Selasa, Mei 18, 2021

Jihad Politik, Muhammadiyah di Persimpangan Jalan

Uninstall Bukalapak dan Serba Serbi Komunikasi

Achmad Zaky, CEO Bukalapak yang postinganya di media sosial twitter menghasilkan tagar Uninstall bukalapak dan Uninstall Jokowi langsung melakukan klarifikasi. Pertama, ia meminta maaf...

Hari Buruh 1 Mei, Gerakan Siapa?

Menarik bahwa Hari Buruh Sedunia yang diperingati setiap tanggal 1 Mei sesungguhnya merupakan momentum memorial terhadap para anarkis imigran yang dihukum mati dalam Peristiwa...

Buang Sampah Dapat Uang

Sampah identik dengan barang yang kumuh dan tidak berharga. Kesannya, sepele sehingga tidak memiliki nilai apapun. Menurut laporan KLHK, masyarakat Indonesia memproduksi sampah mencapai 60...

Negara Sontoloyo dan Revolusi Mental

“Ini saya kira bukan jamannya lagi menggunakan kampanye politik adu domba, politik pecah belah, politik kebencian. Jaman sekarang sudah politik adu program, kontestasi program,...
Achmad Santoso
Penyelaras bahasa Jawa Pos, pegiat Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dan klub buku Dead Poets Society Surabaya, penulis buku Lebih Dekat Kumelihat Indonesia (2019)

”Di tahun politik, tidak boleh seorang Haedar Nashir memilih menyerahkan ke kader untuk menentukan sikapnya di pilpres. Kalau sampai seperti itu, akan saya jewer.”

Pernyataan Amien Rais yang mengusik sekaligus bakal ”menjewer” Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir perihal sikap politik sebagaimana contoh fragmen berita di atas menggelinding bak bola panas.

Mantan ketua umum PP Muhammadiyah (1995–1998) itu menyampaikannya dalam Tabligh Akbar dan Resepsi Milad Ke-106 Masehi Muhammadiyah di Islamic Center Surabaya akhir bulan lalu (20/11). Di milis-milis Muhammadiyah begitu berita tersebut turun, ucapan berbau politis itu segera menjadi perdebatan.

Dari kasus tersebut, saya punya pertanyaan yang ternyata melarat ke mana-mana. Pertama, dalam 2–3 tahun belakangan sudah dua kali Muhammadiyah Surabaya mengundang Amien Rais dan apa yang disampaikannya tak jauh berbeda: sedikit bicara keumatan dan banyak membahas politik. Apa gerangan motif Muhammadiyah Surabaya mengundang dewan pembina PAN itu, padahal daerah lain seperti Malang dan Jombang, misalnya, lebih memilih untuk menghadirkan tokoh Muhammadiyah yang tidak ”kontroversial”?

Kedua, apakah ini berkaitan dengan keputusan konsolidasi nasional Muhammadiyah Maret 2018 yang menurut informasi membincang jihad politik? Ketiga, Muhammadiyah senantiasa mengambil dua peran dalam berpolitik: high politics dan real politics. Lantas, jika dulu persyarikatan masih lekat dengan politik adiluhungnya, apakah sekarang pendulum itu serta-merta bergeser menjadi politik praktis?

Soal Muhammadiyah Surabaya yang dua kali mengundang Amien Rais ini saya risaukan sebelumnya. Sebab, selama ini erat kaitan ia dengan partai politik dan bahkan mendukung serta turut mengusung capres tertentu. Tapi, toh mayoritas kader di Kota Pahlawan antusias dengan gaya persuasi Amien Rais. Kutipan berita sarat agitasi di bawah ini adalah bukti sahih.

”Jadi adil, keadilan itu ada di ideologi kita, ada di Alquran kita. Tugas kita adalah pergantian pimpinan nasional, setuju tidak?” tandas Amien. ”Setuju,” jawab hadirin.

