Kebijakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melarang wisuda dan study tour, yang tercantum dalam Surat Edaran Gubernur Nomor 43/PK.03.04/KESRA, memicu perdebatan yang cukup luas di kalangan masyarakat. Aturan ini melarang penyelenggaraan study tour ke luar provinsi serta wisuda atau perpisahan yang bersifat seremonial dan berbiaya tinggi di seluruh jenjang pendidikan, mulai dari PAUD hingga SMA/SMK/MA/MAK dan SLB.
Tujuan utama kebijakan ini adalah untuk melindungi hak peserta didik agar memperoleh pendidikan yang adil, merata, dan tidak diskriminatif, sekaligus meringankan beban ekonomi orang tua siswa. Pemerintah Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa kegiatan seperti study tour ke luar provinsi dan wisuda seringkali menambah beban biaya bagi keluarga, sehingga perlu diatur agar tidak memberatkan mereka.
Poin-Poin Penting Aturan
- Dilarang dilakukan ke luar Provinsi Jawa Barat.
- Disarankan untuk dilakukan di dalam provinsi, dengan tujuan edukatif seperti kunjungan ke pusat ilmu pengetahuan, perguruan tinggi, pusat kebudayaan, dan destinasi wisata lokal.
- Kegiatan tersebut harus mempertimbangkan asas kemanfaatan serta keamanan bagi peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan.
- Sekolah wajib melaporkan dan meminta persetujuan dari perangkat daerah sebelum pelaksanaan.
- Dilarang jika berbiaya tinggi.
- Kegiatan tersebut diperbolehkan jika dilaksanakan dengan cara yang sederhana, tidak membebani orang tua secara finansial, serta mencerminkan nilai kebersamaan dan keberhasilan dalam proses pembelajaran.
- Penyelenggaraan wisuda di luar lingkungan sekolah tidak menjadi tanggung jawab bagi pihak sekolah.
Dampak Sosial dan Humaniora
Pengaruh Terhadap Industri Pariwisata dan Perekonomian Daerah
Larangan study tour ke luar provinsi memberikan dampak besar pada sektor pariwisata, khususnya di destinasi wisata di luar Jawa Barat yang biasa menerima kunjungan siswa. Berkurangnya jumlah wisatawan dan pembatalan layanan transportasi menjadi isu yang nyata, yang pada gilirannya menurunkan pendapatan bagi perusahaan pariwisata seperti hotel, restoran, dan penyedia transportasi. Pengusaha hotel dan pelaku wisata di Bandung Barat juga menyampaikan kekhawatiran bahwa larangan ini akan menurunkan tingkat hunian hotel dan pendapatan usaha lokal, karena kunjungan siswa selama study tour.
Terbatasnya Wawasan dan Pengalaman Siswa
Study tour ke luar provinsi memberi siswa kesempatan untuk belajar tentang budaya, sejarah, dan lingkungan. Larangan ini membatasi ruang pembelajaran siswa dan tidak meningkatkan pengalaman dan pengetahuan mereka.
Dampak Psikologis Siswa
Study tour dan wisuda sering dianggap sebagai pengalaman berharga bagi siswa untuk bersenang-senang, mendapatkan penghargaan, dan merayakan hasil kerja keras mereka. Pembatasan ini dapat menimbulkan rasa kecewa dan mempengaruhi motivasi serta semangat belajar mereka.
Ketimpangan Ekonomi Antar Daerah
Daerah-daerah di Jawa Barat mungkin mendapatkan manfaat ekonomi dari peningkatan kunjungan wisata lokal, namun daerah tujuan wisata di luar provinsi akan mengalami penurunan pendapatan, yang dapat memperburuk ketimpangan ekonomi antar daerah.
Kritik dan Respon Terhadap Kebijakan
Banyak yang berpendapat bahwa larangan secara keseluruhan tidaklah tepat. Pemerintah sebaiknya menyusun kebijakan yang memungkinkan pelaksanaan kegiatan tersebut tetap dilakukan secara aman dan sederhana, tanpa memberikan beban tambahan pada orang tua siswa.
Ketua ASITA DPD Jawa Barat mengungkapkan bahwa larangan ini dapat berfungsi sebagai kritik internal bagi pelaku usaha perjalanan wisata untuk meningkatkan tanggung jawab mereka, namun ia juga menyampaikan kekhawatiran terkait dampak negatif yang ditimbulkan terhadap ekonomi sektor pariwisata.
Di sisi lain, Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung memutuskan untuk tetap mengizinkan pelaksanaan wisuda, dengan ketentuan bahwa acara tersebut harus sederhana, tidak membebani orang tua, dan dilaksanakan di lingkungan sekolah. Abdul Mu’ti, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, juga menyampaikan bahwa pelaksanaan wisuda diperbolehkan selama inisiatifnya berasal dari siswa dan orang tua, dengan peran sekolah sebagai pengawas dan penyedia tempat acara. Pendekatan ini bertujuan agar kegiatan wisuda tidak menjadi beban finansial, sesuai dengan kebijakan yang diterapkan oleh beberapa dinas pendidikan yang mendorong pelaksanaan acara secara sederhana.
Kesimpulan
Kebijakan pelarangan wisuda dan study tour di Jawa Barat memicu perdebatan di berbagai kalangan, baik dari perspektif sosial, ekonomi, maupun pendidikan. Sementara tujuan utamanya adalah melindungi siswa dan meringankan beban orang tua, dampak negatif terhadap sektor pariwisata, pengalaman belajar siswa, dan psikologis peserta didik perlu menjadi pertimbangan serius. Pendekatan yang lebih bijak, seperti pengetatan regulasi dan peningkatan standar keselamatan, diharapkan dapat menjadi solusi yang lebih efektif tanpa harus membatasi ruang belajar dan pengalaman siswa secara berlebihan.
