Sudah empat puluh tahun kata pembangunan (development) tercetuskan dan digunakan hampir di seluruh belahan dunia. Pasca perang dunia kedua, juga dibentuk salah satu organisasi ekonomi dunia yang paling suka dengan pembangunan, yakni Bank Dunia yang saat itu bernama International Bank of Reconstruction and Development (IBRD).
IBRD berguna untuk membangun ulang negara-negara yang hancur pasca perang dunia kedua. Bagaimana IBRD membantu? Dengan menyalurkan dana dari negara-negara yang masih utuh dan kuat kepada negara yang membutuhkan, biasanya disebut dengan loans.
Dari banyak negara yang terkena dampak perang dunia kedua, Indonesia pula salah satunya, meskipun tidak secara langsung. Dengan posisi negara baru saja merdeka, pastinya Indonesia membutuhkan gelontoran dana untuk membangun provinsi-provinsinya. Namun Bung Karno mengeluarkan jargon terkenalnya kepada AS dan antek-anteknya: Go to hell with your aid. Apa yang terjadi?
Inflasi 650%, ternyata retorika sehebat dan secanggih Bung Karno tidak dapat menyelesaikan permasalahan ekonomi yang rumit. Runtuhlah rezim Orde Lama (Orla) dan bergantu kepada rezim Orde Baru (Orba) dibawah pimpinan Jenderal Soeharto.
Soeharto sempat dijuluki sebagai Bapak Pembangunan, kabinetnya pun, kabinet pembangunan. Pak Harto paham bahwa ia tidak akan mampu menyaingi retorika Bung Karno yang begitu hebat, maka ia menarik para ekonom pandai di Indonesia seperti Widjojo Nitisastro, Soemitro Djojohadikusumo, Johanes Baptista Soemarlin, Dorodjatun Koentjoro-Jakti, Emil Salim dan Ali Wardhana.
Semua ekonom tersebut (kecuali Soemitro) yang nantinya akan dijuluki sebagai Mafia Berkeley. Mereka lah teknokrat yang membentuk ulang sistem perekonomian Indonesia dengan mengikuti gaya “pembangunan” ala Amerika.
Dalam jangka waktu tiga tahun, Ali Wardhana yang menjabat sebagai Menteri Keungan, menurunkan inflasi 650% menjadi hanya 15%, namun tidak tanpa sebuah harga yang besar, yakni kontrak pinjaman dengan IMF dan Bank Dunia. Dengan masuknya kekuatan finansial internasional ke Indonesia, mulai lah hutang-berhutang menjadi sebuah kebiasaan.
Semasa Kabinet Pembangunan yang notabene hampir 32 tahun merajalela, fokus utama mereka adalah ekonomi. Di era pembangunan ini mulai diberlakukan kebijakan fiskal yang rigid. Buku-buku seperti Michael Todaro, Andre Gunder Frank, W.W. Rostow, Murray N. Rothband, Joseph Schumpeter dan ekonom pembangunan lainnya mulai bertebaran di pelbagai universitas di Indonesia, terutama yang memiliki Fakultas Ekonomi. Pembangunan memang ditekankan sejak dalam pendidikan.
Soeharto yang bertanggungjawab dalam membuka keran investasi di Indonesia dan mulai membangun, baik dalam infrastruktur maupun suprastruktur. Banyak kebijakan yang muncul berdasarkan kepada teori modernisasi Rostow. Perlahan pabrik-pabrik masif dari dalam maupun luar negeri bertebaran di berbagai daerah. Beberapa Pabrik sisa Soeharto adalah Indomilk, Petrokimia, Bogasari. Adapun salah satu monumen yang dulu banyak dikritik dan sekarang banyak dipuji ialah peninggalan era Pak Harto, yakni Taman Mini Indonesia Indah (TMII) atas permintaan Bu Tien Soeharto.
Salah satu musuh bebuyutan mahasiswa pun mulai lahir di Orba ini, yakni PT. Freeport Indonesia, yang dianggap sebagai lintah penyedot kekayaan alam di Papua. Kontrak Karya Freeport ditandatangani pertama kali pada tahun 1967 dengan manuver pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-Undang Modal Asing. Selain perbaikan ekonomi, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan seperti Penataran P-4 (Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila) yang digodok oleh lima orang, salah satunya adalah Mr. Pringgodigdo (mantan rektor pertama Universitas Airlangga), Gerakan Minum Susu, Pemerataan Hasil Tani dalam negeri dengan membatasi Impor dalam negeri hingga pada akhir tahun 1985an tidak lagi mengimpor beras dari luar negeri, BULOG menjadi raja di dalam negeri. Cita-cita kita agar tidak lagi impor dan mulai swadesi(berdikari) merupakan cita-cita yang masih sulit tercapai.
Banyaknya investasi di era reformasi ini pun merupakan sisa dari Orde Baru. Indonesia sudah ketagihan dengan pembangunan sehingga segala macam lahan yang kosong dibangun (infrastruktur) memunculkan banyak permasalahan seperti Tambang Emas di Tumpang Pitu, Pembangunan pabrik PT. Semen Indonesia di Rembang dan sekitarnya, Pembangunan bandara NYIA di Kulon Progo, perpanjangan Kontrak Karya Freeport. Adapun gegeran mengenai Meikarta memperlihatkan betapa senangnya Indonesia membangun dirinya sendiri, meskipun aslinya pakai dana luar negeri.
Pada posisi sekarang, Indonesia merupakan negara agraris dan maritim yang berusaha menjadi negara industri. Industrialisasi dan pembangunan pabrik terjadi dimana-mana untuk mempercepat laju pendapatan per kapita sehingga melupakan bahkan mengabaikan ke-agraria-an nya demi mendapat tempat diantara negara-negara kaya di dunia. Membangun Indonesia berbeda dengan membangun di Indonesia. Pembangunan seharusnya menunjang kesejahteraan, bukan kesenjangan.
Memang penduduk harus mengakui bahwa munculnya gedung-gedung tinggi, pabrik-pabrik besar, berkembangnya kerjasama bilateral ataupun multilateral dengan perusahaan luar negeri dan hilangnya lahan-lahan pertanian merupakan wasiat yang harus dilaksanakan pasca runtuhnya orde baru. Rezim boleh berganti, tetapi wasiat harus dijalankan. Jika bicara mengenai lima tahap pembangunan ala Rostow, sampai manakah Indonesia yang sudah kehilangan agrarisnya ini?