Mahsun dalam bukunya, Muhammadiyah sebagai Gerakan Tajrid dan Tajdid (2017), menjelaskan bahwa Khitah Ujung Pandang (1971) merupakan khitah yang paling sering dirujuk sebagai pedoman atau acuan pokok dalam menentukan sikap politik organisasi. Poin pertama menyatakan, Muhammadiyah adalah gerakan dakwah Islam yang beramal dalam bidang manusia dan masyarakat, tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan dan tidak merupakan afiliasi dari satu partai atau organisasi apa pun. Kedua, setiap anggota Muhammadiyah dapat tidak memasuki atau memasuki organisasi lain sepanjang tidak menyimpang dari AD, ART, dan ketentuan lain dalam persyarikatan.

Di dalam Khitah Denpasar (2002), sikap Muhammadiyah terhadap politik dipertegas.Pertama, melalui kegiatan politik yang berorientasi pada perjuangan kenegaraan (real politics) sebagaimana dilakukan oleh kekuatan politik lainnya. Kedua, kegiatan politik tidak langsung (high politics) yang bersifat memengaruhi kebijakan negara dalam perjuangan moral (moral force) untuk mewujudkan kehidupan yang lebih baik di tingkat bangsa dan negara. Pada poin 6 dari 9 poin yang ada juga ditegaskan kembali bahwa Muhammadiyah tidak berafiliasi dan tidak mempunyai hubungan organisatoris dengan kekuatan politik maupun organisasi mana pun.

Jadi, meskipun sama-sama berlambang matahari, Muhammadiyah dan PAN sama sekali tidak berafiliasi. Eksemplar kader Muhammadiyah bisa ke mana saja. Asalkan tidak menyimpang dari ciri Muhammadiyah sekaligus tidak membawa panji organisasi, sah-sah saja kader terjun ke dunia politik. Amien Rais yang konsisten dengan partai yang dirintisnya, PAN; Din Syamsuddin dan Hajriyanto Y. Thohari yang pernah berkecimpung di Golkar; hingga tokoh intelektual muda semacam Fajar Riza Ul Haq yang merapat ke partai baru PSI adalah kenyataan bahwa Muhammadiyah membebaskan alias tidak melarang kadernya berkiprah di mana pun.

Ketua PP Muhammadiyah Prof Dadang Kahmad juga menegaskan bahwa Muhammadiyah secara kelembagaan tidak akan pernah bermain di wilayah politik praktis. Jika ada orang struktural yang menjadi caleg, misalnya, dia harus mengundurkan diri dari kepengurusan (bukan keanggotaan).

Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Timur Nadjib Hamid pernah menulis opini di Jawa Pos  dengan judul Jihad Politik Hadang Politik Transaksional. Dalam tulisan itu, tokoh Muhammadiyah yang dikehendaki dan didorong kader-kadernya untuk maju dalam kontestasi DPD ini menyatakan bahwa memasuki usia ke-106 ini persyarikatan menelurkan spirit baru, yaitu jihad politik. Kebijakan jihad politik itu lahir dalam konsolidasi nasional yang digelar Maret 2018. Jihad politik ini diejawantahkan bahwa kader-kader yang dinilai punya kapasitas dan integritas dalam politik untuk ikut berlaga dalam kontestasi Pemilu 2019 melalui parpol-parpol yang dianggap sevisi dengan persyarikatan.

Keputusan jihad politik itu pun membuat Muhammadiyah seperti berada di persimpangan jalan. Apakah keputusan tersebut sebatas untuk menandai spirit gerakan yang bebas tafsir seperti jihad-jihad lainnya (ekonomi, konstitusi, digital), ataukah langsung menjadi instruksi yang sifatnya top down. Apakah warga Muhammadiyah patuh dengan calon-calon yang direkomendasikan pimpinan, ataukah tetap diberi hak kebebasan dan independensi untuk memilih. Hasil jihad politik juga seperti paradoks dengan apa yang disampaikan PP Muhammadiyah di atas. Keresahan biasanya dialami kader grassroots (akar rumput).

Barangkali memang banyak kader yang sepakat dengan spirit jihad politik ini, yang bertendensi ke wilayah real politics. Namun, saya yakin tak kalah banyak pula yang menganggap bahwa Muhammadiyah lebih baik tetap mengutamakan bergerak ke high politics (politik adiluhung) seperti cita-cita di awal. Doktrin high politics mengisyaratkan, Muhammadiyah sebagai organisasi sosial keagamaan tidak akan pernah terlihat dalam politik praktis. Muhammadiyah akan lebih berkonsentrasi pada gerakan dakwah amar makruf nahi mungkar sehingga tercipta masyarakat madani (civil society) yang sejahtera, adil, dan makmur.

