Dalam menekan kadar emisi karbon serta mengurangi ketergantungan impor bahan bakar fosil, pemerintah mulai mengambil langkah baru dengan mencampur etanol 10 persen (E10) pada bensin. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, mengatakan bahwa program ini telah diuji dan dipasarkan lewat produk Pertamina yaitu Pertamax Green 95 dengan etanol 5 persen (E5). Namun, dalam realitanya, program ini tetap menghadapi beberapa tantangan yang kerap mengundang kekhawatiran masyarakat Indonesia.
Etanol merupakan hasil fermentasi dari bahan baku nabati seperti tebu, jagung, dan singkong. Pencampuran etanol pada BBM dinilai dapat menghasilkan bahan bakar yang lebih ramah lingkungan yang mana gas buang kendaraan menjadi lebih rendah karena etanol memiliki kandungan oksigen lebih tinggi dibanding bensin murni.
Bahlil menjelaskan bahwa konsumsi BBM nasional pada tahun 2024 mencapai 505 juta barel, sebagian besar digunakan oleh sektor transportasi sebanyak 248 juta barel (49%), diikuti industri sebesar 171 juta barel (34%), ketenagalistrikan sebesar 38,5 juta barel (8%), serta sektor aviasi sebanyak 28,5 juta barel (6%). Angka ini menunjukkan betapa besar ketergantungan Indonesia dengan bahan bakar fosil, terutama pada transportasi. Maka dari itu, pemerintah melakukan pencampuran etanol pada bensin dengan harapan dapat menekan angka impor bensin serta menekan angka emisi karbon yang dihasilkan seiring dengan konsumsi bahan bakar yang semakin tinggi.
Namun, dalam perjalanan menuju Indonesia hijau tidak semudah itu. Ketersediaan bahan baku etanol masih dipertanyakan karena jumlah bahan baku etanol di Indonesia masih terbatas, sementara itu kebutuhan bahan bakar fosil terus meningkat. Produksi etanol nasional masih berkisar di angka 60–70 juta liter per tahun, jauh di bawah potensi permintaan jika program E10 diterapkan secara luas.
Padahal, untuk menggantikan hanya sebagian kecil dari konsumsi BBM nasional, dibutuhkan jutaan liter etanol tambahan setiap tahunnya. Pemerintah telah memiliki solusi atas ketersediaan bahan baku yang sudah dirancang sejak pemerintahan Joko Widodo dalam Peraturan Presiden Nomor 40 Tahun 2023 tentang Percepatan Swasembada Gula Nasional dan Penyediaan Bioetanol sebagai Bahan Bakar Nabati (Biofuel). Pemerintah telah menentukan lahan yang berpusat di Kabupaten Merauke, Papua Selatan.
Pemerintah juga menginginkan satu juta hektare lahan untuk dikembangkan sebagai perkebunan tebu. Dilansir dari BBC (2025), kini lahan sebesar 600.000 hektar telah diolah oleh 9 perusahaan perkebunan tebu. Selain dimanfaatkan untuk bioetanol, pemerintah menargetkan produksi gula sebesar tiga juta ton per tahun mulai 2027, etanol sendiri ditargetkan sekitar 300.000 kl per tahun. Namun, hal ini juga dapat menjadi bumerang untuk pemerintah karena lahan hijau yang berupa hutan terbabat habis untuk proyek yang dinilai hanya sebuah “harapan”. Bagaimanapun lahan yang dinilai akan membantu Indonesia hijau, hal ini tetap perlu dipertimbangkan. Isu deforestasi akan menjadi lebih serius jika pemerintah benar meraup satu juta hektare hanya untuk lahan perkebunan tebu yang mana besarnya hampir sebesar Pulau Bali.
Pencampuran etanol juga memunculkan persepsi negatif dari kalangan masyarakat Indonesia. Banyak pengguna kendaraan mengeluhkan bahwa bahan bakar yang dicampur dengan etanol dapat menurunkan performa mesin, bahkan dianggap dapat merusak kendaraan khususnya yang tidak didesain untuk menerima etanol. “Sangatlah tidak benar kalau dibilang etanol itu ga bagus, buktinya di negara-negara lain sudah pakai barang ini” jelas Bahlil Lahadalia.
Penggiat otomotif Indonesia, Fitra Eri, lewat akun Tiktok nya, menjelaskan bahwa memang betul banyak negara yang sudah menggunakan etanol seperti Amerika, tetapi banyak juga yang belum menggunakan. “Nah apakah etanol aman digunakan? Iya, aman, asal mesin yang kita pakai memang sudah dirancang untuk menggunakan etanol artinya mesin itu sudah memiliki metal di jalur bahan bakarnya sampai ke ruang bakar yang lebih tahan karat” jelas Fitra Eri. Ia juga menjelaskan bahwa program ini memang baik, tetapi perlu waktu untuk adaptasi dengan industri khususnya pabrik mobil maupun kendaraan lain agar dapat merancang mesin yang lebih cocok dengan etanol.
Secara keseluruhan, penggunaan etanol sebagai campuran bahan bakar di Indonesia merupakan upaya strategis pemerintah untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor energi fosil sekaligus menekan emisi karbon. Namun, implementasinya di lapangan belum sepenuhnya matang. Kurangnya sosialisasi, keterbatasan teknologi kendaraan yang mumpuni, dan minimnya edukasi publik menimbulkan persepsi negatif terhadap kualitas bahan bakar dengan etanol terhadap kendaraan.
Akibatnya, kebijakan energi terbarukan yang semestinya memperkuat kemandirian energi justru menimbulkan keraguan di masyarakat. Oleh karena itu, keberhasilan program etanol tidak hanya bergantung pada inovasi teknis, tetapi juga pada kesiapan infrastruktur, transparansi kualitas produk, serta komunikasi publik yang efektif antara pemerintah, industri, serta masyarakat.
