Sabtu, Juli 13, 2024

Jokowi, Laut dan COP26

Ratna Dewi
Ratna Dewi
Kerani konservasi di WWF Indonesia. Tulisan di platform ini adalah pandangan pribadi.

Sebagai seorang presiden yang tak boros kata-kata, agak sulit membaca langkah-langkah Jokowi. Termasuk ketika Ia mencanangkan Indonesia sebagai poros maritim dunia di tahun 2014, apakah seruannya untuk kembali menjadi “bangsa samudra” itu adalah buah kesadaran pribadinya atau tak lebih dari agenda yang dirancang para tim pemenangannya.

Tapi berjalannya waktu membuahkan pemahaman-pemahaman baru bahwa gagasan menghadap lautan bukan hanya ajakan untuk kembali pada akar sejarah kita sebagai bangsa pelaut, tapi juga untuk visi yang jauh lebih besar. Misi yang terhubung dengan ancaman kemusnahan akibat pemanasan global yang tengah mengintai ibu bumi beserta kehidupan yang diasuhnya. Dan laut, dengan segala unsur yang menyusunnya, menyediakan semacam peta jalan penyelamatan.

Saat ini, COP 26 di Glasgow Skotlandia sedang berlangsung. Selain memberikan national statement pada agenda World Leaders Summit 1-2 November, Presiden Jokowi juga dijadwalkan memberi pernyataan bersama negara-negara kepulauan yang tergabung dalam Archipelagic and Island States (AIS) Forum.

Ya, sebagai negara kepulauan, Indonesia dan banyak negara sejenis di Asia Pasific merupakan yang pertama kali terdampak akibat kenaikan permukaan air laut. Mencairnya gletser di Antartika dan Greenland yang diakibatkan suhu bumi yang kian memanas, adalah sebab utamanya. Sebagian wilayah Indonesia terancam tenggelam termasuk Jakarta. Studi LIPI memperkirakan kenaikan air laut di pesisir Jakarta akan mencapai 50 cm di tahun 2030.

Bukan hanya itu, dari darat sendiri, data kebencanaan BPPT tahun 2019 menunjukkan laju penurunan tanah Jakarta yang diakibatkan ekstraksi air tanah, beban konstruksi dan aktivitas tektonik, mencapai 6 cm pertahunnya. Sehingga baik dari darat maupun laut, Jakarta jelas mengalami ancaman keamblasan.

Kenaikan debit air laut (sea level rise) adalah salah satu topik penting COP26. Di Indonesia sendiri, sampai awal tahun 2021, topik ini belum sehangat perbincangan seputar deforestasi, emisi energi fosil, polusi transportasi atau sampah plastik. Memang keseluruhannya saling terkait, sebagian menjadi penyebab sebagian yang lain dan begitu seterusnya dalam suatu siklus perubahan iklim.

Perhatian pemerintah, perguruan tinggi dan stakeholder konservasi masih mengutamakan model mitigasi dan adaptasi berbasis terestrial.  Tentu saja daratan sangat penting. Kawasan konservasinya (HL, TN, CA, SM, CB dll) berkontribusi besar bagi mitigasi perubahan iklim dan penyelamatan biodiversiti  yang maha kaya. Tapi semua itu belum cukup. Laut bisa menyediakan jalan yang 8 kali lebih cepat dari daratan dengan luasan yang sama. Bukankah kita sudah mulai kehabisan waktu?. Yang kita butuhkan bukan hanya komitmen, tapi juga siasat.

Laut adalah lanskap raksasa yang menjadi ujung tombak mengapa umat manusia kini masih dalam ambang selamat dari dampak sangat signifikan akibat pemanasan global. Sejak revolusi Industri, laut menyerap 93% Co2 yang dilepaskan aktivitas manusia ke atmosfer. Laut juga pemasok 60 persen oksigen bumi. Laut pernah dan masih menyerap karbon 4 kali lebih cepat dari kemampuan penyerapan hutan terestrial.

Laut telah lama menanggung panas emisi antroposen untuk dirinya sendiri, menjadikannya asam (ocean ocidification) dan mulai berbahaya bagi kehidupan yang dikandungnya. Jika laut tidak melakukan fungsi absorsi ini, maka panas daratan yang kita tinggali sudah mencapai 50 derajat celcius. Angka yang sungguh mematikan bagi manusia. Data dari para saintis COP26 menyebut di tahun 2020 lalu, suhu laut telah mencapai titik terpanasnya dalam tujuh tahun terakhir.

