Secara global, saat ini kecenderungan dunia mengarah pada tujuan pembangunan berkelanjutan. Tujuan pembangunan berkelanjutan menitikberatkan pada keberlanjutan ekonomi dengan mendukung kapasitas sosial yang inklusif dan terjaga kelestarian lingkungan hidup.
Secara prinsip bahwa berkelanjutan merupakan pemikiran dan praktek yang berorientasi jangka panjang untuk mendukung kehidupan dalam sektor ekonomi yang pro sosial dan lingkungan hidup yang terlindungi dengan baik. Karena tiga sektor tersebut memiliki keterkaitan yang erat, maka prinsip berkelanjutan merupakan merupakan pola pikir yang terintegrasi dan sistemik sehingga satu sama lain saling terkait dan tidak dapat dipisahkan.
Menjelang Pemilu 2019, saya menggunakan kerangka berpikir berkelanjutan menjadi khawatir bahwa kehidupan berkelanjutan menjadi mimpi yang tak sampai. Mengapa saya menjadi begitu khawatir? Karena janji-janji yang ditebar elit politik tidak menggunakan kerangka berpikir yang berkelanjutan. Sehingga ‘jargon’ demi kesejahteraan rakyat tetapi melupakan hal-hal mendasar yang justru akan berbalik membuat kesejahteraan semakin jauh panggang dari api.
Dalam kontestasi politik, jargon kesejahteraan rakyat menjadi mudah terucap, namun tanpa ada pemaparan jalur dan mekanisme untuk mencapai kesejahteraan rakyat. Sementara itu, jargon kesejahteraan menjadi identik dengan bagaimana pencapaian ekonomi untuk rakyat menjadi hal yang utama.
Saya tentu tidak menyanggah mengenai pentingnya pembangunan ekonomi untuk mendukung kesejahteraan rakyat. Namun, apakah kesejahteraan rakyat hanya sekedar memberi ‘pemanis’ tanpa daya kritis dan tanpa memberikan tanggung jawab untuk mendukung prinsip berkelanjutan.
Praktek Berkelanjutan
Tanggung jawab untuk mendukung prinsip berkelanjutan diawali dengan praktek yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan. Prinsip berkelanjutan menjadi penting bagi masyarakat yang kehidupannya bergantung pada jasa baik alam.
Maka, permasalahan penggunaan teknologi menjadi perhatian penting untuk menjaga kelestarian ekosistem. Apabila, ekosistem tersebut mengalami kerusakan, maka kehidupan kelompok masyarakat yang bergantung pada ekosistem akan menjadi sangat rentan di masa depan.
Elit politik perlu memikirkan solusi permasalahan tersebut. Dengan cara menawarkan gagasan akan kebijakan dan praktek berkelanjutan yang pro sosial bagi kelompok masyarakat yang tergantung pada ekosistem seperti petani, pekebun maupun nelayan. Bukan, mengumbar janji yang seolah akan membuat masyarakat menjadi abai dalam pengelolaan ekosistem.
Bahkan sepantasnya elit politik yang tengah bertarung dalam kontestasi politik seharusnya memberi contoh praktek kehidupan yang berkelanjutan. Sederhananya praktek ramah lingkungan yang akan dapat dicontoh dengan mudah bagi para pendukung dan masyarakat pada umumnya.
Mengurangi Konsumerisme
Konsumerisme menjadi pemuas bagi masyarakat modern dalam mencapai kehidupannya yang bergulat dengan kapital yang bersifat materialistik. Pertumbuhan ekonomi mendorong konsumerisme yang lumrah terjadi di perkotaan dan bahkan menghinggapi pedesaan. Konsumerisme ini kemudian menimbulkan dampak negatif bagi daya dukung dan kualitas lingkungan hidup.
Salah satu contohnya penggunaan kendaraan pribadi yang menggunakan bahan bakar fosil yang menimbulkan polusi udara. Kepadatan kendaraan di perkotaan cukup terasa dalam keseharian yang membuat nafas tidak lagi dapat menghirup udara segar. Kemudian, demi ‘membahagiakan’ masyarakat seolah penggunaan kendaraan pribadi tidak diperlukan ‘tanggung jawab’ berupa pengenaan pajak sebagaimana janji politik yang ada saat ini.
Penggunaan kendaraan pribadi tentu perlu diminimalisir dengan infrastruktur transportasi publik yang memadai. Apabila, masyarakat bersikukuh ingin menggunakan kendaraan pribadi karena alasan kepraktisan, maka perlu penjelasan akan konsekuensi dan tanggung jawabnya.
Konsekuensi akan pencemaran udara yang ditimbulkan, besaran bahan bakar yang harus dikonsumsi, kondisi jalan yang dilewati pun membutuhkan perawatan, konsekuensi lain berupa kemacetan di jalan raya dan konsekuensi jangka panjang terhadap lingkungan hidup. Maka, konsekuensi tersebut membutuhkan tanggung jawab dan penyelesaian. Apabila ingin tetap mengkonsumsi, maka perlu dibebankan dengan harga yang lebih mahal mengingat konsekuensi yang ditimbulkan.
Konsekuensi dan keberanian memikul tanggung jawab merupakan bagian untuk pendewasaan dan kedewasaan pemangku kepentingan, elit politik dan masyarakat untuk bersama-sama mendukung kehidupan berkelanjutan.
Untuk mendukung kehidupan berkelanjutan tentu bukan lah hal yang gratis dan instan. Hal tersebut membutuhkan kesadaran dan upaya berbentuk praktek berkelanjutan bahwa prinsip berkelanjutan diterima bukan hanya sebagai gagasan, tetapi sebagai pola hidup. Pola hidup yang dibutuhkan oleh generasi saat ini dan warisan untuk generasi yang akan datang.
Janji politik hendaknya tidak hanya mengumbar eforia politik semata tetapi perlu mengakomodir prinsip berkelanjutan. Bukankah perhelatan demokrasi untuk kehidupan berbangsa yang lebih baik? Maka, sepatutnya narasi dalam perhelatan demokrasi pun perlu memuat isu-isu berbobot untuk kepentingan semua umat tanpa ada tendensi apa pun.
Narasi dalam kontestasi politik ini selayaknya narasi yang tidak hanya meromantisir jargon kesejahteraan rakyat belaka. Tetapi, perlu memuat isu-isu yang di masa depan akan mengancam kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Apabila kesadaran yang rendah akan daya dukung lingkungan hidup maupun kerusakan ekosistem bahkan potensi bencana akibat kerusakan lingkungan hidup, maka apa yang akan diharapkan pada kehidupan di masa depan, selain nestapa.