Dalam kaitan itu, high politics Muhammadiyah adalah gerakan moral dalam rangka turut serta memberikan kontribusi terhadap bangsa dan negara, Muhammadiyah tidak mendukung salah satu kekuatan partai politik tertentu, apalagi mendesak-desakkan kadernya menjadi pemimpin nasional. Sederhananya, dalam high politics, Muhammadiyah selalu siap jika sewaktu-waktu diminta negara untuk membantu mengatasi persoalan-persoalan bangsa. Muhammadiyah tidak ”meminta-minta”, tetapi lebih ”dimintai tolong”.

Pada akhirnya, petuah Haedar Nashir, Muhammadiyah bukanlah kekuatan monolitik. Sebab, tidak ada orang, parpol, atau ormas mana pun yang bisa memaksakan pilihan politik. Muhammadiyah tetap cair dalam berpolitik. Sementara Saad Ibrahim berpesan, Muhammadiyah tidak boleh dibawa terlibat dalam politik praktis. Kalaupun ada keuntungan, itu hanya jangka pendek. Padahal Muhammadiyah harus berdakwah sepanjang hayat. Pernyataan dua tokoh penting di atas selaras dengan apa yang saya kehendaki dalam tulisan ini sebagai otokritik: Muhammadiyah tetap mengutamakan politik adiluhung alih-alih politik praktis.

Achmad Santoso
Penyelaras bahasa Jawa Pos, pegiat Jaringan Intelektual Muda Muhammadiyah dan klub buku Dead Poets Society Surabaya, penulis buku Lebih Dekat Kumelihat Indonesia (2019)
Facebook Comment

POLIKLITIK

ARTIKEL TERBARU

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Nasib Korban Kejahatan Seksual di Indonesia

Berdasarkan studi yang dilakukan oleh ValueChampion tahun 2019, Indonesia disebut sebagai negara kedua di kawasan Asia Pasifik yang paling berbahaya untuk wisatawan wanita. Bagi...

Indonesia dan Konflik Palestina: Langkah Ekstrem

Akhir Ramadhan diwarnai dengan serangan yang berulang dari Zionis Israel kepada Palestina. The Reuters melaporkan bahwa tembakan roket dan serangan Israel berlangsung secara masif...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Individualisme dan Kecenderungan Nalar Eksploitasi

Sebelum Siddhata Gautama mencapai puncak pencerahan nirwana. Di masa kecilnya, ia pernah diajak ayahnya untuk menghadiri aktivitas pembajakan tanah yang oleh masyarakat setempat, dianggap...

ARTIKEL TERPOPULER

Tegakkan P3SPS Secara Keseluruhan

Televisi merupakan sebuah media telekomunikasi yang terkenal dengan fungsi sebagai penerima siaran gambar bergerak dan suara, dalam bentuk monokrom (hitam-putih) maupun berwarna. Kata "televisi"...

Doa dan Puisi untuk Palestina

Kamis malam ini (24-8-2017) akan digelar acara “Doa untuk Palestina”. Diprakarsai oleh Ahmad Mustofa Bisri alias Gus Mus, acara yang akan berlangsung di Grahana...

Strategi Mengikis Angka Golput

Golongan putih (Golput) atau perilaku non-voting (orang-orang yang tidak menggunakan hak pilihnya) masih menjadi bayang-bayang Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2019. Padahal, pesta demokrasi ini akan diselenggarakan...

Membedah Ucapan Jokowi soal Bipang Ambawang

Ucapan Presiden Jokowi soal ajakan kepada masyarakat untuk membeli makanan khas daerah, salah satunya bipang Ambawang, menjadi kehebohan baru. Ucapan itu terdapat dalam potongan...

Rasa Kemanusiaan Tidak Mengenal Batas Negara

Nampak aneh jika ada seorang manusia bisa berbuat baik tanpa ada alasan apapun dibelakangnya. Itu pikiranku dulu, ternyata hal itu pernah terjadi setelah aku...

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.