Sabtu, April 24, 2021

Kegagalan Pelayanan Publik

Kiprah Ulama dalam Integrasi Bangsa

Akhir-akhir ini situasi dan kondisi integrasi bangsa kembali menyita publik dan waktu kita. Berita-berita di media yang simpang siur mengabarkan persoalan jejak khilafah di...

Wafatnya Sang Putra Reformasi

“Turut berduka cita yang gugur dalam perjuangan membela kebenaran, kita akan melanjutkan barisan perjuanganmu” (Poros Revolusi Mahasiswa Bandung). Indonesia telah kehilangan tiga mahasiswa putra...

Ujian Konsistensi Penanganan Konsistensi Sengketa Hasil Pilkada

Jelang sengketa hasil pemilihan kepala daerah di Mahkamah Konstitusi kerap timbul bahasan atau persoalan klasik yang selalu terjadi. Sebagai lembaga peradilan penyelesai sengketa politik,...

Bung Jokowi, Penguasa yang Membungkuk

Presiden Republik Indonesia terpilih Joko Widodo mengunjungi Ketua Umum Partai Gerindra yang juga mantan pesaingnya dalam Pilpres lalu, Prabowo Subianto, di Jalan Kertanegara,...
M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

Kejadian luar biasa (KLB) yang terjadi di Kabupaten Asmat, Papua, beberapa waktu lalu terang saja mengingatkan penulis terhadap pengandaian tesis Amartya Sen tentang sejatinya kelaparan tidak soal kekurangan suplai namun kesulitan menemukan suplai.

Membawa tesis peraih nobel tersebut ke dalam konteks kasus tersebut adalah relevan karena permasalahan pelayanan publik terutama pelayanan dasar selalu ada saja, namun akses-akses yang sulit menjadi determinan vokal dalam memperburuk keadaan warga. Lain daerah lain pelayanan publik, padahal sudah ada yang tersedia akan tetapi ketimpangan kualitas yang terjadi.

Akibatnya terjadi kegagalan pelayanan publik yang mensengsarakan kehidupan warga yang seharusnya dijamin oleh negara.  Tidak memenuhi kebutuhan dasar mereka adalah sama dengan pemerintah melanggar hak dasar rakyat Papua sebagai warga negara yang sah.

Pada dasarnya persoalan ini sudah dapat dicegah ketika logika akses pelayanan publik berupa pembukaan dan pemerataan akses yang dilakukan sejak awal. Negara sudah sangat paham denganerbagai variabel pendukung akses baik infrastruktur, sumber daya manusia hingga sistem pelayanan publik yang memadai, dengan begitu semua warga negara mendapatkan hak pelayanan publiknya.

Sejujurnya, negara sudah sangat lama alpa dalam memberikan pelayanan publik di Papua. Kita harus ingat bahwa banyak permasalahan telah mencapai kronis, memperlihatkan wajah Papua yang sebenarnya di balik kemilau devisa emas, lihat saja seperti kemiskinan anak di Papua tertinggi 35,37% (BPS, 2016), provinsi dengan jumlah penduduk miskin terbesar: Papua 28,4% dan Papua Barat 24, 88% (BPS, 2016), bahkan disertai dengan indeks pembangunan manusia (IPM) terburuk di Indonesia sebesar 58,05% (BPS, 2016). Hal tersebut semakin memperlihatkan kurangnya akses pelayanan publik bagi warga Papua.

Pelayanan publik tidak dapat berdiri sendiri ataupun bersolo kalir hanya fokus pada pelayanan tertentu, semua multidimensional. Misalnya ketika kita mendengar kabar penolakan orang tua ketika petugas medis berusaha memindahkan anak sakit mereka ke rumah sakit, hal tersebut semakin membuat yakin bahwa akses dapat menghindarkan kegagalan pelayanan publik tentu mereka seharusnya tidak menolak ketika mungkin informasi pendidikan sudah mereka dapatkan, penanganan responsif aparat kesehatan menjadi kebiasaan, dan jaminan pelayanan kesehatan yang bermutu dapat diandalkan.

Ataupun keluhan warga atas sering tidak hadirnya petugas medis di pedalaman dan petugas juga mengeluh bahwa lokasi yang jauh dan kondisi medan yang sulit menjadi penghambat. Kedua sisi keluhan tersebut menunjukkan saling keterkaitan pelayanan publik yang tidak dapat ditiadakan satu sama lain.

Sulitnya akses pelayanan publik adalah pintu masuk segala macam problem masyarakat modern sebab ketika masing-masing individu atau kelompok masyarakat mengalami perbedaan akses maka bermuara pada ketidakadilan.

Akses di sini juga dapat berarti soal akses sosial di mana setiap orang mendapatkan kesempatan dan perlakuan yang adil, tidak harus sama sebab masing-masing memiliki keaslian sendiri yang membuat mereka mendapatkan perlakuan berbeda. Perlakuan aksesibilitas pelayanan publik di Papua atau daerah dengan karakteristik spesial harus mendapatkan perlakuan yang berbeda bahkan menjadi prioritas utama Negara. Tidak ada normalitas di Papua yang unik, Negara harus menyelamatkan perbedaan di Papua.

