Tepat pada 16 oktober lalu, pak Anies Baswedan dan pak Sandiaga Uno resmi dilantik sebagai gubernur baru DKI untuk 5 tahun ke depan menggantikan Djarot Saeful Hidayat. Sebelum berada di tangan Djarot, DKI jakarta diketahui telah mengalami perubahan gubernur sebanyak 3 kali dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Pertama oleh Joko Widodo, kemudian dilanjutkan oleh Ahok pasca naiknya Jokowi ke kursi presiden, hingga diteruskan oleh Djarot lantaran Ahok masuk bui atas kasus penodaan agama.
Baru dua hari menjabat, serangan bertubi-tubi sudah mulai datang menerjang sepasang kepala daerah ini. Bermula dari kritikan para netizen soal penggunaan kata pribumi dalam pidato sambutan Anies Baswedan, hingga kritikan netizen terhadap sepatu kets Pak Sandiaga Uno. Hal sepele namun ternyata mampu memantik nyinyiran panas dari para netizen.
Disebutkan di beberapa media bahwa pak Anies Baswedan menyebut kata pribumi dalam pidatonya pasca dilantik sebagai Gubernur DKI. Hal tersebut dinilai keliru oleh para netizen karena sejak masa pemerintahan Presiden Habibie, penggunaan kata pribumi dalam urusan pemerintahan telah dilarang.
Hal tersebut tertuang dalam Instruksi Presiden Nomor 26 tahun 1998 yang dikeluarkan Di Jakarta Pada Tanggal 16 September 1998. Dalam Intruksi tersebut, para Para Menteri, Pimpinan Lembaga Pemerintah Non Departemen, Pimpinan Kesekretariatan Lembaga Tertinggi/Tinggi Negara, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I dan Bupati/Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II dihimbau untuk Menghentikan penggunaan istilah pribumi dan Non pribumi dalam semua perumusan dan penyelenggaraan kebijakan, perencanaan program, ataupun pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan.
Berdasarkan hal tersebut, organisasi Banteng Muda Indonesia (BMI) pun melaporkan Anies pada kepolisian Gambir pada tanggal 17 oktober 2017 malam. Seperti yang dilansir dalam berita detik.com¸ tujuan dari pelaporan BMI terhadap Anies bertujuan untuk menghindarkan masyarakat dari perpecahan.
Dalam satu sisi, pelaporan oleh BMI ini dinilai alay dan membesar-besarkan masalah. Namun jika ditilik dari kaca mata yang lebih jernih, jusrtru pelaporan ini merupakan tindakan yang paling elegan. Dari awal, Anies diserang berdasarkan hukum, maka jalur pembuktian terbaiknya pun adalah melalui jalur hukum. Bukan nyinyir sana-sini di sosial media hanya berdasarkan Inpres tahunan lalu.
Dibalik ribuan media yang nyinyir, Jusuf Kalla, Wakil presiden Indonesia justru membeberkan pembelaannya terhadap Anies. Menurut JK, penggunaan kata pribumi dalam pidato Anies disandarkan pada zaman kolonial. Bukan dalam era saat ini. Meskipun begitu, bermodal dari perspektif masyarakat yang berbeda, masyarakat sah sah saja ketika melaporkan Anies pada kepolisian ketika menganggap tindakan Anies tersebut melanggar undang-undang. Tinggal menunggu bagaimana hasil keputusan dari pengadilan nantinya.
Tak selesai di Anies Baswedan, Wakil Gubernur, Sandiaga Uno pun tak luput dari tembakan netizen. Pada hari pertama kerja, Sandiaga diketahui memadukan seragam dinasnya dengan sepatu kets yang merupakan sepatu lari 190 bermerk SandiUno. Sepatu tersebut merupakan produk UMKM binaan OK OCE. Sepatu tersebut digunakan Sandiaga karena lebih efisien ketika digunakan dalam mobilitas yang tinggi. Terlihat dari background foto yang beredar, banyak menampilkan Sandiaga sedang berada di sebuah wilayah yang berlumpur. Namun lagi-lagi media menggadang-gadangkan undang-undang dalam mengecam tindakan santai khas Sandiaga tersebut.
Tindakan Sandiaga dinilai tidak sesuai dengan Pergub DKI Jakarta Nomor 23 Tahun 2016 Tentang Pakaian Dinas. Dalam Pergub tersebut disebutkan bahwa Gubernur, Wagub DKI Jakarta, dan Pegawai Sipil Pemprov DKI Jkarta wajib menggunakan pakaian dan atribut dinas yang telah ditentukan saat bertugas, salah satunya sepatu pantofel hitam.
Meski sudah didapatkan dalil yang qoth’i atas kesalahan Sandiaga, sampai saat ini belum ada berita yang menyebutkan adanya pelaporan masyarakat atas adegan saltum (salah kostum) Sandiaga. Nampaknya, negeri ini memang terlalu berjiwa budayawan. Ketika ada isu terkait soal ras, budaya, terlebih agama, masyarakat akan sibuk berlomba-lomba untuk mencari celah dan mewarnai dunia maya, seolah ada bunyi ting yang langsung manjur masuk ke otak. Namun ketika yang kontroversial adalah hal-hal diluar SARA, masyarakat sekedar merasa cukup untuk nyinyir di media sosial saja.
Angin-angin ribut yang menimpa Anies-Sandiaga tersebut sebenarnya sudah dapat diprediksi dari awal. Ditilik dari sejak awal masa-masa pertarungan pemilukada, karakter dari para paslon yang berbeda-beda menimbulkan suasana yang kontroversial dan memunculkan ketegangan yang cukup kentara antara para pendukungnya di masyarakat baik di lingkungan lokal maupun nasional. Berlatar belakang suasana yang berkecamuk masa-masa pemilukada itulah, suasana tak sungguh-sungguh kembali stabil. Tentu masih banyak golongan kontra Anies-Sandi yang masih belum sepenuhnya menerima realita yang ada.
Apalagi janji-janji yang digadang-gadangkan oleh pak Anies semasa pemilukada dinilai oleh beberapa pihak tidak realistis dan sulit untuk direalisasikan. Hal tersebut semakin memperkeruh suasana di masyarakat.
Namun terlepas dari betapapun tidak realistis janji-janji yang dibawa oleh Anies, keadaan bahwa Anies telah memenangkan pemilukada dan telah dilantik secara resmi menjadi Gubernur DKI jakarta adalah suatu hal yang realistis. Maka sekarang adalah waktunya untuk mentransfer dukungan secara penuh dan ikut berperan aktif dalam masa kepemerintahan Anies – Sandiaga. Tak ada lagi golongan pendukung paslon satu dua atau tiga. Tak pantas lagi ada satu dua massa yang mengaku Penukung Anies bukan Bukan Bendukung Anies. Seluruh lapisan masyarakat memiliki hak dan kewajiban yang sama atas gubernur DKI Jakarta yang baru.
Nampakya peribahasa Semakin tinggi pohon maka semakin kencang angin menerjang merupakan kata-kata yang tepat untuk disandarkan pada Anies-Sandiaga. Semoga angin-angin ribut yang numpang lewat tersebutlah yang kemudian semakin mengokohkan langkah pak Anies dan Pak Sandiaga untuk menjadi pemimpin yang amanah.
Aamin