Siklus evaporasi air laut juga telah memberikan bumi limpahan air segar (freshwater), dan menahan garam (salinitas) tetap di tubuhnya. Laut mampu memberi air segar untuk konsumsi manusia. Proses evaporasi ini juga menjadi sumber utama bagi pembentukan awan hujan yang dibawa angin hingga ke negara-negara Afrika yang tanahnya tidak mampu menghasilkan awan hujan. Laut dengan mekanisme sirkulatifnya, telah menyebar keadilan air bagi seluruh kehidupan spesies.

Laut juga memiliki kemampuan purifikasi (self purification) dari cemaran kimia organik dan polutan yang dibawa aliran sungai di negeri ini yang sebagian besarnya sudah dalam kondisi tercemar. Ditambah limbah buangan transportasi laut dan residu industri perikanan. Kita menyaksikan ini bertahan selama beberapa dekade. Sebagai anak sulung ibu bumi yang merupakan mesin daur ulang raksasa berusia lebih dari 4 miliar tahun, laut mewarisi kehebatan sirkulatif itu sebelum pendatang bernama sapiens merusak tatanannya dengan cepat.

Berbagai penelitian menemukan laut di seluruh dunia, mulai berganti peran dari penyerap karbon (carbon sink) menjadi pelepas karbon (carbon source). Interaksi antara laut dan atmosfer adalah respon timbal balik menuju titik ekuilibriumnya. Pola ini harus dimengerti para pembuat kebijakan iklim agar tepat merumuskan peta jalan. Perhatian dunia kini tertuju pada laut dengan agenda deklarasi UN Ocean Decade 2021-2030 untuk mempercepat penanganan climate change berbasis ocean science and knowledge melengkapi rangkaian COP26.

Di satu sisi, laporan laju deforestasi Indonesia mencapai yang tertinggi (73,5%) selama 2019-2020 dan telah menuai pujian dunia Internasional. Tak kurang dari Kishore Mahbubani dan John Kerry merilis apresiasi pada Jokowi bahkan sebelum COP26. Prestasi didapat atas segala kerja keras stakeholders kehutanan di bawah arahan KLHK.

Namun, tetap menjadi fakta keras bahwa tutupan hutan Indonesia telah terlanjur hilang dalam jumlah signifikan selama 40 tahun sejak pertengahan 1970-an. Kerja keras memulihkannya (reforestasi) sama berat dengan menahan laju deforestasinya. Bertumpu pada hutan terestrial untuk mengejar target NDC adalah langkah lambat. Karenanya atas arahan presiden pula, Sejak triwulan kedua 2021, KLHK dan KKP secara kolaboratif mulai memperhitungkan sektor kelautan.

Pemetaan dan kajian potensi blue carbon ditindaklanjuti lebih serius. Pasar karbon dunia membuka peluang negara-negara dengan komitmen konservasi dan stok karbon mendapatkan dana segar bagi pembangunan berkelanjutan. Potensi blue carbon laut Indonesia dan ekosistem pesisirnya yang kaya bisa mempercepat pencapaian NDC. Tak heran, dua tahun terakhir nomenklatur Badan Restorasi Gambut (BRG) ditambah tugasnya dengan  restorasi “Mangrove”.

Laut adalah lanskap penyelamat. Bukan hanya pada penguatan akar sejarah kita sebagai bangsa pelaut yang pemberani, berjiwa global bahkan sebelum terma globalisasi mengemuka. Bangsa yang dulu pernah berjaya di laut dengan jejaring perdagangan rempahnya serta pertukaran ilmu pengetahuan yang mendunia. Tapi laut rupanya juga adalah tumpuan terakhir Indonesia dan dunia dalam mempercepat recovery bumi yang sedang oleng. Kesadaran yang sungguh tidak main-main. Terimakasih pak Jokowi!.

  

 

 

 

Ratna Dewi
Ratna Dewi
Kerani konservasi di WWF Indonesia. Tulisan di platform ini adalah pandangan pribadi.
Facebook Comment

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.