Puncak Gunung Es

Mengingat ini bukanlah kasus pertama kali yang terjadi di Indonesia bahkan di Papua, Kegagalan pelayanan publik sudah seharusnya menjadi kata terlarang dalam Republik ini, ketika rezim saat ini sudah mengedepankan pembangunan insfrastruktur hingga ke Papua. Hal tersebut harus dipandang sebagai gunung es di mana persoalan yang lebih besar belum di-endorse dengan cukup optimal.

Masalah tersebut akan sangat direspon ketika media-media mulai mem-blowup, hampir seluruh institusi pemerintah akan merespon dengan langsung mendatangai lokasi dan melakukan intervensi menyelesaikan masalah akan tetapi sejauh ini belum ada langkah-langkah konkret untuk mengatasi masalah yang lebih mendalam, melacak sumber-sumber di akar-akar masalah, di belakang semua masalah tersebut, mungkin adakah masalah ekonomi politik? Ketimpangan sosial?

Perlu penjelasan alternatif agar masyarakat jelas memandang persoalan papua. Kita harus berpikir besar dengan lebih jelas, yaitu ke depannya visi macam apa yang kita inginkan terhadapa pelayanan publik di Papua. Sejauh mana para dokter dan guru secara masif ditempatkan di sana? Sejauh mana pembangunan infrastruktur kesehatan dan pendidikan di lakukan? Sejauh mana reformasi birokrasi di lakukan?

Solusi Partisipatif dan Integratif

Problem yang terjadi begitu rumit dan tumpang tindih, penempatan berbagai satuan tugas militer dan petugas medis di wilayah Kabupaten Asmat hanyalah solusi jangka pendek. Republik harus mengakomodasi solusi-solusi apa yang benar berasal dari keinginan publik Papua sendiri dan solusi yang integratif.

Kita lihat apa yang mereka dapat sumbangkan untuk memperbaiki nasib mereka sendiri, kebutuhan-kebutuhan apa yang mereka inginkan dan harus disediakan oleh Negara. Ingatan antropolog James Scott (1998) selalu menggarisbawahi bahwa ada pengetahuan lokal (Metis) untuk masalah lokal, bahkan negara tidak dapat konform dengan praktik lokal yang seharusnya tidak sembarangan diabaikan oleh pemerintah.

Selain itu solusi yang integratif adalah masing-masing pihak yang bertanggung jawab harus dapat menerapkan solusi sebagai suatu kesatuan. Contoh nyata pernah ada keluhan ketika akan memberikan bantuan non tunai ternyata listrik dan internet belum tersedia, menyuruh sekolah anak papua akan tetapi sekolah dan guru belum tersedia, bahkan ingin menyehatkan Papua tapi bangunan dan petugas medis belum tersedia pula.

Program partisipatif dan integratif dilakukan untuk melakukan percepatan pelayanan publik di Papua, lagi pula pembangunan infrastruktur di Papua ternyata dapat dilakukan setelah bertahun-tahun terhambat, rezim ini dapat meninggalakan legacy tidak hanya insfrastruktur namun juga pelayanan publik yang merata hingga Papua.

M. Rizki Pratamahttp://pratamarizkim.wordpress.com
Tenaga Pengajar Prodi Ilmu Administrasi Publik Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Toleransi, Kita Perlu Belajar dari Negeri Tolland

Sebelum mulai mendaratkan jemari diatas keyboard laptop, sejenak terlintas dalam pikiran saya sebuah kutipan yang menarik dari buku yang berjudul “Berjamaah (lagi) walau tak...

Terorisme Lahir dari Watak yang Retak

Salah satu musuh terbesar kemanusiaan adalah terorisme. Ia lahir dari watak retak manusia yang dikendalikan hasrat untuk membunuh. Dalam aksinya yang agresif, teroris tak...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mencari Teman Masa Pandemi? Why Not, Berikut Tipsnya

Sudah Satu Tahun Pandemi Covid-19 Melanda Indonesia. sekolah-sekolah, kampus, tempat yang bahkan kantor sekalipun harus berkegiatan online. Mahasiswa baru, murid baru dan orang-orang yang baru memulai...

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

ARTIKEL TERPOPULER

Teror Lone Wolf: Siapa Bertanggung Jawab?

Dalam kurun 1 minggu, Indonesia dihentakkan oleh serangkaian teror brutal yang menyasar agama dan institusi negara. Minggu 28 Maret 2021, serangan bom bunuh diri...

Melacak Kesalehan Kultural dan Ikhtiar Keberagaman

“Agama tetap bersifat kemanusiaan, karena bertujuan menuntun manusia mencapai kebahagiaan. Tetapi ia bukanlah kemanusiaan yang berdiri sendiri, melainkan kemanusiaan yang memancar dari Ketuhanan” -Nurcholis Madjid,...

Mempertanyakan Wacana Koalisi Partai Islam Oleh PKS dan PPP

Menyatakan bahwa Islam hanya berhubungan dengan kehidupan spiritual, tanpa kita sangkut pautkan sama sekali dengan masyarakat dan negara, mungkin sama jauhnya dari kenyataan dengan...

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.