Beras adalah kebutuhan primer manusia. Dari beras tersebut banyak olahan makanan yang dapat dibuat sebagai makanan pokok. Beras (nasi) terus diupayakan agar dapat dikonsumsi dalam sehari-hari selama 3 kali. Bahkan sudah merembak mitos di masyarakat bahwa jika selama sehari belum makan nasi, maka apa yang dimakannya selama satu hari tersebut tidak dianggap sebagai makan. Meskipun sudah makan tahu, tempe, ayam, ikan dan burung dara berkilo-kilo pun dalam sehari.
Paradigma tersebut tentu sedikit merepotkan bagi pemerintah. Pemerintah harus memenuhi kebutuhan beras selama satu tahun terus meningkat. Setidaknya tidak kurang dari 2jt ton harus disediakan setiap tahunnya oleh pemerintah. Hal tersebut kemudian dimanfaatkan oleh pengusaha dan mafia impor untuk mengeruk keuntungan besar. Sebab dengan impor tersebut, mereka ini tetap hidup dan membeli segala kemewahannya. Bahkan, mengontrol negara dan mendiktenya, ya, itu lah para pemburu rente.
Di Indonesia aktifitas impor dilakukan dan menjadi tanggungjawab dari Kementerian Perdagangan. Seperti Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 19/M-DAG/PER/3/204, peraturan tersebut mengatur tentang impor beras. Dalam peraturan tersebut dijelaskan pengertian impor beras adalah kegiatan memasukkan beras ke dalam daerah kepabean. Impor beras untuk keperluan stablisasi harga, penanggungan keadaan darurat, masyarakat miskin dan kerawanan pangan.
Baru-baru ini pemerintah melalui kementerian perdagangan melakukan akrobatik yang mewarnai perjalanan tahun baru 2018 dengan kebijakan impor beras. Tidak kurang 500rb ton dari Vietnam dan Thailand. Sedangkan periode Februari dan Maret adalah puncak panen padi oleh petani. Belum lagi target pertengahan tahun lalu Bulog, telah menyerap 1,5jt ton dari target nasional 3,7jt ton. Dan kebutuhan masyarakat Indonesia adalah 2,5jt ton. Tentu hal ini lebih cukup kebutuhan nasional. Justeru dengan fakta tersebut pemerintah dapat melakukan ekspor beras untuk menjual berasnya yang berlebih ke luar negeri.
Sayangnya kebijakan impor beras ini tidak secara penuh didasari atas kebutuhan yang mendesak dan kecintaannya kepada Indonesia, melalui pengabdian karena perhatian dengan masyarakatnya. Alih-alih berjuang untuk menyelenggarakan kedaulatan pangan yang menjadi jargon politik, justeru melakukan praktek yang jauh dari daulat: melakukan impor. Ditambah fakta bahwa dan harga melambung tinggi.
Kedaulatan pangan terus pesimis
Beberapa kali pemerintah melempar ke publik bahwasanya akan melakukan swasembada pangan dalamrangka menyelesaikan janji politiknya mengenai kedaulatan dan ketahanan pangan bagi masyarakat Indonesia. Termasuk beberapa kali memberikan isyarat kepada Menteri Pertanian, bahwa jika Kementerian Pertanian tidak mampu menyelesaikan permahsalahan pangan tersebut akan dicopot. Bagi masyarakat yang dibawah, terlebih bagi para petani, merasa bahagia mendengarnya.
Dengan melempar isu stok beras tahun ini yang katanya perlu ditambah, pemerintah melalui Kemendag memupus kebahagiaan masyarakat. Pemerintah dengan tanpa merasa bersalahnya memainkan skenario impor beras dengan kejadian berulang-berulang dan dengan alasan yang selalu sama dan tidak kreatif: mengantisipasi gagal panen yang kemudian menyebabkan stok kosong.
Alasan berulang, klise, tak rasional dan penuh dengan lobby politik dan rentetan para rente tersebut tentu sangat merugikan masyarakat. Padahal, pemerintah baru saja menggulirkan program: BUMDES melalui Kemendes, Swasembada Pangan dan Koptan melalui Kementan dan Revitalisasi KUD melalui Kemenkop, yang kesemuanya merupakan memiliki peran penting terhadap stok beras.
