Beberapa hari yang lalu, di tengah malam saya tergelitik melihat story WhatsApp seorang teman yang juga calon legislatif (caleg) salah satu partai politik soal Jenderal Kardus. Ingin segera menggubris, namun lantaran terlampau larut saya pun tidur dengan rasa penasaran. Paginya, saya melihat tanda pagar (tagar) #JenderalKardus sudah viral di mana-mana, di berbagai linimasa.
Saya akui, tagar ini begitu eye-catching. Bahkan semula, sebelum tahu persis soal apa itu jenderal kardus, saya sudah menduga: jenderal pasti ada kaitannya dengan Prabowo Subianto dan kardus ada korelasi dengan politik uang. Di sini, saya tak ingin memperdebatkan soal kelayakan penamaan tersebut pada sang jenderal, karena mau tak mau sudah lahir oposisi biner di kolom komentar pelbagai media sosial: yang pro-Prabowo bakal menolaknya, yang pro-Jokowi merayakannya dengan riang gembira.
Saya justru lebih tertarik membincangkan soal mengapa tagar itu begitu mempesona bagi warganet, dan bagaimana wajah demokrasi kita di tengah kontestasi politik era digital. Sudah pasti, post-truth adalah ciri yang paling absah menggambarkan dinamika tersebut. Post-truth mengandaikan situasi di mana keyakinan dan perasaan pribadi lebih berpengaruh dalam pembentukan opini publik dibandingkan fakta-fakta obyektif.
Pada 2016, kala demam digital memasuki puncak euforia, kata post-truth ditahbiskan oleh Kamus Oxford sebagai word of the year. Post-truth tentu tak sama dengan hoaks yang bermakna berita bohong yang sengaja disebar agar orang lain terperdaya. Sekalipun post-truth bisa menjadi hoaks yang tertunda dan hoaks bisa menjadi kebenaran yang tertunda.
Namun, tak seperti halnya hoaks, titik tekan post-truth bukan pada substansi benar atau salah, tapi pada kemampuannya membuat publik begitu yakin akan suatu opini karena faktor emosional, terlepas ia benar atau salah.
Tagar di media sosial (medsos), termasuk #JenderalKardus, memenuhi kriteria tersebut. Tunggu saja babak-babak berikutnya, perang opini jelang tahun politik bakal diramaikan tagar-tagar yang mengundang emosi masing-masing pendukung. Mereka akan meyakini kebenaran suatu opini jika hal itu secara subjektif memihak pilihan politiknya.
Bilamana opini tersebut menguntungkan pilihannya, secara emosional hal itu diviralkan dan dikonsumsi khalayak luas. Nantinya, dibuat pula hoaks-hoaks penunjang hingga ruang publik kian kacau balau. Walhasil, bercambur-baurlah hoaks dan kebenaran. Seketika itu, post-truth menjadi tanah tak bertuan antara fakta dan tipu muslihat.
Jika dilacak jejak digitalnya, sebenarnya tagar yang viral tak selalu soal politik. Ada pula soal ajakan kebajikan dan kontra-narasi radikalisme. Sebut saja dukungan warganet dalam bentuk “koin keadilan” untuk korban malpraktik Prita Mulyasari dengan tagar #KoinUntukPrita atau perlawanan terhadap aksi terorisme di Jakarta maupun Surabaya dengan tagar #KamiTidakTakut.
Sekalipun, harus diakui, tagar yang paling heboh belakangan ini yaitu pertarungan antara #Jokowi2Periode dan #2019GantiPresiden. Ini artinya, tagar bisa menjadi gerakan produktif atau kontra-produktif bergantung momentum serta oleh siapa dan untuk apa tagar itu diviralkan.
Dalam konteks demokrasi digital (e-democracy), tingkat literasi dan kecerdasan bermedsos amat menentukan keadaban politik sebuah negara. Jika tingkat literasi rendah, warganet bakal mudah emosional dan termakan hoaks. Post-truth pun merajalela. Dalam bukunya, Building the Virtual State (2001), Jane Fountain menjelaskan bagaimana demokrasi digital dapat mengkoneksikan banyak orang dan mengkorelasikannya dengan pemerintah, sesuatu yang tak mudah dilakukan di era sebelumnya.
Jika tagar yang viral bermuatan aspirasi politik, kritik sosial atau narasi kebajikan tentu amat menggembirakan, namun jika di balik tagar itu terkandung bumbu-bumbu hoaks, itu yang jadi masalah. Pada akhirnya, demokrasi digital menjadi sia-sia, lantaran hanya dipakai saling tebar kabar bohong dan ujaran kebencian.
Padahal di era ini, kesiapan berdemokrasi kita ditentukan oleh sejauh mana kecakapan literasi digital kita dalam merespon ragam opini yang berkembang di ruang publik. Literasi digital itulah yang bisa menjadi tolak ukur masyarakat kita beradab atau tidak.
Di sini logika bahwa demokrasi hanya bisa berjalan maksimal jika ditopang civil society menjadi amat relevan. Sederhananya, demokrasi akan rapuh dan berantakan jika masyakatnya tak beradab (uncivilized), sebaliknya akan berhasil jika masyakatnya beradab (civilized). Di era demokrasi digital, salah satu takaran keadaban itu bisa dilihat dari cara warganet menebar opini dan memberi komentar di medsos.
Tagar #JenderalKardus hanyalah salah satu di antara sekian drama yang akan mewarnai hiruk pikuk medsos jelang tahun politik. Para warganet harus siap dengan drama-drama lainnya yang tak kalah seru. Kalau tak cerdas, kita bakal mudah terbawa arus saling cecar seperti yang terjadi pada perang idiom kecebong vis-a-vis kampret.
Politik tagar yang berkembang harus membuat warganet tetap kritis. Di balik tagar, akan ada kebenaran-kebenaran yang disembunyikan, ada pula kebohongan-kebohohan yang disajikan. Untuk tahu itu benar atau bohong, critical thinking harus dikedepankan.
Seperti dicuitkan penulis kawakan David Kushner di twitternya; fake news is just a symptom. The disease is the atrophying of due diligence, skepticism, and critical thinking. Berita palsu hanyalah gejala. Penyakit sesungguhnya adalah berkurangnya keinginan mencari bukti, mempertanyakan sesuatu dan berpikir kritis.
