Kasus hukum yang melibatkan tokoh-tokoh terkenal atau berpengaruh selalu menarik perhatian publik, terutama ketika hal tersebut menyangkut masalah keadilan dan penegakan hukum yang adil.
Salah satu kasus yang mencui perhatian masyarakat Indonesia adalah kasus yang melibatkan Harvey Moeis, seorang pengusaha yang terlibat dalam kasus korupsi besar. Pada tanggal 23 Desember 2024, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Moeis. Kasus ini memunculkan kembali tentang ketidakadilan yang terkadang terjadi dalam sistem hukum Indonesia, dengan salah satu frase hukum yang sering muncul dalam konteks ini, yaitu “tumpul ke atas tajam ke bawah”.
Frasa “tumpul ke atas, tajam ke bawah” menggambarkan ketidakadilan yang terjadi dalam penerapan hukum. Dalam konteks ini, “tumpul ke atas” berarti hukum tidak berlaku dengan tegas terhadap orang-orang yang berada pada posisi tinggi dalam struktur sosial, ekonomi, atau politik, seperti pejabat publik, pengusaha besar, atau individu yang memiliki kekuasaan.
Sementara itu, “tajam ke bawah” mengacu pada kenyataan bahwa hukum sering diterapkan secara keras dan tegas kepada mereka yang berada pada posisi bawah, seperti rakyat biasa, orang miskin, atau mereka yang tidak memiliki kekuasaan.
Putusan yang disampaikan kepada Harvey Moeis menimbulkan kejadian di kalangan masyarakat, terutama terkait dengan apakah hukum benar-benar diterapkan secara adil.
Sebagian besar masyarakat merasa bahwa orang-orang yang berada pada posisi berkuasa, seperti Harvey Moeis, seharusnya mendapatkan hukuman yang lebih berat, mengingat besarnya kerugian yang disebabkan oleh tindakannya. Namun, di sisi lain, terdapat pula pandangan bahwa hukum tidak cukup tegas dalam menangani korupsi yang melibatkan individu-individu besar, sehingga memberi kesan bahwa hukum sering kali “tumpul ke atas.”
Di Indonesia, kasus-kasus serupa yang melibatkan tokoh berpengaruh sering kali menunjukkan adanya perlakuan yang lebih ringan dibandingkan dengan mereka yang berada pada posisi lebih rendah. Hal ini menjadi salah satu alasan mengapa banyak orang merasa bahwa sistem hukum di Indonesia tidak sepenuhnya adil. Jika orang-orang yang memiliki kekuasaan dan uang dapat menghindari hukuman berat, sementara rakyat biasa atau individu yang kurang beruntung sering kali dihukum dengan tegas, maka akan muncul ketidakpercayaan terhadap keadilan yang dijunjung oleh sistem peradilan.
Kasus Harvey Moeis dan kata hukum “tumpul ke atas tajam ke bawah” mengungkapkan adanya ketidakadilan yang terkadang terjadi dalam sistem hukum Indonesia. Meskipun hukum seharusnya diterapkan secara adil dan merata, kenyataannya hukum seringkali lebih keras terhadap mereka yang berada di bawah, sementara mereka yang memiliki kekuasaan atau pengaruh sering kali mendapat perlakuan lebih ringan. Hal ini menciptakan ketidakpercayaan terhadap sistem hukum dan peradilan yang seharusnya menjadi wadah untuk menegakkan keadilan.
Agar keadilan dapat terwujud, sistem hukum Indonesia perlu berkomitmen untuk menegakkan hukum dengan tegas tanpa memandang status sosial atau politik seseorang. Dengan demikian, kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum akan terjaga, dan proses peradilan akan lebih transparan, adil, dan efektif dalam tindakan korupsi dan ketidakadilan.
Ke depan, penting bagi kita semua selaku warga negara untuk terus mendorong reformasi dalam sistem hukum agar hukum benar-benar dapat memberikan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia.
