Oxford Dictionary pada tahun 2016 menjadikan kata ‘post-truth’ sebagai ‘The word of the Year’. Post Truth menjadi term baru yang sangat populer di dalam jagat perpolitikan dunia. Kemenangan Donald Trump pada Pilpres AS 2016 dan keluarnya Inggris dari Uni Eropa atau Brexit menjadi titik menguatnya kata post-truth.
Menurut oxford, post-truth adalah kedaan dimana fakta objektif tidak berpengaruh dalam membentuk opini dibandingkan daya tarik emosi dan keyakinan personal. Maksudnya adalah segala fakta yang ada akan ditolak kalau hal tersebut tidak sesuai dengan keyakinanya. Secara sederhananya lagi, post-truth dapat diartikan bahwa masyarakat lebih mencari pembenaran dari pada kebenaran.
Algoritma dari media sosial juga turut serta membentuk masyarakat post-truth. Kita bisa melihat akibat digunakanya media sosial sebagai alat marketing politik. Masyarakat yang awam yang tidak tahu menahu cara bekerja media sosial akan dengan mentah menerima informasi dari media sosial.
Polarisasi pun tak terhindarkan. Dalam konteks pemilu kali ini kita mendapati banyak sekali berita bohong / fake news. Terutama berita bohong yang memang diproduksi untuk mengaduk-aduk emosi dari pembacanya. Berita bohong maupun berita yang hanya parsial akan tersebar ke -echo-chamber dari masing masing kubu.
Echo-chamber( ruang gema) adalah kondisi dimana seseorang menerima informasi, ide, dan gagasan yang homogen secara terus-menerus, sedangkan pandangan lain tidak masuk dalam ‘ruang’ tersebut.
Tercatat sudah ada 320 konten hoaks pada tahun 2019 ini menurut data dari Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (MAFINDO) yang mencatat bahwa hoaks paling banyak yaitu pada bidang politik. Serta diperparah terdapat 800.000 situs penyebar hoaks di Indonesia menurut data dari Menkominfo. Dengan marketing politik ini, para elite politik sengaja membayar buzzer untuk membuat isu tertentu. Tentu korban terbesar dari polarisasi ini adalah masyarakat.
Demokrasi Oligarki
Istilah “Demokrasi Oligarki” merujuk pada suatu tatanan demokrasi dimana pertarungan politik didominasi oleh koalisi dari faksi oligarki dan kepentingan elite politik. Kondisi tersebut membuat pemilu yang diadakan setiap lima tahun hanya sekadar menjadi sirkulasi para elite politik.
Kita bisa melihat aktor-aktor yang menduduki jabatan strategis diberbagai institusi publik dan partai politik, pemilik perusahaan tambang atau sawit, bahkan pemilik media mainstream.
Kita juga bisa melihat pada pemilihan umum 2009, Prabowo menjadi calon wakil Presiden dari Megawati, sekaligus melawan Wiranto yang menjadi calon wakil presiden dari Jusuf kalla. Pada tahun 2014, Jokowi maju menjadi gubernur DKI pun dengan dukungan penuh dari Prabowo, yang notabenya hari ini mereka bersaing di pemilu 2019.
Ini menjadi catatan bagi kita bahwa kita perlu bersikap kritis dan tidak cinta buta kepada pilihan capres kita.
Problem Polarisasi di Masyarakat
Problem polarisasi di masyarakat dan konfilk horizontal yang terjadi tak bisa dilepaskan dari peran para elite politik. Pasalnya merekalah yang sebenarnya memproduksi wacana dan isu yang sering kali menimbulkan gesekan dimasyarakat.
Masyarakat seperti digiring pada persaingan elite politik dan disertakan dalam persaingan tersebut. Sejak pilpres 2014 hingga pilpres 2019 seakan negeri ini terbelah menjadi dua kubu besar. Bahkan masing-masing punya julukan untuk lawan politiknya.
Cebong julukan untuk pendukung Jokowi dan Kampret untuk pendukung Prabowo. Dengan mudahnya melabeli sesama anak bangsa dengan julukan setara binatang.
Sebuah Kisah Tentang Persatuan
Sebelum Republik Indonesia berdiri, Nusantara pernah dipersatukan oleh sebuah kerajaan besar bernama Majapahit, yang dalam Kitab Nagarakertagama, wilayah kekuasaannya saat itu meliputi wilayah Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapura, sebagian Thailand dan Filipina.
Majapahit mencapai masa kejayaan pada masa kepemimpinan Hayam Wuruk, yang berduet dengan panglima besar legendaris, Mahapatih Gajah Mada, yang mengucap Sumpah Palapa demi ambisi menyatukan Nusantara. Mengapa kemaharajaan Majapahit yang besar dan sangat kuat bisa hancur?
Karena perang saudara! Perang Paregreg antara Wikramawardhana melawan Bhre Wirabhumi sesama penerus Hayam Wuruk yang saling berebut kekuasaan.Apakah kita menginginkan Indonesia berakhir seperti Majapahit?
Seperti kata seorang penulis Fahd Pahdepie, “Kita semua hanyalah figuran politik yang disulut emosinya, diobrak-abrik kesadarannya, diadu-dombakan, dibentur-benturkan psikologi dan mentalnya, untuk kepentingan politik”.
Maka dari itu, mari sejenak bersama tinggalkan kubu yang kita dukung, bergerak ke tengah mengambil helicopter view yang lebih luas untuk melihat semua sudut pandang. Memahami sedikit saja apa yang orang lain di kubu seberang pikirkan dan khawatirkan.Setelah pilpres usai, tidak ada lagi 01, tidak ada lagi 02, ini saatnya 03, Persatuan Indonesia.
Ini adalah saatnya kita memperbaiki wajah Indonesia, taubat nasional, rekonsiliasi bangsa untuk merajut kembali tenun-tenun kebangsaan yang terurai selama kontestasi politik 5 tahun belakangan.
Ayo bangun bersama, cuci muka, dan tampar-tampar wajah kita sendiri, saatnya tersadar bahwa polarisasi ini harus disudahi, dikotomi ini harus diakhiri. Kita menuju babak baru bagi tatanan kebangsaan. Kedewasaan dalam perbedaan pilihan. Karena kita memang tak sama dan tak harus sama. Kita bangga karena kita bhineka tapi mampu untuk tunggal ika.
Ayo ke tengah, bergerak menjauh dari kubu kita selama ini, perlahan menghampiri dan memahami kawan di lain sisi, bergandengan dan berangkulan, bersama-sama berusaha mencari titik temu untuk Indonesia. Karena kita tahu bersama, harga sebuah tenun kebangsaan begitu mahal.
