Sebuah ironi yang sedang terjadi saat ini tentang maraknya isu disintegrasi bangsa dan konflik SARA kembali terulang. Padahal, jejak sejarah pendirian Republik ini ialah atas dasar persamaan nasib dan kehendak yang sama.
Sebagai bangsa yang menghendaki kemerdekaan membangun sebuah negara yang bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Indonesia sebagai negara heterogen mempunyai beragam suku, agama, ras dan golongan yang berbeda. Terdapat ratusan suku bangsa dan adat istiadat serta bahasa daerah yang berkembang membuktikan bahwa Indonesia adalah sebuha negara besar dan istimewa.
Tentu selain jumlah penduduk yang begitu padat sebanyak 260 juta jiwa lebih, Indonesia juga memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal itu disebabkan oleh ribuan pulau dan lautan luas yang dimiliki membentang di antara samudera Hindia dan samudera Pasifik.
Namun, hal tersebut menjadi tantangan tersendiri bagi bangsa Indonesia. Tantangan itu adalah ancaman disintegrasi bangsa. Konflik perpecahan antar saudara sebangsa selalu saja terjadi disebuah negara besar. Justru konflik yang sering terjadi itu bukan karena adanya teroris atau perang antar kawasan.
Konflik yang terjadi di negara besar seperti Indonesia disebabkan faktor lain: sebuah kesenjangan sosial di dalam masyarakat, rasisme, separatisme dan juga aktivitas intoleransi. Faktor inilah yang selalu membayang-bayangi setiap pergantian rezim atas dasar kepentingan dan keberpihakan asing dalam mengintervensi pemerintahan Indonesia.
Identitas Negara Bangsa
Sejak peristiwa Sumpah Pemuda, 28 Oktober 1928, dalam hasil Kongres Pemuda I itu sebenarnya kedaulatan bangsa Indonesia sudah mulai terbentuk sebagai suatu jati diri bangsa Indonesia. Identitas sebagai satu bangsa, satu bahasa, dan satu tanah air telah disepakati bersama oleh para pemuda Indonesia. Maka, semangat persatuan itulah yang menjadi kekuatan bangsa di masa pra kemerdekaan melawan penjajah di seluruh tanah air.
Perjanjian seperti itu tidak akan pernah kita jumpai di banyak negara lain. Negara sehebat Uni Soviet pun tidak punya janji pemuda untuk berbahasa satu. Maka, Uni Soviet bisa saja bubar dan terbelah satu sama lain.
Begitu juga di negara Yugoslavia yang berhasil mengusir tentara Nazi di Jerman pada 4 Juli 1941. Salah satu pemimpin Yugoslavia, Josep Bros Tito, mendirikan “Anti Facist Council for the National Liberation of Yugoslavia”, pada 23 September 1943. Dan kemudian peristiwa tersebut menjadi hari kemerdekaan Yugoslavia. Kemudian pada 1944 terbentuk 6 negara bagian Republik Sosialis Yugoslavia: Serbia, Montenegro, Kroasia, Macedonia, Slovenia dan Bosnia Harzegovina.
Tetapi, setelah kematian Tito mulai muncul konflik etnis dan berdampak pada krisis moneter di Yugoslavia. Selanjutnya, beberapa negara bagian memutuskan untuk menjadi sebuah negara yang merdeka. Krisis politik yang terjadi tidak dapat dihentikan. Partai Komunis tidak bisa memberikan solusi terhadap gejolak sosial masyarakat dan berujung pada perpecahan. Selanjutnya, perang saudara terjadi dan berakhir sampai negara Yugoslavia bubar di tahun 1992.
Lalu, apakah dua kejadian bubarnya negara Uni Soviet dan Yugoslavia bisa terjadi di Indonesia? Sebenarnya para bapak bangsa Indonesia telah menuliskan sebuah teks Proklamasi yang menjadi bukti bahwa kemerdekaan Indonesia adalah mutlak perjuangan bangsa Indonesia atas melawan penjajahan di masa kolonialisme dan imperialisme.
Makna Kemerdekaan
Indonesia juga disebutkan sebagai sebuah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berbeda-beda tetapi satu jua (Bhinneka Tunggal Ika) yang tertulis dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila.
Pancasila adalah sebuah filosofi hidup masyarakat Indonesia yang heterogen. Dari Sabang sampai Merauke, muslim, kristiani, budha, hindu dan konghucu bersatu mendirikan negara Indonesia. Semua tentang kemanusiaan dan keadilan sosial, persatuan dan spiritualitas, dan sebuah negara demokratis
Oleh sebab itu, aksi intoleransi dan separatisme bukanlah ajaran dari masyarakat Pancasila. Sementara itu, separatisme merupakan bentuk kejahatan dan perbuatan yang melanggar berdasarkan tinjauan dari aspek hukum.
Jika sekelompok pemuda di era pra kemerdekaan telah melakukan perlawanan untuk bersatu mengeluarkan penjajah dari Indonesia dengan perang fisik dan diplomasi. Hal tersebut tentu saja berbeda dengan apa yang dilakukan oleh masyarakat Papua sekarang.
Selanjutnya, masyarakat dan pemuda Papua harus bisa memikirkan setiap perbuatannya untuk membentuk sebuah Papua yang merdeka. Padahal, Papua hanya menjadi sumber untuk perusahaan internasional mengelola sumber daya alamnya. Sehingga, intervensi tersebut akan menghasilkan negara yang kembali dijajah oleh negara penjajah.
Dalam sebuah Konferensi Perserikatan Bangsa-Bangsa disebutkan tentang hak asasi manusia untuk memutuskan nasibnya sendiri, namun apa yang pernah terjadi di Papua sekarang, maka masyarakat Papua tidak bisa melakukan referendum.
Masyarakat Papua sudah merdeka dari kolonialisme dan imperialisme sejak bergabung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia. Namun, bukan berarti dalam mengisi kemerdekaan harus dibutuhkan sebuah pembangunan yang merata untuk terwujudnya suatu keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
