Baru-baru ini bangsa Indonesia diisukan dengan adanya penambahan masa jabatan kepemimpinan presiden hingga tiga periode, ataupun ada yang mengusulkan pemilihan presiden dilakukan secara demokratis tak langsung, melalui pemilihan oleh MPR.
Persoalan kepemimpinan memang selalu memberikan kesan yang menarik dan penuh dengan perdebatan. Mulai dari konteks polemik kepemimpinan Muslim dan non-Muslim, persoalan suku dan etnis, mantan narapidana dan koruptor, hingga tarik ulur kepentingan periodesasi kepemimpinan.
Sederhananya, kajian tentang kepemimpinan ternyata lebih pragmatis yakni hampir selalu muncul dalam situasi-situasi tertentu di mana mendapatkan momentum politiknya.
Misalnya, kajian dan diskusi tentang justifikasi ataupun pelarangan kepemimpinan non-Muslim untuk konteks Indonesia seketika membeludak ketika isu tentang Ahok menjadi salah satu kandidat kuat di pemilihan Gubernur Jakarta tahun 2017.
Ataupun ketika isu tentang kepemimpinan perempuan menjadi hangat diperbincangkan ketika Megawati tampil sebagai Presiden RI ke-5. Pro kontra menyelimuti dengan berbagai dalil dan argumentasinya.
Berbagai kesimpulan pun hadir seolah-olah berusaha memberikan solusi dan hendak menerangi jalan perpolitikan di Indonesia. Namun sayangnya, model kajian semacam ini tidak lebih dari sekadar pseudo affirmation, yang hanya mencari momentum bagi subjektivitas dan jalan penetrasi kepentingan oligarki.
Dari Leader ke Leadership
Jika kita mengkaji literatur-literatur tentang kepemimpinan, kita akan dihadapkan pada segudang penjelasan tentang bagaimana seorang menjadi pemimpin ideal, sikap dan gaya yang sesuai dengan situasi, dan syarat-syarat pemimpin yang berintegritas.
Dialektika pemikiran tentang kepemimpinan memang dinamis dan menjadi hangat diperbincangkan. Berbagai wacana dan paradigma mengenai sosok pemimpin yang ideal seolah-olah semakin terlihat. Akan tetapi diskursus tersebut sayangnya belum dibarengi dengan tindakan nyata. Hasilnya, bangsa ini masih tetap saja mengalami krisis kepemimpinan.
Betapa tidak mengecewakan, pemimpin-pemimpin yang telah ada, yang dirasa cukup mumpuni untuk memimpin, ternyata di tengah jalan telah banyak mengkhianati masyarakat karena berbagai kasus yang dialaminya mulai dari korupsi, jual beli jabatan, pemborosan anggaran, hingga tindak asusila.
Faktanya kegagalan para pemimpin dalam mengemban amanah, menjadi permasalahan baru dalam diskursus kepemimpinan. Sehingga yang terpenting sebetulnya bukan lagi pada soal siapa, melainkan pada apa dan bagaimana bentuk kepemimpinan baru itu. Dengan kata lain, yang harus kita perhatikan bersama bukan lagi sekadar tokoh atau pemimpin (leader) tapi kepemimpinan (leadership).
Generasi Muda
Lebih lanjut perlu didiskusikan juga tentang bagaimana negeri ini memiliki masa depan kepemimpinan yang lebih baik. Memformulasi format kepemimpinan yang ideal harus diimbangin dengan menghadirkan sosok-sosok pemimpin yang berkualitas intelektual dan moral.
Sayangnya, bangsa Indonesia tidak mungkin lagi menaruh harapan pada generasi tua. Selain susah untuk mengikuti perkembangan, kaum tua juga cenderung kurang responsif dan gesit dalam merespon perubahan.
Kaum muda lah yang memiliki potensi lebih untuk mendapat tempaan (godogan) menjadi seorang pemimpin yang ideal. Generasi muda harus mendapatkan perlakuan baik dan sambutan hangat. Karena tanpa peran seorang pemuda tentu bangsa ini akan lapuk dimakan zaman.
