Rabu, April 21, 2021

Jokowi Tersandera Ambisi, ASEAN Ompong di Laut Cina Selatan

Kembali ke Plural: Meninggalkan yang Polar

Yang paling mengerikan dari segala proses dan desas-desus pemilu yang baru berlalu adalah tajamnya polarisasi di tengah-tengah kita. Berbulan-bulan kita telah menelan delirium dari kantong-kantong...

Eksperimen Media Sosial

Sekarang ini, masyarakat di seluruh dunia, dengan usia rata-rata antara 14 sampai 40 tahun, mengabiskan banyak waktu di media sosial. Banyak orang bertanya-tanya apakah...

Debat Pilgubsu dan Program Unggulan Djarot-Sihar

Esensi paling penting dari debat kandidat, baik calon presiden maupun calon kepala daerah adalah rakyat bisa secara langsung melihat calon pemimpinnya menyampaikan visi misi,...

Siapkah Indonesia Menghadapi Pasar Bebas APEC?

Asia-Pasific Economic Coorperation atau di singkat APEC merupakan bentuk kerjasama ekonomi antara negara-negara kawasan Asia Pasifik yang berjumlah 21 negara. APEC pertama kali berdiri...

8 Agustus 2018 bertepatan dengan 51 tahun Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (ASEAN) berdiri. Asosiasi yang awalnya terdiri dari negara Malaysia, Indonesia, Filiphina, Singapura dan Thailand itu kini terus berkembang.

Tidak hanya jumlah anggotanya yang berkembang hingga 11 negara.Tapi isu dan tantangan terhadap efektivitas rezim kawasan ini juga semakin berkembang. Salah satu tantangan terberat itu ada dalam konflik Laut China Selatan.

Konflik Laut China Selatan merupakan sengketa teritori. Laut China Selatan adalah laut tepi, bagian dari Samudra Pasifik, yang membentang dari Selat Karimata dan Selat Malaka hingga Selat Taiwan dengan luas kurang lebih 3.500.000 meter pkiloersegi (1.400.000 sq mi).

Laut ini memiliki potensi strategis yang besar karena sepertiga kapal di dunia melintasinya. Laut ini juga memiliki kekayaan minyak dan gas alam yang besar. Kini, Malaysia, Thailand, Filipina, Brunei, Vietnam dan RRC sedang berebut klaim atas wilayah tersebut.

Ketika klaim atas teritori tersebut belum menemukan titik temu, di saat bersamaan RRC terus melakukan reklamasi dan pembangunan. Bahkan pulau buatan hasil reklamasi itu, kini sudah dalam tahap pembangunan. Posisi Indonesia memang bukan bagian dari negara yang berkondlik. Namun secara politis memang turut memiliki pengaruh dalam proses penyelesaian sengketa Laut Cina Selatan.

Dalam sejarahnya, Indonesia memiliki beberapa peran strategis bagi ASEAN yaitu Indonesia sebagai manager of crisis, agent of change baik institusional ataupun normatif, hingga sebagai pengangkat profil ASEAN dalam skala global.

Indonesia memiliki potensi power yang kuat untuk mengambil peran penting dalam menyelesaikan konflik dan krisis yang mengancam stabilitas keamanan regional ASEAN. Sikap diamnya Indonesia, itu merupakan bagian dari sikap politik yang berpengaruh besar terhadap eskalasi konflik kawasan itu.

Untuk menelusuri bagaimana sesungguhnya political will Presiden untuk kasus ini, kita bisa menelusuri pernyataannya. Salah satunya seperti yang dikutip dari detik.com ini;

“Ini adalah urusan negara lain dengan negara lain, Tapi kalau kita bisa masuk dan bisa berperan, juga lebih baik. Tapi harus kita amati dan cek, apakah kita masuk ke konflik itu justru membuat kita berhubungan tidak baik dengan Tiongkok, lalu apakah kita bisa kasih solusi.”

Penekanan Presiden Joko Widodo pada urusan dalam negeri, kemudian hubungan baik dengan RRC. Atau dengan kata lain, Indonesia kurang bersedia untuk sepenuhnya terlibat dalam platformmultilateral ASEAN atau bahkan terkesan melepaskan diri dari proyek regionalis, sehingga mengurangi sentralitas peran regional ASEAN yang diklaim

Kata kunci untuk memahami ini adalah ambisi menjadikan Indonesia Poros Maritim Dunia. Konsep Indonesia sebagai Poros Maritim Dunia difokuskan pada lima pilar utama. Pertama, Indonesia akan membangun kembali budaya maritim Indonesia.

