Gejolak ekonomi Amerika Serikat (AS) mengakibatkan negara-negara mulai mempertimbangkan penggunaan dolar dalam transaksi internasional. Krisis perbankan yang dihadapi AS belum memiliki titik terang penyelesaian, alih-alih selesai, justru AS dihadapkan dengan potensi gagal bayar hutang di bulan Juni 2023.
Keadaan ekonomi AS yang terpuruk memicu negara-negara melakukan tindakan dedolarisasi. Dedolarisasi merupakan upaya penggantian mata uang dollar dalam transaksi bilateral. Tindakan dedolarisasi mulanya digaungkan oleh aliansi BRICS yakni Brazil, Rusia, India, Cina, dan Afrika Selatan yang kemudian diikuti oleh beberapa negara di dunia, termasuk Indonesia.
Untuk mencapai dedolarisasi, Indonesia menerapkan kebijakan Local Currency Transaction (LCT). LCT merupakan bentuk lanjutan dari Local Currency Settlement (LCS). LCS kerap digunakan dalam kegiatan ekspor dan impor antar negara mitra dagang. Sedangkan LCT tidak hanya mencakup ekspor dan impor, namun juga dalam transaksi ritel. Pada intinya, LCS/LCT adalah transaksi yang menggunakan mata uang lokal antar negara minta dagang, tanpa dikonversi ke dollar.
Kerja sama LCS/LCT aktualnya telah diimplementasi oleh Indonesia sejak tahun 2018 bersama dengan dua negara ASEAN, yakni Malaysia dan Thailand. Kemudian pada tahun 2020 menjalin kerja sama dengan Jepang, tahun 2021 menjalin dengan Cina, dan di 2023 menambah kerja sama dengan Korea Selatan. Dengan begitu, terdapat lima negara yang menjalin kerja sama LCT dengan Indonesia.
Indonesia juga berencana mendorong negara ASEAN untuk bekerja sama dalam penerapan LCT. Ketua Komite Analisis Kebijakan Ekonomi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Ajib Hamdani, bahwa Indonesia sebagai pemangku keketuaan ASEAN 2023 memiliki posisi strategis untuk membuka kerja sama LCT dengan semua negara ASEAN.
Negara ASEAN sendiri dalam acara 26th ASEAN+3 Finance Minister and Central Bank Governors Meeting sepakat berkomitmen dalam mendorong penyelesaian transaksi dengan mata uang lokal (LCT). Menurut Gubernur Bank Indonesia Perry Warjiyo, Kesepakatan tersebut merupakan upaya menghindari peningkatan kerentanan dan risiko instabilitas karena ketergantungan yang besar terhadap mata uang tertentu dalam perdagangan dan investasi. Namun, apakah kebijakan penerapan LCT merupakan langkah yang tepat untuk mencapai dedolarisasi di ASEAN?
Manfaat Local Currency Transaction (LCT)
Mengutip data Bank Indonesia (BI), transaksi menggunakan LCS/LCT mengalami peningkatan sepanjang tahun dengan total setara USD$10,10 miliar. Peningkatan tersebut membuktikan bahwa LCT dapat mengurangi ketergantungan terhadap dollar. Hal itu dapat menjadi contoh bagi negara ASEAN untuk menjalin kerja sama dalam penerapan LCT sebagai tahapan dalam meninggalkan dollar.
LCT juga dapat menyebabkan biaya transaksi lebih rendah karena pelaku usaha tidak perlu mengkonversi mata uang mereka terhadap dollar. Penjelasannya, ketika melakukan perdagangan internasional, pelaku usaha tidak harus mengkonversi mata uang lokal mereka terhadap dollar terlebih dahulu, namun langsung dikonversi terhadap mata uang lokal negara mitra dagang sehingga biaya konversi menjadi berkurang.
Tidak hanya biaya semakin murah, metode LCT memiliki jangkauan yang lebih luas. Bahkan LCT tidak hanya mencakup transaksi fisik saja, namun transaksi yang berbasis digital. Hal itu akan membangun interkoneksi masyarakat dalam kawasan secara ekonomi.
Penggunaan metode LCT juga akan membuat keragaman dalam komposisi cadangan devisa. Cadangan devisa yang beragam akan memberikan peningkatan perlindungan pada negara-negara ASEAN akan risiko volatilitas mata uang dan dapat menambah kekuatan ekonomi ASEAN.
