Kamis, April 18, 2024

Kementerian Agama Berwajah Militer?

Baikuni Alshafa
Baikuni Alshafa
Alumnus Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini Pimpinan Aktif sebagai Ketua DPP IMM, Bidang Hikmah, Politik Dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Priode 2021-2023

Tepat pada tanggal 23 Oktober kemarin presiden Jokowi memperkenalkan sekaligus melantik Kabinet Indonesia Maju yang baru. Terlihat santai sambil duduk rileks di undak-undakan istana kepresidenan. Ada wajah lama, ada pula wajah baru. Harapan semuanya akan bekerja, berikhtiar bersama menuju Indonesia maju.

Tentu, pilihan Jokowi tidak akan memuaskan semua golongan. Ada sebagian orang berharap optimis pada kabinet baru, tak jarang pula yang meletakkan kekecewaan, tak pikir terlalu berlebihan. Seperti sebagian orang yang mengatasnamakan ormas Islam (NU), lantaran menteri agama bukan dari golongannya. Saya pikir itu jauh dari karakter organisasi NU yang saya kenal memiliki politik nilai yang kuat dan berintegritas.

Nyanyian bernada kekecewaan bermunculan paska pengumuman kabinet nya Jokowi. Merasa jerih payah yang sudah ditorehkan tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dalam membantu memenangkan Jokowi di Pilpres 2019.

Sebagian irisan itu merasa tak dihargai melalui kucuran peluh yang diteteskan. Harapan berupa imbalan yang selama ini dianggap paling pantas. Merasa sebagai rumah kebesarannya, tak lain adalah Mentri Agama.

Genderang perang seakan sudah ditabuh oleh irisan yang mengaku barisan NU. Petikan nada yang terus meluap kepublik, saya kutip melalui media sosial berbunyi demikian “banyak kiyai NU kecewa soal Menag pilihan Jokowi”. Tak cukup disitu bahkan ada nada tolak menag yang ramai dibincangkan di media sosial dengan tagar #tolakmenag.

Kritik dan kekecewaan tersebut menurut saya terlalu berlebihan. alasannya sederhana, karena bagi saya urusan agama bukan hanya mengurusin satu atau dua ormas berbasis agama. Tapi lebih kepada persoalan toleransi yang belakangan ini merongrong keberagaman agama, serta menangkal radikalisme yang semakin mencolok mengancam keutuhan bangsa.

Terlebih bagi saya, jika disinggung bahwa Islam adalah agama yang rahmatan lil ‘alamin. Banyak orang menyimpangkan pernyataan ini kepada pemahaman yang salah kaprah. Menimbulkan banyak kesalahan dalam praktek beragama, bahkan dalam hal yang sangat fundamental, yaitu dalam masalah ekspresi berislam yang kontras akan rahmatan lil alamin, dengan wajah yang lebih garang.

Kedua, perlu adanya penanganan yang serius untuk menghilangkan virus intoleransi yang sejatinya merusak Islam dan keberagaman budaya, karena pada prinsipnya Islam adalah agama damai dan toleran pada agama dan keyakinan lain.

Terlihat protes terhadap Mentri Agama terpilih saat ini. Sehingga Mentri Fahrur Razi dengan sigap merespon kemelut netizens, petikan ucap nya demikian. “saya menteri agama RI, bukan menteri agama Islam”. Kata Menag Fahrur Razi. Menteri agama Jenderal (Purn) terlihat ingin menegaskan, ia berdiri di semua agama. Bukan mengurus satu agama saja.

Perlu diapresiasi bahwa Mentri agama yang baru dengan wajah alumnus militer. Banyak kita kenal bahwa budaya militer sangat rapi dalam tatanan managerial struktur organisasi. Sehingga cukup pantas ditugaskan untuk penanganan tubuh kementrian Agama yang selama ini terkesan lebih condong pada ormas tertentu, sebagai pengendali di Kementrian Agama.

Jangan terburu-buru mengeluarkan anggapan, bahwa Mentri Fahrur Razi tak paham agama, yang tak elok juga menolak sebagai Menag. Sebelum publik beragama menguji kinerjanya. Namun perlu kita pantau apa dan bagaimana trobosan program yang dikerjakan kedepan. Dan jangan sungkan dan takut untuk dikritisi bersama, jika kedepan tidak sesuai dengan harapan ummat beragama.

Namun tidak tepat pula jika Menag kedepan lebih bergaya militer dengan konsep komando nya. Intruksi atasan dan harus seragam kebawah. Karena menangani keberagaman agama, tidak semudah mencopot prajurit dari jabatan yang tak patuh atas kode etik militer.

Karena peran Menag lebih kepada membangun konstruksi keberagaman agama yang terus merawat keutuhan bangsa. Salah satunya menangkal radikalisme dan intoleransi. Dengan tetap merawat kebinekaan dalam bingkai agama.

Baikuni Alshafa
Baikuni Alshafa
Alumnus Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Muhammadiyah Malang. Dan Mahasiswa Magister Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta. Saat ini Pimpinan Aktif sebagai Ketua DPP IMM, Bidang Hikmah, Politik Dan Kebijakan Publik Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah (DPP IMM) Priode 2021-2023
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.