Kedua, Indonesia akan menjaga dan mengelola sumber daya laut. Ketiga, Indonesia akan memberi prioritas pada pengembangan infrastruktur dan konektivitas maritim. Keempat, menggunakan diplomasi maritim untuk meminimalkan konflik yang berkaitan dengan maritim. Kelima, Indonesia akan membangun kekuatan pertahanan. Dari lima pilar tersebut, Indonesia membutuhkan dana hampir 2.000 trilliun.

Untuk merealisasikan ambisi itu, Presiden Joko Widodo gencar untuk mencari investasi luar negeri. Hal itu kemudian disambut oleh RRC. Negara itu juga memiliki ambisi yang menyerupai yang dikenalkan dengan istilah Jalan Sutra Maritim Baru (New Maritime Silk Road).

Pejabat dan para pengamat Tiongkok dalam beragam kesempatan memaparkan bahwa rencana itu bertujuan memperkuat konektivitas maritim dan meningkatkan kapasitas negara-negara di Asia Tenggara untuk memaksimalkan keamanan dan pengelolaan sumber daya maritim.

Hingga pada akhirnya, RRC berkebutuhan dengan sikap Indonesia yang netral. Netral dalam konteks sengketa Laut China Selatan. Dan di saat bersamaan, RRC terus melakukan pembangunan pangkalan militer, dan menyempurnakan proyek pulau buatan yang berdiri di kawasan konflik tersebut.

Dampak dari sikap netral Indonesia adalah solidaritas dan efektivitas ASEAN. Ketika ASEAN tidak bisa mengambil satu sikap bersama, itu artinya konflik ini tidak bisa ditangani secara multilateral. Artinya, jika penyelesaian konflik ini bilateral, maka bargaining power negara-negara ASEAN yang berkonflik tidak cukup kuat melawan RRC.

Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Apa yang Menanti Setelah Animal Symbolicum?

“Alam semesta aslinya tunggal, diam, dan seragam. Hanya tampak luarnya saja yang mengesankan perbedaan atau perubahan”, Zeno dari Elea yang juga diamini Parmenides (Dowden,...

Kado Ulang Tahun ke-46, Taman Mini Mau Dibawa Kemana?

20 April 2021 merupakan hari ulang tahun ke-46 Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta. Momentum ulang tahun yang biasanya dirayakan secara meriah dan dikemas...

Enigma dalam Bukit Algoritma

Narasi 4.0 telah membawa kita semua ke sebuah era di mana digitalisasi semakin menjamah di segala aspek kehidupan. Hal ini membuat terdorongnya beragam inovasi-inovasi...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Kesadaran Komunikasi Antarbudaya di Era Digital

Membangun diskursus mengenai komunikasi antarbudaya (intercultural communication) selalu menjadi hal yang menarik untuk dikaji dan bukan pula fenomena baru. Terlebih,  di tengah pesatnya perkembangan...

ARTIKEL TERPOPULER

Malam yang Panjang di LBH dan Dendam Imajiner yang Lebih Panjang

Minggu, 17 September 2017. Hari itu, saya kira saya hanya akan menghabiskan malam dengan makan bersama orang terkasih. Seperti hari-hari Minggu pada wajarnya, romantis...

Memikirkan Ulang Sistem Parlementer

Setelah lima pemilihan umum berjalan demokratis, saatnya kita bicara tentang bagaimana cara memperkuat demokrasi dan melahirkan stabilitas kebijakan dan politik jangka panjang. Inilah saat paling...

Menyambut Bulan Ramadhan dengan Penerapan Nilai-Nilai Pancasila

Bulan suci ramadhan tinggal menghitung hari. Pemerintah akan segera menetapkan awal puasa 1 Ramadhan 1440 H. Sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia...

Kartini Masa Kini

Setiap tanggal 21 April diperingati sebagai Hari Kartini oleh bangsa Indonesia. Tanggal tersebut merupakan tanggal lahir R.A. Kartini pahlawan yang berjuang untuk emansipasi wanita....

Puasa Menurut Filsuf Muslim

Selama ini ada anggapan umum yang diterima luas, bahwa nasib filsafat Islam telah berakhir di tangan Ibn Rusyd. Filsuf Andalusia yang mencoba melakukan counter...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.