Suhu pra-pilpres yang makin memanas, tak ayal membuat masyarakat terjebak dan larut dalam sengatnya persaingan politik, terutama dalam mempertahankan dan mengampanyekan pilihan politik—bagi yang sudah punya pilihan politik—bahwa pilihannyalah yang terbaik dan layak dipilih.
Padahal, ujung-ujungnya sikap semacam itu hanya akan mendegradasi kesadaran kita, kemudian kita tercebur dalam kubangan kesadaran palsu; karena larut dalam semangat berfanatik ria tanpa melihat secara jernih dan objektif.
Di tahun politik semacam sekarang ini, isu apa pun bisa menjadi bola panas. Lebih-lebih isu yang menyangkut dengan urusan agama, primordialitas, dan golongan masyarakat. Pernyataan-pernyataan kontroversial pun bakal selalu hadir di beranda media sosial kita, yang belum tentu juga benar atau tidaknya. Belum lagi judul-judul berita yang bertebaran yang kadang begitu menguras emosi dan menjengkelkan.
Belakangan ini, misalnya, publik dihebohkan dengan pernyataan Ketua Umum PBNU Kiai Said Aqil Siradj dalam acara Harlah ke-73 Muslimat NU. Beliau mengatakan di hadapan kader-kadernya bahwa “Agar berperan di tengah-tengah masyarakat. Peran apa? Peran syuhudan diniyan, peran agama. Harus kita pegang. Imam masjid, khatib-khatib, KUA-KUA, Pak Menteri Agama, harus dari NU, kalau dipegang selain NU salah semua.”
Ungkapan pemimpin ormas Islam besar tersebut kemudian memancing keriuhan dan ekspresi beragam dari publik. Jelas, ada yang tidak terima dengan pernyataan kontroversial semacam itu lantaran merasa berada di posisi yang “salah” itu—karena bukan kader NU. Ada juga yang mengatakan bahwa ungkapan itu wajar saja untuk memotivasi kadernya (kader NU). Atau pandangan ketiga yang menganggap ketua umum PBNU terlampau pragmatis dan mengajarkan kadernya untuk demikian. Tentu, kita jangan terburu-buru menyimpulkan ini dan itu. Semua itu harus diposisikan sebagai praduga yang perlu ditabayunkan lebih dahulu.
Dalam kondisi seperti saat ini sebenarnya kita membutuhkan sosok yang bisa memberikan uswah yang baik (hasanah) dalam menyikapi pelbagai perkembangan kondisi kebangsaan kita. Sosok yang memberikan semangat berjuang tanpa pamrih dan penuh kerelaan, tanpa terjebak pragmatisme sempit.
Sosok pejuang yang lurus dan teguh memegang khittah perjuangan menciptakan khairu umah. Sosok pemimpin yang “sedikit bicara, banyak bekerja”. Sosok ulama yang teduh dengan pernyataan-pernyataan mencerahkan. Sosok pemersatu yang tak henti menyuarakan ukhuwah wathaniyah dan ukhuwah Islamiyah di berbagai kesempatan.
Sosok seperti disebutkan di atas muncul dari Ketua Umum PP Muhammadiyah Haedar Nashir. Ideolog Muhammadiyah dengan segudang pemikiran cemerlang ini memang layak menjadi uswah bagi umat hari ini—tidak hanya bagi kader-kadernya. Sikap yang ditampilkan ulama bersahaja ini juga tidak pernah lepas dari amanat persyarikatan.
Coba saja kita lihat bagaimana sepak terjangnya ketika ada pihak-pihak tertentu yang hendak menyeret Muhammadiyah ke dalam arus kepentingan politik praktis kontestasi pilpres 2019.
Dengan santun dan tegas beliau mengatakan bahwa Muhammadiyah akan tetap teguh pada Khittah Denpasar tentang Perjuangan dalam Kehidupan Berbangsa dan Bernegara (2002). “Jadi, setiap periode sejak Kiai Dahlan sampai kapanpun bahwa Muhammadiyah berdiri di atas kepribadian dan khittahnya. Jadi itu sudah prinsip Muhammadiyah dan tidak ada yang berubah,” kata Haedar menegaskan, Senin (27/11).
Dalam merespons ungkapan Ketum PBNU, alih-alih berpraduga seperti yang disebutkan di atas, beliau justru mengingatkan seluruh umat Islam dan warga Muhammadiyah agar bisa memandang persoalan tersebut dengan bijak dan dewasa. Tentu, ukhuwah Islamiyah dan ukhuwah wathaniyah itu begitu mahal harganya. Tidak untung apa-apa jika harus rusak akibat pernyataan kontroversial tersebut. “Mari ciptakan suasana damai dan keadaban mulia dalam berbangsa,” tegasnya.
Menguatkan Ukhuwah
Seperti saya tulis di bagian pembuka tulisan ini, ke depan kita bakal disuguhi beragam fenomena politik yang tensinya bakal makin panas. Maka kedewasaan dan sikap bijaksana menjadi kunci untuk menumbuhkan demokrasi yang sehat sebagaimana diidam-idamkan setiap orang. Kerugian materi mungkin bisa dengan mudah kita lunasi.
Namun, siapa yang mau menanggung bangkrutnya moralitas bangsa jika persaudaraan yang selama ini terjalin justru hancur lebur oleh sebab kepentingan dan fanatisme terhadap pilihan politik dan primordialisme golongan yang membabi-buta. Apalagi jika pangkalnya hanya pragmatisme belaka.
Itu artinya, menjaga ukhuwah mesti menjadi prioritas kita ke depan. Ukhuwah yang kuat bisa menjadikan kita serasa senasib sepenanggungan sesama umat manusia. Baik ukhuwah Islamiyah maupun ukhuwah wathaniyah, keduanya menjadi suatu hal yang erat dan penting untuk menciptakan iklim kehidupan berbangsa dan bernegara yang kondusif dan maju.
Pesta demokrasi ini menjadi salah satu momentum kita tingkatkan ukhuwah untuk membangun bangsa. Jangan sampai ikhtiar itu tercederai secuil kebencian dan rasa paling benar.
Oleh seba itulah, budaya demokrasi yang usang dan kumuh dengan kampanye menebar fitnah, hoaks, dan menyuarakan kebencian sudah saatnya kita tanggalkan jauh-jauh. Sebab, untuk menjadi bangsa yang berkemajuan, sumber daya insaninya pun harus berpikir maju, bersikap dewasa dan bijak menghadapi perbedaan, dan tidak terjebak dalam sekat primordialitas. Karena bangsa Indonesia ini berdiri di atas semangat gotong-royong, yang artinya ada ikatan ukhuwah yang kuat di antara berbagai elemen bangsa. Wallau alam.