Pemuda harus benar-benar diarahkan dengan matang dalam menjalankan perannya. Agar nantinya diperoleh para pemimpin-pemimpin baru yang lebih baik untuk memimpin bangsa ini.
Generasi Mahasiswa
Kaum muda, khususnya mahasiswa, sebagai calon intelektual, menempati posisi strategis di setiap petala sosial kemasyarakatan. Keistimewaan yang disandang karena mereka memperoleh kesempatan mengenyam pendidikan di jenjang perguruan tinggi. Suatu level pendidikan yang mengajarkan kedewasaan berpikir dan kemampuan meneropong masa depan.
Sebagai pemimpin masa depan, mahasiswa dituntut keampuhan paripurna, sebagai intelektual yang tidak hanya bertumpu pada aspek formal penguasaan materi keilmuan, tetapi didukung skill kepemimpinan dan keterampilan dalam upaya mengembangkan ide dan mengaktualisasikan gagasan dalam konteks peningkatan dan kemajuan taraf hidup masyarakat.
Karena apa, di masa depan, persoalan bangsa Indonesia sepenuhnya sudah sangat berbeda, dan untuk menghadapinya dibutuhkan tipe kepemimpinan yang juga berbeda. Cepat atau lambat, masyarakat kita akan semakin kritis dan mulai mengerti hak-haknya.
Mereka tidak ingin hanya menjadi obyek yang terus-menerus diatur oleh pemimpin mereka. Masyarakat ingin dibujuk, dirayu, dan dikeloni. Kalau tidak, potensi destruktif akan mereka kembangkan. Akibat yang paling gawat, jika hal semacam itu terus terjadi, adalah perpecahan nasional dan rontoknya pilar-pilar kesatuan.
Kepemimpinan Transformasional
Jika dikaitkan dengan konteks yang ada, maka dalam kepemimpinan saat ini sangat diperlukan kemampuan pemimpin yang mampu menyesuaikan dengan perubahan. Kepemimpinan yang efektif adalah kepemimpinan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi dari orang-orang yang dipimpinnya serta konteks-konteks yang mengitarinya seperti teknologi, budaya, pluralitas, ekonomi dan sosial-politik.
Salah satu bentuk kepemimpinan yang diyakini dapat mengimbangi pola pikir dan refleksi paradigma baru dalam arus globalisasi dirumuskan sebagai kepemimpinan transformasional. Model Kepemimpinan ini digambarkan sebagai gaya kepemimpinan yang dapat membangkitkan atau memotivasi masyarakat, sehingga dapat berkembang dan mencapai kinerja pada tingkat yang tinggi, melebihi dari apa yang mereka perkirakan sebelumnya.
Gaya kepemimpinan tranformasional dianggap efektif dalam situasi dan budaya globalisasi terutama di era disrupsi seperti sekarang ini. Kepemimpinan ini didasarkan pada kekayaan konseptual, yang dipadu dengan gagasan praksis melalui karisma, konsideran individual dan stimulasi intelektual. Model ini diyakini akan mampu melahirkan pemikiran-pemikiran untuk jangkauan ke depan, menjaga nilai dan prinsip demokrasi dan membangun pemerintahan transparansi.
Kepemimpinan adalah Panggilan Sejarah
Oleh karena itu, menghadapi tantangan yang semakin kompleks dan semakin besar dewasa ini dan di masa depan, maka merupakan panggilan sejarah bagi generasi masa kini untuk meletakkan dasar yang kuat bagi sistem kepemimpinan nasional di masa mendatang.
Tentu saja ikhtiar ini masih lebih baik daripada membiarkan adanya model kepemimpinan sepanjang masa (long life leadership) yang berpotensi melahirkan otoritarianisme. Artinya membiarkan seseorang atau sekelompok orang mengorganisir negara dengan sikap represif, mengkebiri nilai-nilai demokrasi dan kemanusiaan adalah mutlak sesuatu yang harus ditentang dan dilawan.
Pada akhirnya, persoalan kepemimpinan adalah tugas bersama dan tidak bisa dimonopoli oleh sekelompok orang maupun golongan, agama dan suku tertentu. Proses diskusi kepemimpinan harus bisa dilepaskan dari sekat-sekat pembatas primordial.
