Tak terasa perayaan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini, yang baru saja kita lewati beberapa hari lalu, memasuki angka yang terbilang ‘cukup cantik’: 111. Seratus sebelas tahun sudah usianya, jika dilihat dari kelahiran organisasi pergerakan Budi Utomo pada 1908.
Namun sepertinya, tantangan yang dihadapi oleh bangsa ini saat ini tidak sebagus angka tersebut. Sebab, bangsa Indonesia mengalami ancaman perpecahan serius yang memuncak pada situasi pasca Pilpres 2019.
Polarisasi politik yang mengeras membuat masyarakat terbelah (divided-society). Keterbelahan itu nyatanya tak berakhir setelah pemilu rampung digelar, malah kian mengalami pendalaman. Hal ini bisa dilihat misalnya dari upaya untuk menolak hasil pemilu dan rekapitulasi KPU oleh kubu nomor 02 karena dianggap terjadi kecurangan yang terstruktur, sistematis dan masif. Bahkan, mereka melakukan people power pada tanggal 22 Mei yang diwarnai kerusuhan.
Tentu saja, dimanika seperti ini patut dikhawatirkan karena keterbelahan di tingkat masyarakat yang sudah akut sangat mungkin akan bertransformasi menjadi kekacauan sosial yang nyata dan menyebar lebih luas ke kota-kota di luar Jakarta serta berimbas pada keutuhan bangsa.
Perayaan hebat
Kita barangkali bisa mengambil pelajaran dari sejarah. Pada tahun-tahun 1950-an, Indonesia juga didera perang saudara dan gejolak pemberontakan di daerah-daerah karena didorong oleh ketidakpuasan pada politik dan kekuasaan di Jakarta. Persatuan nasional tercabik dan porak-poranda.
Mei 1958, pada saat momentum 50 tahun Budi Utomo, Presiden Sukarno memperingatinya secara meriah di Istana Merdeka. Barangkali ini adalah perayaan Hari Kebangkitan Nasional yang paling meriah dan hebat dalam sepanjang sejarah republik.
Menurut sejarawan dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Asvi Marwan Adam (2008), peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang meriah tersebut memang sengaja dilakukan karena ketika itu diperlukan persatuan nasional, didambakan kebangkitan nasional—saat bangsa masih dalam kondisi porak-poranda akibat perang saudara di tahun-tahun sebelumnya.
Hal tersebut menjadi preseden dalam sejarah bagaimana momentum Hari Kebangkitan Nasional digunakan untuk meruwat kembali persatuan bangsa yang terbelah.
Ini relatif memiliki kesamaan dengan situasi yang kita hadapi saat ini. Pilpres 2019 juga sudah terbukti memecah belah dan mengakibatkan “perang saudara”. Oleh sebab itu, kalau kita mau sedikit saja menengok dan memetik ibrah dari sejarah, kita bisa menggunakan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menambal kembali keretakan, menjahit kembali tenun kebangsaan yang terlanjur sobek, dengan cara mengambil semangat dari Kebangkitan Nasional.
Tentu saja, inisiatif dan i’tikad luhur seperti itu harus dimulai dari elit. Tapi, alih-alih memanfaatkan momentum Hari Kebangkitan Nasional untuk menggelorakan kembali semangat persatuan, sejumlah tokoh politik dan agama malah tampak terus menabuh kata-kata yang memperuncing perbedaan dan memperkeruh keadaan.
Padahal, dalam masyarakat yang masih paternalistik seperti masyarakat Indonesia, peranan elit apalagi tokoh-tokoh agama menjadi penting peranannya. Masyarakat bergerak seperti gerak bandul yang selalu mengikuti pendulum di atasnya. Jika elitnya meredam, masyarakat pasti ikut tenang.
Sebaliknya, jika elitnya semakin mengipas-ngipasi, bara api kebencian di dada masyarakat juga semakin menyala-nyala pada kubu seterunya. Sudah saatnya para elit menghentikan permainan politik ini dengan mengorbankan sesuatu yang lebih besar dan menjadikan masyarakat sebagai korban. Meminjam nasehat Gusdur, “Tidak ada jabatan di dunia ini yang harus dipertahankan mati-matian, apalagi sampai menumpahkan darah orang Indonesia”.
Proses terus-menerus
Beberapa tokoh saat ini memang tampak sudah mencoba mengajak untuk menggunakan momen perayaan Hari Kebangkitan Nasional sebagai upaya untuk mengakhiri keterbelahan akibat perbedaan politik yang meruncing pada Pilpres 2019.
Sebut saja misalnya, Goenawan Mohammad, Slamet Rahardjo, Christine Hakim, Landung Simatupang, Addie Ms dan sejumlah seniman lainnya. Selain itu, kemunculan 9 kepala daerah plus Yenni Wahid dan Agus Yudhoyono yang sepakat menjaga kedamaian bangsa juga layak diapresiasi.
Di tengah-tengah situasi yang memanas, aksi yang mereka lakukan itu tentu saja sangat penting, meski tampaknya tidak terlalu terasa efektif dan signifikan pengaruhnya. Ini terjadi barangkali karena mereka dalam persepsi publik yang terbelah dianggap bagian dari kubu nomor 01 atau “pendukung Jokowi”.
Sehingga upaya menggunakan momen perayaan Hari Kebangkitan Nasional untuk merajut kembali persatuan, memang sebaiknya sama-sama dilakukan oleh elit-elit kedua kubu melalui proses rekonsiliasi. Politik saling merangkul terutama di tingkatan elit perlu dilakukan dan digalakkan agar menjadi contoh pendidikan politik yang baik untuk masyarakat.
Tentu ini memang tidak mudah. Diperlukan sikap berjiwa besar dan legawa untuk meluruhkan ego masing-masing kubu. Tapi, barangkali disitulah letak makna penting merayakan Hari Kebangkitan Nasional—yang meminjam istilah Asvi Marwan Adam—bukan sekedar tongggak, melainkan suatu proses yang terus berlangsung. Ya, proses yang terus menerus tiada henti untuk selalu mendambakan dan mengupayakan persatuan.
Dengan demikian, perayaan hari Kebangkitan Nasional tahun ini selain menjadi momentum juga sekaligus menjadi ujian berikutnya bagi bangsa ini: bisa berhasil menyatukan kembali bangsa pasca Pilpres atau sebaliknya semakin memperlebar jurang perpecahan yang memang sudah menganga.
