Jumat, Desember 8, 2023

Keamanan Cyber di Era Politik Digital, Mempertahankan Demokrasi

Setya Windi
Setya Windi
Saya adalah mahasiswa di Universitas Airlangga pada jurusan Administrasi Publik tahun 2023.

Era politik digital telah mengubah lanskap politik secara mendasar. Di era ini, politik tidak hanya terjadi di panggung fisik, tetapi juga di dunia maya yang penuh dengan media sosial, platform berita online, dan komunikasi digital. Perubahan ini telah membawa tantangan baru yang harus diatasi untuk memastikan bahwa demokrasi tetap kokoh dan berfungsi dengan baik.

Salah satu tantangan kunci dalam era politik digital adalah keamanan cyber. Dalam artikel ini, kita akan menjelajahi pentingnya keamanan cyber dalam menjaga demokrasi yang kuat dan stabil di dunia yang semakin terhubung secara digital.

Perubahan utama terlihat dalam cara komunikasi politik dilakukan. Politisi dan kandidat sekarang memiliki akses lebih luas ke pemilih mereka melalui platform media sosial, obrolan langsung, dan siaran daring. Ini telah memungkinkan mereka untuk berinteraksi lebih dekat dengan pemilih, tetapi juga membawa perubahan dramatis dalam dinamika kampanye politik.

Media sosial menjadi salah satu pilar utama politik digital. Dengan miliaran pengguna aktif di berbagai platform, informasi dan pesan politik dapat menyebar dengan cepat. Pengaruh media sosial dalam politik adalah fenomena yang perlu dianalisis secara mendalam. Selain itu, teknologi telah mengubah cara kampanye politik dijalankan.

Kampanye sekarang lebih canggih dengan penggunaan data pemilih yang lebih akurat dan penargetan yang lebih efisien. Hal ini memberikan keuntungan besar, tetapi juga membuka pintu bagi potensi penyalahgunaan data dan keamanan cyber. Ketika kita memasuki politik digital, kita juga harus mengakui berbagai ancaman keamanan cyber yang muncul.

Pertama, serangan siber terhadap lembaga politik menjadi masalah serius. Hal ini dapat dibuktikan dengan laporan tahunan oleh GOV-CSIRT (Government Computer Security Incident Response Team) pada 2019 mencatat berbagai jenis serangan siber menghantam lembaga politik Indonesia. Serangan ini dapat mengganggu proses pemilu, mengakibatkan hilangnya data penting, atau bahkan meretas akun resmi politisi.

Pencurian data politik adalah ancaman lain yang patut diperhatikan. Data politik yang berharga seperti dokumen rahasia kampanye atau data pemilih yang sensitif dapat menjadi sasaran pencurian oleh entitas yang tidak bermaksud baik. Selain itu, propaganda dan disinformasi online semakin sering digunakan untuk mempengaruhi pendapat pemilih. Informasi palsu atau bias dapat dengan mudah menyebar di dunia digital, membingungkan pemilih dan mengancam integritas pemilihan.

Untuk mempertahankan demokrasi dalam era politik digital, langkah pertama adalah memperkuat keamanan jaringan politik. Lembaga politik harus mengalokasikan sumber daya yang cukup untuk mengamankan infrastruktur digital mereka.

Anggota lembaga politik, termasuk politisi dan staf kampanye, perlu mendapatkan pelatihan tentang praktik keamanan siber yang baik. Kesadaran keamanan adalah pertahanan pertama terhadap serangan siber. Pihak berwenang, seperti lembaga penegak hukum dan badan keamanan siber, perlu bekerja sama dengan lembaga politik untuk mengidentifikasi dan mengatasi ancaman siber.

Kolaborasi ini penting untuk menghadapi ancaman yang semakin canggih. Kontrol dan regulasi media sosial juga merupakan elemen penting dalam menjaga demokrasi yang kuat di era digital. Pemerintah perlu memiliki peraturan yang jelas dan efektif untuk mengawasi platform media sosial. Ini harus dilakukan dengan memperhatikan kebebasan berbicara dan privasi, tetapi juga memastikan bahwa penyebaran informasi palsu dan propaganda dibatasi.

