Pembangunan berkelanjutan pada umumnya didasarkan pada tiga konsep utama: pembangunan sosial-ekonomi yang sejalan dengan kendala ekologis, redistribusi sumber daya untuk memastikan kualitas hidup bagi semua, serta penggunaan sumber daya jangka panjang untuk memastikan kualitas hidup yang diperlukan untuk generasi mendatang.
Inti dari pembangunan berkelanjutan berasal dari konsep triple bottom line, yang menyiratkan keseimbangan antara tiga pilar keberlanjutan: kelestarian lingkungan, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan ekonomi. Keseimbangan pembangunan pada tiap dimensi (ekonomi, sosial, lingkungan) harus dilakukan secara proporsional, sebab pembangunan yang hanya terfokus pada satu dimensi tanpa memperhatikan dimensi lain, akan menyebabkan degradasi pada dimensi tersebut. Pembangunan berkelanjutan diharapkan dapat memberikan solusi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, mengintegrasi antara pembangunan dan perlindungan lingkungan, mencapai kesetaraan, pembangunan sosial, keanekaragaman budaya, serta menjaga integritas ekologis.
Dalam konsep keberlanjutan, pembangunan ekonomi harus disertai dengan pengelolaan lingkungan dan kemajuan sosial. Fokus utama dari pembangunan juga tidak hanya menyasar pada aspek-aspek ekonomi, tetapi juga aspek sosial yang terkait dengan kesejahteraan yang adil dan merata. Karena berdasarkan pengalaman-pengalaman sebelumnya, pembangunan yang hanya berorientasi pada pertumbuhan justru tidak efektif dalam peningkatan harkat serta martabat manusia. Pendekatan sosial harus lebih banyak digunakan agar pembangunan dapat berjalan dengan efektif.
Tidak mudah untuk mendefinisikan kata sosial karena memiliki pengertian yang sangat luas. Cakupan dari sosial meliputi berbagai macam aspek, seperti hukum, politik, dan bahkan ekonomi. Dalam konsep keberlanjutan, sosial bisa diartikan sebagai sebuah aspek pemenuhan hak dan kebutuhan yang sesuai dengan harkat martabat manusia. Aspek sosial menyasar pada sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan manusia, seperti pendidikan dan kesehatan. Konsep dari keberlanjutan sosial pada dasarnya, mengarah pada bagaimana unit manusia (individu, rumah tangga/keluarga) bukan hanya mendapatkan kehidupan yang layak dan memadai, tetapi dapat juga mempertahankannya.
Pembangunan Sosial yang Berkelanjutan di Indonesia
Secara umum, masih terdapat banyak permasalahan pembangunan sosial yang dihadapi oleh Indonesia. Kesenjangan antar wilayah, kemiskinan, akses terhadap infrastruktur, dan ketimpangan, masih menjadi problem utama di sebagian wilayah. Salah satu yang cukup banyak mendapat perhatian yaitu kemiskinan. Kemisikan masih menjadi isu utama pembangunan sosial di Indonesia.
Walaupun secara statistik jumlah penduduk miskin Indonesia terus mengalami penurunan, tetapi secara absolut jumlah ini masih sangatlah besar (sampai tahun 2019 sebesar 24,79 juta orang). Salah satu penyebab dari permasalahan kemiskinan ini adalah dampak dari iklim ekonomi yang masih sulit dirasakan oleh masyarakat miskin. Beberapa masalah seperti meningkatnya harga pangan, pencabutan subsidi BBM, dan menurunnya upah ril petani, berkontribusi terhadap melambatnya penurunan jumlah penduduk miskin di Indonesia (Yusuf & Sumner, 2015). Boediono (2017), juga menjelaskan bahwa perlambatan penurunan jumlah penduduk miskin disebabkan pada redistribusi aset yang timpang. Pertumbuhan ekonomi yang hanya lima persen, justru lebih mengutungkan kelompok yang tidak miskin dibanding kelompok yang miskin.
Permasalahan ini dalam jangka menengah coba dikurangi oleh pemerintah melalui kebijakan pada sektor infrastruktur dan perluasan belanja sosial. Yusuf & Sumner (2015), dalam penelitiannya menyebutkan apabila kebijakan pemerintahan presiden Jokowi terutama yang berkaitan dengan perluasan belanja sosial (khususnya di bidang pendidikan) dapat dilakukan secara efektif dan progresif, maka dampak yang diberikan kepada penurunan angka kemiskinan akan sangat besar.
Dimensi-Dimensi Keberlanjutan Sosial
Beberapa peneliti dalam mengukur capaian pembangunan sosial, menggunakan banyak dimensi baik yang terkait langsung dengan pemenuhan kebutuhan manusia dan peningkatan kualitas hidup. Spangenberg (2004), menjelaskan bahwa ada dua cakupan yang bisa digunakan untuk mengukur capaian pembangunan sosial, yaitu mikro dan makro. Level makro mengacu kepada dimensi-dimensi yang terkait dengan kesejahteraan, distribusi pendapatan, dan yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan dasar manusia seperti perumahan, makanan, dan pakaian. Sedangkan level mikro yaitu tentang kualitas hidup, pendidikan, komunikasi, dan keadilan sosial.
Badan Pusat Statistik (BPS) setiap tahunnya mempublikasikan berbagai macam indikator-indikator dari tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) terutama yang menyangkut aspek-aspek sosial. Indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, gini ratio, tingkat pengangguran terbuka (TPT), rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, indeks kebahagiaan, indeks demokrasi indonesia (IDI), dan berbagai indikator-indikator sosial lainnya. Indikator-indikator ini dapat menjadi pegangan bagi pemerintah dalam perumusan kebijakan pembangunan, maupun sebagai alat kontrol dan bahan evaluasi terhadap capaian pembangunan yang sedang dilaksanakan.
Pemahaman terkait keberlanjutan sosial memang masih terbatas. Sejauh ini dimensi lingkungan dan ekonomi memang masih mengambil porsi yang cukup besar dalam penelitian tentang pembangunan berkelanjutan. Kedepannya, aspek sosial harus lebih banyak digaungkan dan ikut ambil bagian dalam proses tercapainya agenda tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) di tahun 2030 (*).