Akan tetapi, meskipun banyak manfaat dari penerapan LCT, metode ini belum cukup dikatakan sebagai langkah yang tepat. Terdapat beberapa faktor yang membuat LCT bukan solusi yang tepat dalam mencapai dedolarisasi di kawasan ASEAN.
LCT Bukan Langkah yang Cukup Tepat
Penerapan LCT di kawasan ASEAN kurang tepat karena tidak adanya kestabilan nilai tukar antar negara ASEAN. Negara ASEAN memiliki perbedaan perubahan nilai tukar, tergantung dengan kondisi ekonomi masing-masing. Apabila LCT diterapkan di seluruh negara ASEAN, dan mata uang lokal ASEAN saling bergejolak satu sama lain, maka mata uang lokal berpotensi menjadi mahal dan dolar tetap disukai dalam perdagangan intra-ASEAN.
Masalah LCT juga dalam intensitas perdagangan. Perdagangan dalam intra-regional ASEAN masih relatif rendah. Berdasarkan data Organization for Economic Cooperation and Development (OECD), perdagangan intra-ASEAN di tahun 2019 hanya menyumbang 22,5% dari total perdagangan di kawasan. Angka tersebut lebih rendah dari tahun 2018, yaitu sekitar 23%. Dengan intensitas perdagangan intra-regional yang rendah, penerapan LCT tidak memiliki pengaruh yang besar terhadap dedolarisasi.
Berbeda dengan kawasan Uni Eropa yang memiliki pangsa perdagangan yang sangat tinggi. Mengutip data United Nations Conference on Trade and Development, sekitar 68% semua ekspor negara UE ditujukan terhadap mitra dagang sesama kawasan. UE juga memiliki mata uang kawasan, yaitu euro sehingga nilai tukar mata uang mereka cenderung stabil. Hal itu juga menjadikan kawasan UE tidak didominasi oleh dollar. Bahkan terdapat beberapa negara UE sudah meninggalkan dolar.
Melihat perbandingan di atas, ASEAN masih jauh untuk menjadi seperti Uni Eropa. Penerapan LCT belum cukup untuk mencapai dedolarisasi dalam kawasan ASEAN. Dedolarisasi dapat tercapai apabila negara ASEAN mempunyai nilai tukar mata uang yang stabil, dan memiliki intensitas perdagangan intra-kawasan yang relatif tinggi.
Oleh karena itu, Langkah Indonesia untuk mendorong penerapan LCT di ASEAN bukan langkah yang cukup tepat. Jadi, langkah apa yang seharusnya diambil Indonesia untuk mendorong dedolarisasi di kawasan ASEAN?
Langkah Tepat yang Dapat Diambil Indonesia
Indonesia dapat mendorong negara ASEAN untuk bersepakat menetapkan mata uang jangkar. Uang jangkar merupakan kebijakan mematok mata uang lokal negara kawasan ke dalam mata uang yang sama. Hal tersebut akan meningkatkan stabilitas nilai tukar antar kawasan sehingga ketergantungan terhadap dollar menjadi lebih kecil.
Terdapat beberapa alternatif mata uang yang dapat digunakan oleh ASEAN sebagai mata uang jangkar, antara lain Yen Jepang, Renminbi China, dan Dollar Singapura. Namun, diantara mata uang tersebut Renminbi memiliki potensi yang besar di ASEAN.
Renminbi memiliki pengaruh yang besar di kawasan ASEAN. Pengaruh tersebut karena China dengan negara ASEAN memiliki intensitas perdagangan yang tinggi. Mengutip dari Global Time, perdagangan bilateral China dengan negara ASEAN menyentuh angka USD$975,3 miliar di tahun 2022.
Renminbi juga memiliki jangkauan yang luas. Terdapat beberapa negara yang sudah menggunakan Renminbi dalam transaksi global. Dalam cadangan devisa dunia, Renminbi termasuk mata uang yang banyak disimpan dalam cadangan devisa global, walaupun hanya sekitar 2%. Namun, tidak menutup kemungkinan Renminbi bakal menggeser Dollar AS sebab China gencar melakukan ekspor-impor secara besar-besaran. Dengan begitu, mendorong penggunaan Renminbi di ASEAN merupakan langkah yang cukup tepat untuk mencapai dedolarisasi.
