Saya bukan penggemar permainan kartu. Semasa kuliah, saya lebih sering menjadi bahan tertawaan kawan saya tiap kali saya bermain kartu terutama permainan poker. Pasalnya, saya sering bingung soal pasangan kartu. Royal flush, straight flush, dan full house itu makhluk macam apa?
Hal yang betul-betul saya pahami adalah bahwa kartu as adalah kartu terbaik dalam hampir semua permainan kartu. Meskipun saya tidak mahir bermain kartu, saya sering melihat kawan saya tiba-tiba menjadi pemenang karena mengeluarkan kartu as saat akhir permainan. Kartu as bak juru selamat dalam gonjang-ganjing kekalahan.
Beberapa waktu lalu, tagar #batalkankartuvaksin menjadi topik hangat terutama di Twitter. Sebuah petisi yang melawan pemberlakuan syarat kartu vaksinasi turut muncul di laman change.org. Topik ini sanggup bertahan beberapa hari. Ini bisa jadi sebuah tanda keresahan yang berlarut.
Walaupun demikian, narasi yang digunakan dalam petisi tersebut lebih banyak soal akses masuk ke mal. Meskipun sempat menyinggung soal syarat perjalan, pembuat petisi tampaknya lebih punya keresahan soal akses ke pusat perbelanjaan. Yang harus diwaspadai adalah narasi ini bisa saja bergeser ke syarat kartu vaksinasi untuk transportasi umum.
Sebagai gambaran, ada perbedaan mendasar antara transportasi umum dan mal. Transportasi umum meliputi banyak orang dari berbagai kelas pekerja sedangkan mal tentu tidak semasif itu. Meskipun mal turut menghadirkan pekerja dari kelas ekonomi bawah, pengaruh transportasi umum lebih holistik. Maka, penggiringan narasi syarat kartu vaksinasi ke ranah transportasi umum cenderung tidak relevan.
Syarat kartu vaksinasi untuk transportasi umum adalah syarat yang kuat. Manfaat yang ditimbulkan oleh kebijakan ini ini punya efek berganda. Ini tidak hanya pada sektor ekonomi, tetapi juga sektor krusial lain, seperti kesehatan. Pembatalan syarat kartu vaksin hanya akan menganulir semua kebaikan dari kebijakan ini.
Tingkat vaksinasi yang masih rendah bisa didorong dengan ketetapan syarat kartu vaksinasi. Masyarakat yang masih menolak melakukan vaksinasi akan makin terbatasi ruang geraknya. Kata kuncinya adalah membatasi, bukan menghentikan. Itu perbedaan yang signifikan.
Yang perlu diingat adalah tidak ada hak yang tercederai oleh syarat kartu vaksinasi. Semua orang masih berhak melakukan perjalanan. Hanya saja, mereka yang belum melakukan vaksinasi tidak bisa menjadi pengguna transportasi umum. Opsi lain tentu tersedia, seperti kendaraan pribadi. Argumen bahwa hak asasi atas kebebasan berpindah tempat agaknya tidak relevan lagi.
Sederhananya, syarat kartu vaksinasi ini hanyalah insentif. Ini insentif bagi orang yang berkeinginan kuat untuk kembali menjadi pengguna transportasi umum. Prinsip dasar dari insentif adalah memotivasi orang untuk melakukan sesuatu. Sebagian orang mungkin sudah punya niat untuk melakukan vaksinasi, tetapi semangat mereka belum kuat. Insentif kemudian hadir untuk membulatkan tekad mereka.
Di saat yang sama, warga yang ogah melakukan vaksinasi mendapatkan disinsentif. Mereka tidak bisa melakukan perjalanan melalui transportasi umum tanpa kartu vaksinasi. Itu saja. Sejauh ini, denda untuk tidak melakukan vaksinasi belum diterapkan. Fakta itu membuktikan bahwa vaksinasi sesungguhnya bukan paksaan.
Oleh karena itu, merajuk adalah hal yang tidak valid bagi orang-orang yang enggan melakukan vaksinasi. Opsi vaksinasi kini juga lebih terbuka termasuk di simpul-simpul transportasi. Beberapa stasiun kereta api membuka layanan vaksinasi, seperti stasiun Pasar Senen dan Gambir. Ini belum lagi menghitung keberadaan fasilitas vaksinasi swasta yang termasuk dalam program vaksinasi Gotong Royong.
Kalau semua ruang vaksinasi telah terbuka lebar, alasan apa lagi yang bisa didengungkan oleh kelompok antivaksin yang kebelet naik transportasi umum?
Syarat kartu vaksinasi juga menganulir syarat surat tanda registrasi pekerja (STRP). STRP dikeluhkan oleh sejumlah pengguna transportasi umum. Para pekerja nonformal tentu berkeberatan dengan syarat STRP. Mereka tidak punya atasan yang bisa mengeluarkan STRP. Mereka bekerja untuk mereka sendiri. Berlakunya syarat kartu vaksinasi sepatutnya menjadi angin segar bagi mereka.
Kabar baik lainnya adalah kebijakan ini sudah mulai diterapkan di berbagai moda transportasi. KRL Commuter Line menjadi moda transportasi massal yang terakhir mengimplementasikan kebijakan ini. Jaringan ini termasuk KRL Commuter Line di Jabodetabek dan KRL Solo – Jogja. Dengan begitu, semakin banyak jaringan transportasi yang menerapkan syarat kartu vaksinasi, semakin besar pula pengguna yang berpotensi melakukan vaksinasi.
Pekerjaan rumah terbesar pemegang kebijakan kini adalah bagaimana menyebarkan syarat kartu vaksinasi secara nasional. Keseragaman syarat kartu vaksinasi di semua daerah akan mempermudah sekaligus mengamankan mobilitas penduduk. Sistem transportasi umum nasional perlu mengamalkan kebijakan yang senada. Langkah ini akan menegaskan kartu vaksinasi sebagai aksi sapu jagat pandemi secara nasional.
Di sisi lain, syarat kartu vaksinasi memang tidak luput dari kealpaan. Minimnya akses vaksinasi terutama di daerah masih menjadi kendala besar. Walaupun begitu, kartu vaksinasi masih akan menjadi senjata utama kita dalam melawan pandemi karena berpotensi meningkatkan jumlah vaksinasi secara signifikan. Dengan mendorong cakupan vaksinasi secara nasional, kartu vaksinasi akan berperan semakin vital dalam dunia transportasi.
Meskipun punya sejumlah kekurangan, kekuatan syarat kartu vaksinasi masih superior ketimbang kebijakan lain. STRP atau dokumen perjalanan jenis lain jelas membuat hidup banyak orang semakin rumit. Asalkan pemegang kebijakan mau membenahi kekurangan implementasi vaksinasi, kartu vaksinasi berpotensi menjadi pengubah permainan di arena pagebluk ini.
Pada akhirnya, kartu vaksinasi akan berguna jika digunakan sesuai konteks layaknya kartu as. Permainan poker mungkin memberi kelas lebih tinggi untuk kartu as. Sebaliknya, kartu as bernilai rendah di permainan truf. Untuk saat ini, kita sedang dalam permainan poker mahadahsyat bernama pandemi Covid-19. Maka, mari mengeluarkan kartu as.
