OUR NETWORK
Selasa, Oktober 4, 2022

Hukuman Mati dalam Perspektif Pancasila

Nurjamil
Mahasiswa Hukum UIN Jakarta

Hukuman merupakan salah satu jenis akibat yang ditimbulkan dari perbuatan yang melanggar norma hukum, seseorang dikatakan melanggar hukum jika perilakunya telah melewati batas wajar dan melanggar hak asasi orang lain.

Kita tidak asing dengan kata hukuman di Indonesia,bahkan orang awam yang tidak mengenyam bangku sekolahan pun tahu apa itu hukuman, tentu dengan perspektif mereka sendiri. Yang kita bahas kali ini adalah mengenai hukuman mati, kira-kira penerapannya gimana ya di Indonesia? Apakah sudah diterapkan dengan baik? Yuk Simak Penjelasan berikut.

Bicara hukuman mati tentu tidak asing ditelinga masyarakat,karena didalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana(KUHP) pun telah diatur dan dijelaskan apa itu hukuman mati, salah satunya dipasal 365(4)KUHP, namun pada pelaksanaannya masih belum optimal hingga kini, khususnya mengenai kasus korupsi yang terjadi dikalangan pejabat akhir-akhir ini, hukuman mati hanya sering di jatuhkan kepada para pidana narkoba.

Sejatinya hukuman mati bagi pidana narkoba bukan hanya sebagai efek jera bagi para pelaku kejahatan narkoba,namun juga untuk menyelamatkan generasi penerus bangsa berikutnya agar tidak berurusan dengan narkoba.

Pelaksanaan tersebut tentu dengan prosedur yang terdapat didalam UU No.35 tahun 2009 menjelaskan bahwa hukuman sepadan bagi pelanggar berat kejahatan narkoba,adalah hukuman mati.

Sebagian besar ahli hukum berpendapat hukuman bahwa hukuman tersebut bertentangan dengan Pasal 28(1) UUD 1945 dan bertentangan dengan Hak Asasi Manusia (HAM). Mengenai hal tersebut Mahkamah Konstitusi pernah memberikan putusan bahwa hukuman mati untuk kejahatan tertentu tidak bertentangan dengan UUD 1945, dan tidak pula bertentangan dengan hak untuk hidup sebagai mana terdapat di dalam konstitusi hak asasi hanya terdapat dipasal 28A hingga 28J, bahwa hak asasi harus seimbang dengan hak menghormati  dan menghargai orang lain demi berlangsungnya ketertiban dan keadilan sosial.

Publik pun ikut senang jika nantinya hukuman mati akan dilakukan sesuai prosedur yang berlaku. Artinya jika akibat dari dilaksanakannya hukuman mati akan memberikan efek jera terutama dikalangan pejabat, tentu hal ini akan mendapat dukungan dari masyarakat dikarenakan hukuman mati sangat dinanti-nanti oleh khalayak umum agar menjadi contoh bagi orang yang nantinya berniat atau berencana melakukan sesuatu yang melanggar norma hukum.

Pasal 6 ICCPR menyebutkan bahwa setiap manusia berhak atas hak untuk hidup yang melekat pada dirinya dan wajib dilindungi oleh hukum. Pasal 6 (1) bahwa setiap orang berhak untuk hidup dan dilindungi oleh hukum tetapi dalam kalimat ketiga yang berbunyi: “No one shall be arbitrarily dep-rived of his life” yang berarti tidak seorang pun dapat dirampas kehidupannya secara sewenang-wenang. Hal ini berarti jika seseorang dijatuhi hukuman mati tetapi keputusan hukuman mati dihasilkan dari sebuah proses hukum yang tidak sewenang-wenang atau sesuai dengan prosedur, maka hukuman mati masih dimungkinkan untuk dilakukan.

Jika kita mengacu pada konvensi internasional terkait hukuman mati tidak serta merta melarang penerapannya dilakukan tergantung kebijakan dinegara masing-masing mau atau tidak menerapkannya.

Lalu bagaimana perspektif Pancasila mengenai pelaksanaan hukuman mati jika diterapkan di Indonesia.Kalau bicara di Indonesia yang menganut sistem hukum Civil Law d imana semua peraturannya tertulis seperti UUD 1945, yang merupakan Konstitusi yang berlaku di Indonesia.

Kembali ke Pancasila yang di mana merupakan sumber dari segala sumber hukum di indonesia memang jika dilihat dari sila-silanya hukuman mati sangat bertentangan dengan sila kedua karena tidak mencerminkan” kemanusiaan yang adil dan beradab” jadi sangat kecil kemungkinan akan diterapkannya hukuman mati di Indonesia.

Oleh karena itu jika suatu pelanggaran yang di mana sanksinya adalah hukuman mati sangat tidak mungkin dilaksanakan karena kontras dengan Pancasila. Namun kalau kita lihat dari perilakunya yang dalam konteks disini adalah Seorang Koruptor dan Kejahatan Narkoba, bisa-bisa saja diterapkan hukuman mati bagi keduanya karena imbasnya bukan hanya bagi pelaku tapi berdampak ke generasi penerus bangsa ini kedepannya, yang di mana generasi penerus sekarang ini melihat contoh dari figur seorang pemimpin yang dilihatnya saat ini, jika pemimpinnya saja begitu bagaimana generasi penerusnya tidak mau mencontohnya.

Kalau kita berpacu pada sila kelima pancasila yang bunyinya ”Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”terkandung di dalam butir sila kelima yang menyebutkan bahwa ”Tidak menggunakan hak milik untuk bertentangan dengan atau merugikan kepentingan umum.”

Interpretasi dari kalimat tersebut bahwa perilaku Korupsi dan Kejahatan Narkoba sangat bertentangan juga dengan butir sila kelima dari pancasila. Jelas sekali bahwa akibat dari kedua tindakan tersebut sangat merugikan masyarakat yang di mana masyarakat itu adalah negara.

Dalam kanal youtube Najwa Sihab di mana ia mewawancarai bapak Artijo Alkostar mengenai pendapatnya tentang hukuman mati jika diterapkan di Indonesia, tanggapan beliau ”Saya ingin sekali memberi hukuman mati, tetapi pintarnya pembuat undang-undang itu mengecilkan kemungkinan akan diterapkannya” ujarnya.

Nurjamil
Mahasiswa Hukum UIN Jakarta
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.