Program-program tersebut termasuk mengenai program fisik yang berbentuk infrastruktur, seperti irigasi dan jalan. Program tersebut diyakini sebagai penyelesai masalah utama mengenai produksi dan distribusi bagi para pelaku usaha, tanpa terkecuali di sektor pertanian. Belum selesai layaknya drama korea yang penuh haru-pilu mengenai impor beras, cerita harga beras melambung tinggi terjadi lagi. Harga beras jauh dari HET yang tidak mencapi Rp. 9.500 per kilo. Di pasaran, harga besar tembus di angka Rp. 12.000.
Efisiensi dan efektifitas dalam anggaran dan program
Peremajaan pola pikir bagi Menteri dan anak buahnya seharusnya menjadi program prioritas yang digulirkan oleh Presiden Joko Widodo. Apalagi yang sudah diketahui bersama bahwa Presiden saat proses pencalonannya mengusung Nawa-Cita. Salah satu kutipan poin dalam Nawa-Cita adalah membuat pemerintah tidak absen dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya. Dengan demikiran kebijakan dan segala programnya yang dijalankan harus fokus dan berorientasi untuk membangun kepercayaan public, dan bermuara pada kesejahteraan umum sesuai apa yang menjadi amanat UUD 1945.
Anggaran mencapai miliaran rupiah yang dikeluarkan hanya untuk melakukan impor beras ini tentu dapat digunakan untuk mengoptimalkan produktifitas petani dan alur distribusinya sampai pada di tangan konsumen. Proses ini tentu tidak menjadi beban APBN, hanya untuk mengurusi banyaknya meja yang harus ditempuh dan bagi-bagi jatah kepada oknum yang sebenarnya tidak terlalu berkpentingan jika Pemerintah mampu melakukan konsolidasi internal dengan baik terhadap pihak-pihak yang terkait langsung tentang pangan dan pertanian.
Oleh karena itu, Pemerintah harus mulai serius untuk mengoptimalkan berbagai program yang berorientasi pada pangan. Termasuk di dalamnya Pemerintah harus mulai pasang badan terhadap Bulog. Lembaga yang mengurus khusus tentang stok dan distribusi pangan di daerah.
Selama beberapa tahun terakhir, seharusnya pemerintah mampu memperhitungkan tingkat pertumbuhan penduduk. Baik yang lahir dan meninggal. Terlebih tentang isu tersebut ada lembaga yang mengurusi sendiri, misalnya BKKBN dan tentu dibantu secara statistik oleh BPS. Dengan adanya dua lembaga tersebut, tidak ada alasan lagi bahwa stok beras di Indonesia tidak sesuai dengan jumlah pertumbuhan penduduk.
Dengan berbekal analisa tersebut, drama tentang impor beras saat menuju bulan panen tidak akan terjadi lagi. Tidak akan ada lagi cerita-cerita heroik para Gubernur yang kelimpahan beras kemudian memberikan berasnya ke daerah, disaat Kemendag melakukan impor beras. Dan tidak akan adalah traktor hibah yang menganggur tak pernah digunakan sama sekali.
Apalagi cerita tentang pertani yang membuang hasil panennya, padahal keluarganya belum makan seharian sambil mendengar berita Pemerintah melakukan impor beras yang juga ditanam oleh ayah dan suaminya. Kemudian cerita para tengkulak dan rentenir yang mengeksploitai dengan kejam petani, misalnya dengan sistem ijon dan bayar lelang dengan harga yang sangat tidak wajar.
Sinergi kelembagaan di sektor pertanian ini menjadi dambaan semua orang. Tidak ada lagi ego sektoral demi mencapai hasrat pribadinya. Tentu mimpi dapat terjalin dengan baik apabila semua pihak yang berkepentingan dari pra produksi, proses produksi, distribusi dan pemasaran ke konsumen untuk bergandengan tangan dalamrangka menciptakan senyum kebahagiaan masyarakat. Anggaran pun terserap secara efektif, sebab sesuai dengan permasalahan dan mendapatkan solusi yang tepat pula.