Platform media sosial harus memainkan peran yang lebih aktif dalam mengidentifikasi dan menghapus konten palsu dan berbahaya. Mereka juga harus meningkatkan transparansi dalam algoritma mereka yang mengatur apa yang ditampilkan kepada pengguna. Iklan politik online harus menjadi lebih transparan. Pemilih harus tahu siapa yang mendanai iklan politik dan mengapa iklan tersebut ditampilkan kepada mereka. Hal ini dapat membantu mengurangi propaganda dan manipulasi.

Pendidikan dan kesadaran publik adalah elemen kunci dalam mempertahankan demokrasi. Kampanye informasi yang menyasar pemilih dan masyarakat umum perlu dilakukan untuk meningkatkan kesadaran tentang ancaman siber dan taktik manipulatif.

Pendidikan tentang literasi digital harus ditingkatkan, terutama di sekolah-sekolah. Pemahaman tentang bagaimana internet dan media sosial berfungsi adalah kunci untuk mengidentifikasi disinformasi. Masyarakat juga perlu diajarkan cara mengidentifikasi disinformasi dan berbagi informasi yang dapat dipercaya. Sehingga, pemilih yang kritis akan lebih sulit untuk dimanipulasi.

Pengumpulan dan penggunaan data pribadi dalam politik digital membuka pintu bagi tantangan yang signifikan. Kampanye politik, dalam upayanya untuk memenangkan pemilu, aktif mengumpulkan data pribadi pemilih untuk merancang kampanye yang lebih disesuaikan dan efektif. Namun, pengumpulan data ini harus mematuhi standar etika dan regulasi privasi yang ketat untuk melindungi hak privasi individu.

Ancaman terkait penyalahgunaan data pribadi juga patut diperhatikan, termasuk risiko data pribadi digunakan untuk memengaruhi pemilih secara tidak etis. Perlindungan data pribadi pemilih melalui undang-undang perlindungan data yang ketat, transparansi, persetujuan pemilih, dan praktik etis dalam kampanye politik adalah langkah-langkah yang sangat penting dalam menjaga keamanan data pribadi dan integritas proses politik dalam era digital.

Dalam menjaga demokrasi di era politik digital, keamanan cyber menjadi salah satu pilar utama yang harus kita perkuat. Era ini telah mengubah cara politik dilakukan, dengan perubahan dalam komunikasi, pengaruh media sosial, dan penggunaan teknologi dalam kampanye politik. Namun, kita juga dihadapkan pada berbagai tantangan keamanan cyber yang dapat mengancam integritas demokrasi kita.

Kita perlu memahami bahwa serangan siber terhadap lembaga politik, pencurian data politik, penyebaran propaganda dan disinformasi online adalah ancaman nyata yang harus kita tangani dengan serius. Upaya perkuatan keamanan jaringan politik, pengawasan media sosial, dan peningkatan kesadaran publik adalah langkah-langkah penting dalam menjaga demokrasi kita tetap kuat dan berkelanjutan. Meskipun ada tantangan yang harus diatasi, kita tidak boleh kehilangan optimisme. Oleh karena itu, Era politik digital membawa peluang untuk lebih mendekatkan pemilih dengan politisi dan untuk memperluas partisipasi politik.

DAFTAR PUSTAKA

Baihaqi, M. R. Demokrasi Digital: Memahami Dampak dan Tantangan.

Penerbit Adab.

Fuad, A., Irawan, P., & Az-Zahra, N. A. (2023). Peluang dan Tantangan Demokrasi Digital di Indonesia.

Jose, H. S. (2021). Politisasi Agenda Keamanan Siber Pada Era Industri

4.0 di Forum Multilateral. POPULIKA, 9(2), 70-85.

Rustandi, D. (2013). Pencitraan Politik Daring: Strategi Memenangkan Massa Digital Menjelang Pemilu 2014. Observasi, 11(2).

Anam, K. Demokrasi Siber Dalam Kontestasi Elektoral di Pilpres 2019: Studi Terhadap Buzzer Politik di Garuda Siaga Republik Indonesia (GASRI) (Master’s thesis, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Setya Windi
Setya Windi
Saya adalah mahasiswa di Universitas Airlangga pada jurusan Administrasi Publik tahun 2023.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.