Sekilas tentang Federasi Australia
Federalisme diadopsi di Australia pada tanggal 1 Januari 1901, ketika enam koloni Australia yang berpemerintahan sendiri di New South Wales (NSW), Queensland, Australia Selatan (SA), Tasmania, Victoria, dan Australia Barat (WA) bersekutu, dan secara resmi membentuk Persemakmuran Australia. Federalisme ini dijalankan dengan membagi dan memisahkan kekuasaan antara pemerintah nasional (Federal) dan pemerintah negara bagian (state) – teritorial yang memiliki Premier/Chief Minister tersendiri.
Dalam aturan tertulis, konstitusi Australia mengatur kewenangan pemerintah nasional, sedangkan hal-hal yang tidak diatur dalam konstitusi menjadi kewenangan dari pemerintah negara bagian dan teritorial. Hal ini menunjukkan bahwa Australia menerapkan konsep Dual Federalism.
Namun, dalam praktiknya di masa kini, Federalisme di Australia dipahami sebagai bentuk dari ‘marble cake Federalism’ atau Cooperative Federalism. Bentuk Federal ini merupakan sistem yang menggambarkan situasi saat banyak tanggung jawab yang tumpang tindih dan diurusi oleh kedua tingkat pemerintahan, serta seluruh pemerintah (baik nasional maupun negara bagian-teritorial) perlu berkooperasi untuk mencapai tujuan bersama.
Federalisme dan Covid-19 di Australia
Dalam konteks terbaru, fenomena marble cake Federalism ini tampak dalam sikap yang diambil oleh pemerintah federal dan negara bagian guna merespons pandemi Covid-19 yang meluas di Australia. Hal ini terlihat dari tanggapan awal mereka terhadap pandemi dengan membentuk Kabinet Nasional (National Cabinet) di bulan Maret, yang terdiri dari Perdana Menteri Australia, Premier dari enam negara bagian Australia, dan Chief Minister dari dua wilayah teritorial Australia.
Kabinet Nasional yang menghimpun semua First Ministers ini diharapkan menjadi wadah bagi pemerintah di seluruh Federasi untuk berkoordinasi secara efektif dalam pemberian informasi dan perumusan kebijakan bersama guna menangani penyebaran Covid-19. Perlu diketahui bahwa di Australia saat ini, pemerintah Federal dikuasai oleh Partai Liberal, bersama dengan tiga negara bagian, yakni New South Wales (NSW), Australia Selatan, dan Tasmania.
Sementara itu, di tiga negara bagian dan dua wilayah teritorial lainnya dikuasai oleh Partai Buruh, yakni Australia Barat, Queensland, Northern Territory (NT), Australian Capital Territory (ACT), dan Victoria.
Secara keseluruhan, Kabinet Nasional tampaknya telah memenuhi harapan tersebut. Lembaga ini telah memberikan tanggapan yang efektif terhadap pandemi dan, sebagian besar interaksi antar First Ministers tampaknya bersifat kolegial. Selain itu, lembaga ini diklaim mampu mengikat First Ministers pada keputusan yang dicapai dalam kabinet nasional dengan setuju untuk mematuhi konvensi dan solidaritas kolektif, khususnya dalam masa awal pandemi Covid-19.
Selama gelombang pertama, Australia dinilai berhasil mencegah banyaknya kasus paparan virus dan korban meninggal, dengan menutup perbatasan internasional dan berbagai kebijakan lainnya. Keberhasilan ini menimbulkan klaim bahwa pembentukan Kabinet Nasional adalah kemajuan besar dalam Federalisme Australia, yang membuka jalan untuk transformasi kerja sama antara pemerintah Federal dan pemerintah negara bagian-teritorial. Singkatnya, mereka telah menghasilkan badan antar pemerintah yang dicirikan dengan prinsip “keterusterangan dan kolegialitas”.
