketersediaan perangkat atau koneksi internet, tetapi juga mencakup kemampuan memahami dan memanfaatkan teknologi tersebut secara efektif. Dalam konteks ini, sistem informasi yang dirancang untuk meningkatkan efisiensi justru berpotensi memperlebar jarak antara mereka yang terhubung dan mereka yang tertinggal.
Di wilayah perkotaan, integrasi sistem informasi memungkinkan masyarakat mengakses berbagai layanan secara cepat dan praktis. Sebaliknya, di daerah dengan keterbatasan infrastruktur, digitalisasi sering kali terasa sebagai beban tambahan. Ketika pendaftaran layanan publik, akses bantuan sosial, atau informasi pendidikan berpindah ke platform digital, kelompok masyarakat dengan keterbatasan akses berisiko terpinggirkan dari hak-hak dasar mereka.
Kesenjangan ini juga tampak dalam aspek literasi sistem informasi. Memiliki akses internet tidak serta-merta berarti mampu memahami bagaimana data dikumpulkan dan digunakan. Banyak individu menjadi pengguna pasif yang mengikuti alur sistem tanpa mengetahui konsekuensi dari keputusan berbasis data. Dalam jangka panjang, kondisi ini dapat menciptakan ketimpangan pengetahuan, di mana sebagian masyarakat memiliki kemampuan untuk memanfaatkan informasi sebagai sumber daya strategis, sementara yang lain hanya menjadi objek data.
Dampak kesenjangan digital tidak berhenti pada aspek ekonomi atau layanan publik. Ia turut memengaruhi partisipasi sosial dan politik. Ruang diskusi publik kini banyak berlangsung di platform digital yang diatur oleh sistem informasi dan algoritma. Masyarakat yang tidak memiliki akses atau literasi yang memadai berisiko tersisih dari proses pembentukan opini dan pengambilan keputusan kolektif. Akibatnya, representasi kepentingan publik menjadi tidak seimbang.
Tantangan lain yang mengiringi sistem informasi adalah kecenderungan pengambilan keputusan berbasis data yang mengabaikan konteks sosial. Data sering diperlakukan sebagai representasi objektif realitas, padahal ia dibentuk oleh proses pengumpulan yang tidak selalu netral. Ketika data dari kelompok tertentu lebih dominan, kebijakan yang dihasilkan cenderung berpihak pada mereka yang sudah memiliki akses dan visibilitas dalam sistem. Kesenjangan digital pun diperkuat oleh logika sistem itu sendiri.
Meski demikian, sistem informasi tidak harus dipandang sebagai sumber masalah semata. Dengan perancangan yang inklusif dan kebijakan yang berpihak, teknologi justru dapat menjadi alat untuk mempersempit kesenjangan. Pemerataan infrastruktur digital, penguatan literasi sistem informasi, serta keterlibatan masyarakat dalam perumusan kebijakan digital merupakan langkah penting untuk memastikan bahwa transformasi digital tidak meninggalkan kelompok rentan.
Literasi sistem informasi menjadi kunci dalam upaya tersebut. Masyarakat perlu dibekali pemahaman tentang bagaimana sistem bekerja, bagaimana data digunakan, dan bagaimana keputusan berbasis informasi memengaruhi kehidupan mereka. Kesadaran ini memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara lebih kritis, bukan sekadar menjadi penerima dampak teknologi.
Pada akhirnya, kesenjangan digital di tengah sistem informasi adalah persoalan pilihan kolektif. Apakah teknologi akan dibiarkan berkembang mengikuti logika efisiensi semata, atau diarahkan untuk memperkuat keadilan sosial, sangat bergantung pada cara kita mengelolanya. Sistem informasi dapat menjadi jembatan yang menghubungkan, tetapi juga bisa menjadi tembok pemisah jika tidak disertai kepekaan sosial. Tantangannya bukan terletak pada seberapa canggih teknologi yang digunakan, melainkan pada sejauh mana ia mampu melayani seluruh lapisan masyarakat secara adil dan manusiawi.
