Seperti kata Kanselir Jerman, Angela Merkel Covid-19 sebagai “Es ist ernst”. Pandemi Covid-19 merupakan fenomena serius global saat ini. Sebelumnya, The World Bank memprediksi pertumbuhan ekonomi global mencapai 2,5 persen.
Paruh pertama 2020 menumbuhkan pesimisme bahwa pertumbuhan tersebut akan berada di bawah angka 2 persen. Bahkan dunia terancam menghadapi resesi akibat terpukulnya ekonomi Tiongkok hingga Amerika Serikat. Secara umum, ada 5 skenario kebijakan yang dilakukan negara-negara di dunia saat ini.
Menurut Tahir dan Sukoco (2020), kelima kebijakan tersebut yaitu: (1) stimulus penguatan layanan kesehatan dan operasional kebijakan; (2) bantuan langsung tunai bagi warga negara; (3) stimulus bagi UMKM terdampak; (4) stimulus sektor-sektor yang paling terdampak; dan (5) stimulus fiskal. Lebih kurang skenario yang sama telah dipersiapkan pemerintah Indonesia.
Presiden Joko Widodo mengumumkan 5 skema pemerintah Indonesia meliputi memasukkan kelompok pelaku usaha dengan kategori rentan dan paling terdampak sebagai penerima bantuan sosial, insentif perpajakan, relaksasi dan restrukturisasi kredit, penundaan angsuran dan subsidi bunga, serta stimulus modal kerja bagi UMKM.
Garda Depan Ekonomi
Selama pandemi berlangsung, urusan mitigasi dampak seolah dipasrahkan kepada pemerintah. Seketika peran sektor lainnya yang tampak besar selama berabad-abad meredup. Gagasan derma sektor swasta yang hidup bertumpu di atas profit kini tidak menunjukkan perannya. Gagasan pasar swasta yang selama ini diagungkan tiba-tiba menghilang dari pertarungan menghadapi krisis multidimensi Covid-19.
Krisis kesehatan ini turut menghempas dimensi sosial dan ekonomi masyarakat. Pembatasan aktivitas dan penurunan kapasitas produksi berimbas pada dunia kerja. Suryahadi et al. (2020), memprediksi tingkat kemiskinan akan mencapai 9,7 persen akhir tahun 2020 dan setidaknya 1,3 juta orang akan terdorong ke bawah garis kemiskinan. Selain itu, dalam sebuah wawancara pada salah satu stasiun televisi nasional, Ida Fauziyah, Menteri Tenaga Kerja menyebutkan setidaknya 1,7 juta orang mengalami PHK dan dirumahkan, meliputi sektor formal dan informal.
Belakangan berkembang isu menarik bahwa negara dengan pemimpin perempuan lebih berhasil menangani COVID-19. Mulai dari Angela Merkel, Jacinda Ardern, hingga Tsai Ing-wen. Tentu saja penanganan COVID-19 bukan perkara gender. Di Jerman misalnya, terdapat 160.000 lebih kasus dengan angka kematian hanya sekitar 5%. Tes massal dan ekstensif menjadi salah satu kunci sukses Jerman. Negeri Panzer mampu melakukan 350-an tes per minggu.
Menurut catatan Bloomberg, Jerman bahkan menyuguhkan paket stimulus sebesar hampir 5% dari PDB negara tersebut. Model tata kelola ekonomi Jerman memang tidak seperti kebanyakan negara yang menjunjung tinggi prinsip mekanisme pasar. Corak khas kapitalisme negara ini memiliki karakter yang berbeda dibandingkan negara Eropa lainnya. Sebaliknya, bangun ekonomi Indonesia, peran sektor pemerintah dan BUMN yang dibidani demokrasi cenderung samar karena strategi pasar bebas telah terlegitimasi sejak masa pemerintahan awal.
Akibatnya, Jeffrey Winters pernah mengungkapkan bahwa kekayaan kurang dari 1 persen orang terkaya di Indonesia setara 25 persen PDB negara. Ketimpangan yang langgeng a quo kini membawa pukulan bagi kelas bawah. Kesulitan utama minimnya jaring pengaman sosial dibarengi keterbatasan akses terhadap kesehatan dan kehilangan mata pencaharian.
Menata Harapan
Kemelut ekonomi bukan kali pertama menghantam gagasan ekonomi ortodhoks. Paul Ormerod dalam bukunya The Death of Economics menunjukkan pelbagai krisis yang gagal diprediksi ekonomi a quo, pengangguran Eropa Barat 1990 menembus 20 juta orang, defisit ganda Amerika Serikat, kemelut ekonomi bekas Uni Soviet hingga resesi Jepang dan Jerman (Simbolon, 1997).
Struktur ekonomi, utamanya di negara-negara berkembang gagal sigap terhadap krisis. Corak kapitalisme yang cenderung dipelihara negara telah melewati jalan nan panjang. Situasi ini membuktikan bahwa betapa konsep-konsep neoliberal hanya sebatas strategi bisnis.
Pemerintah kini menemukan relevansi perannya kembali dan BUMN serta gerakan ekonomi kerakyatan memufuk asa pada level operasionalisasi ekonomi. Konsep demokrasi, kapitalisme, dan kesejahteraan yang dielaborasi sebagai dasar dan tujuan konstitusional mestinya direfleksikan kembali (Yunus, 2019).
Saat ini BUMN diarahkan untuk menunjang sektor kesehatan, keamanan sosial, dan stabilitas daya beli. BUMN bersama gerakan sipil berada digaris terdepan memberikan penanganan yang lebih dari sekadar rencana atau tataran konseptual. Sejalan dengan itu, sektor informal tetap bergerak di tengah gelombang PHK raksasa bisnis.
Di sektor keuangan, Lembaga Keuangan Mikro (microfinance) masih tangguh menstimulus aktivitas ekonomi UMKM. Sektor-sektor tersebut membuktikan status quo sebagai katalisator dan mitigator dampak krisis. Hal itu dikarenakan sektor-sektor tersebut menolong kelas bawah tidak bertumpu pada pencetakan profit.
Sebelumnya, gerakan ekonomi kerakyatan yang saat ini tulus menghidupkan harapan kelas bawah dikategorikan sebagai anak tiri demokrasi. Fenomena COVID-19 menjadi titik tolak kombinasi institusi ekonomi yang tidak berorientasi profit.
BUMN menemukan relevansinya lagi menjaga stabilitas makro dan LKM menggerakkan level mikro. Seperti kata Karl Polanyi, “to allow the market mechanism to be the sole director of the fate of human beings and their natural environment… would result in the demoltion of society”.
Mekanisme pasar tidak mampu menjamin nasib manusia secara berkelanjutan. BUMN dan gerakan ekonomi kerakyatan lebih representatif menanam ekonomi sebelum dan saat, hingga pasca krisis akibat pandemi. Lebih lanjut, kedua sektor tersebut menjadi sarana utama menjangkau masyarakat paling terdampak dan menjadi solusi untuk mengoptimalkan belarasa. Selanjutnya, struktur ekonomi lebih mampu tertanam bagi masyarakat kelas bawah.