Namun, klaim ini dipandang cukup problematis dan terlalu dilebih-lebihkan. Mengingat, Kabinet Nasional dirasa tidak akan memberi perubahan signifikan dalam dinamika fundamental hubungan antar pemerintah di Australia. Lembaga ini tidak dapat, misalnya, memaksa Premier dan Chief Minister untuk menjalankan konvensi yang telah disepakati dan memberi hukuman apabila tidak melaksanakan. Selain itu, keberadaan Kabinet Nasional juga tidak akan secara otomatis menyelesaikan ketegangan yang sering terjadi di antara First Ministers.
Ketika gelombang kedua pandemi terjadi di negara bagian Victoria, keterbatasan otoritas dan fungsi dari lembaga ini mulai tampak. Dalam beberapa kejadian saat memasuki periode tersebut, terlihat perdebatan antara Pendana Menteri Scott Morrison yang berasal dari Liberal dan beberapa Premier dari Partai Buruh, seperti Premier Victoria Daniel Andrews dan Premier Queensland Annastacia Palaszczuk. Hal ini khususnya disebabkan perbedaan pandangan di antara mereka soal kebijakan penutupan perbatasan/lockdown sekaligus posisi mereka atas masalah ekonomi dan kesehatan masyarakat yang telah bercampur dengan kepentingan politik.
Mengingat beberapa negara bagian diperintah oleh Partai Buruh, yang merupakan oposisi di parlemen Federal, sejumlah pejabat Federal menuduh Premier dari Partai Buruh telah “bermain” politik. Perbedaan kepentingan semakin terlihat jelas di sini, ketika pemerintah Federal menginginkan perbatasan antar negara untuk segera dibuka agar roda perekonomian dan bisnis segera berjalan, tetapi pemerintah negara bagian tidak segera mengindahkan permintaan tersebut karena merasa masih belum aman. Hal ini memperlihatkan bahwa Federalisme di Australia benar-benar diuji di masa pandemi.
Dalam konteks ini, justru praktik Dual Federalism lebih tampak, dibanding Cooperative Federalism. Dual Federalism adalah konsep untuk menggambarkan hubungan Federal-negara bagian ketika kedua pemerintah menikmati wilayah kewenangan yang eksklusif dan tidak tumpang tindih. Ini adalah jenis Federalisme yang normal karena Negara-negara yang bergabung dengan Federasi ingin tetap menjadi pemerintah independen dan tidak ingin diperlakukan sebagai sub-divisi administratif dari pemerintah Federal, tetapi agak menyulitkan dan kontra-produktif ketika dihadapkan dengan situasi krisis.
Namun begitu, meski terdapat perselisihan dan perbedaan kepentingan antara pemerintah Federal dan negara bagian, Australia tetap tergolong mampu untuk mengontrol pandemi. Pemerintah Federal, misalnya, telah menandatangani kesepakatan untuk memperoleh jutaan vaksin yang cukup untuk sebagian populasi rentan mereka. Diantaranya adalah vaksin yang dikembangkan oleh perusahaan farmasi AS Pfizer dan BioNTech Jerman, yang diharapkan Australia dapat mulai digunakan awal tahun depan.
Sementara itu, negara bagian Victoria yang merupakan titik awal gelombang kedua di Australia, kini telah mencatatkan 14 hari berturut-turut tanpa satu kasus pun, dan keberhasilan ini telah diikuti secara nasional. Di negara bagian lain, seperti New South Wales, mereka memiliki sistem karantina yang sangat baik dan kapasitas pengujian, pelacakan, dan isolasi yang sangat baik, yang memungkinkan pihak berwenang untuk menanggulangi setiap wabah yang muncul.
Singkatnya, kepercayaan pemimpin politik kepada pendapat pakar ilmiah dan sains, kualitas struktur kesehatan yang mumpuni, didukung dengan kemauan rakyat untuk patuh pada protokol kesehatan telah membawa kondisi yang lebih menguntungkan bagi Australia, dibanding negara lain yang kondisi politiknya pun memanas akibat kondisi krisis ini.
