Berbagai kejadian kekerasan seksual terjadi di masyarakat masih menjadi perbincangan yang hangat dan belum turunnya legitimasi yang kuat dari pemerintah. Masyarakat yang terpencil dan masih konservatif menjadi korban utama dalam kekerasan ini.
Disamping itu, perilaku yang melakukan kekerasan seksual ini tidak hanya dilakukan oleh golongan kelas menegah kebawah saja, melainkan golongan atas sangat mudah melakukan dengan cara halus dan tertutup dari jangkauan media dan masyarakat. Adanya kekerasan seksual ini didasari dari faktor internal dan eksternal.
Faktor internal yang memicu kejadian ini adalah karena nafsu yang belum terpuaskan meskipun sudah mendapat harta dan jabatan. Bahkan harta dan jabatan menjadi salah satu faktor eksternal untuk memicu kejadian kekerasan seksual ini.
Faktor eksternal lainnya adalah disebabkan oleh masalah ekonomi yang menjadikan pelakunya untuk melakukan berbagai kejahatan, dan salah satunya kekerasan seksual. Selain itu, faktor sosial yang tidak berjalan dengan baik menjadikan sesorang untuk melampiaskan seluruh kegundahan dunia dan masalahnya dengan kekerasan seksual.
Kejadian kekerasan seksual hingga tahun ini menunjukkan bahwasanya perlunya dukungan kekuatan hukum agar terlihat kepedulian pemerintah atas kejahatan ini. Tokoh masyarakat yang berkuasa di birokrasi negara juga belum menunjukkan taring dan suaranya dengan jalan pengesahan hukum untuk menindak lanjuti masalah ini.
Seolah-olah hal ini masih bisa di nomor duakan demi kepentingan yang lainnya. Begitu banyak tokoh diatas sana yang mampu berbagi tugas dalam membahas masalah ini dengan kepentingan lainnya, tetapi hanya segelintir saja yang bersuara dalam masalah yang mereka katakan lebih penting dari masalah ini.
Pemerintah yang berwenang atas pengesahan ini juga mesti dipertanyakan akan keterlibatannya menolak atau mendukung kekerasan ini. Menolak sudah menjadi kepastian dan kewajiban yang dijalankan, tetapi mendukung bisa menjadi selingan dan kurang transparan dalam jangkauan info bagi masyarakat.
Terbukti dengan berbagai hotel yang disediakan di beberapa kota, terutama kota pusat dan kota wisata, ditemukan adanya daftar porstitusi yang berasal dari siswa dan mahasiswa. Mereka melakukan hal itu bukan untuk kepentingan pribadi saja, tetapi hal itu terpicu dengan faktor eksternal tadi dan akhirnya terlibat pada kasus kekerasan yang malah menjadi kesalahan mereka yang menjadi korban kekerasan tadi dengan alasan bahwa mereka juga terkait kriminalitas yang lain.
Sehingga kekerasan dan diskriminasi yang dirasakan oleh rakyat menengah kebawah terutama masalah kekerasan seksual ini menjadi hal yang biasa dan sering ditemukan.
Terkait beberapa korban yang ditemukan dalam berita terbaru ini, menyatakan bahwasanya perlunya penyegeraan tuntutan kuasa karena adanya siksa. Suara yang dibutuhkan melalui jalur hukum demi berkurangnya kekerasan seksual ini seperti sirine yang belum menyadarkan petugas satpam yang sedang mengurus parkir.
Padahal, sirine itu bunyi dengan tujuan ada hal yang perlu segera di dahulukan untuk mendapat perhatian khusus dan dapat dilanjutkan tugas lainnya ketika masalah itu sudah ditanggapi dan dapat melanjutkan pekerjaannya kembali.
Tahun demi tahun akan selalu berjalan seiiring berjalannya waktu dan zaman, tetapi akan terus berbunyi sirine tersebut jika tanggapan dari satpam tadi belum segera dilakukan demi visinya menjaga dan menyejahterakan rakyat. Adapun suara rakyat yang sedang menangis agar segera mendapat pelayanan ini masih menjadi suasana yang tegang antara masyarakat dengan pemerintah.
Jika legitimasi sudah di sahkan secara resmi dan mendapat perlakuan khusus untuk menanggapi kekerasan ini, maka akan usai sudahlah satu tangisan rakyat yang menjadi barisan pertama dalam meminta tuntutan ini.
Harapan rakyat tidak hanya sekedar untuk meminta tulisan dalam stempel kekuasaan yang tinggi kualitasnya, tetapi juga aksi dari pihak yang berwenang untuk mengentaskan masalah yang belum kunjung usai ini.
Setelah melihat bahwasanya pihak berwenang saat ini memiliki masalah dalam mengentaskan masalah ini, maka perlu evaluasi untuk pihak yang akan berwewenang seterusnya.
Dalam mengkritisi dan menanggapi kebijakan diperlukan evaluasi dan perbaikin, bukan hanha berani untuk bersuara bersama dalam melihat masalah. Karena dalam kekerasan seksual ini, tidak menjadi masalah internal negara dan masyarakat saat ini saja, melainkan masalah yang sudah menjadi sejarah kekerasan yang masih berlanjut terjadi.
Oleh katena itu, dalam mengesahkan peraturan itu tidak hanya dibutuhkan legitimasi hukum negara saja, melainkan ditambah kesadaran internal agar dapat saling membantu menghapuskan kekerasan ini.
Kesimpulan dalam tulisan ini adalah agar adanya pergerakan yang cepat dalam penghapusan siksa dan kekerasan seksual. Permintaan yang menurunkan kuasa hanya sebagai gertakan agar pihak yang berwenang dapat berevaluasi dalam mengeluarkan kebijakan yang akan didengar oleh publik.
