Buntut dari bocornya draft surat dukungan Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar kepada Ridwan Kamil – Daniel Muttaqin, telah menyulut polemik di internal partai berlambang beringin khususnya di Jawa Barat. Meski telah di konfirmasi langsung oleh Sekretaris Jenderal Partai Golkar Idrus Marham, bahwa surat tersebut bodong dan tidak bisa dipertanggungjawabkan, namun polemik ini masih menjadi perbincangan di warga Jabar, terutama di kader dan simpatisan Golkar Jabar.
Ini bisa dilihat dari respon kader dan simpatisan Golkar yang menggelar demonstrasi di kantor DPD Partai Golkar Jawa Barat. Demonstrasi ini sebagai reaksi dari rasa kekecewaan kader partai Golkar Jabar yang menggantung nasib Dedi Mulyadi dalam bursa Pilkada. Tak hanya itu, di beberapa Kabupaten/Kota, misalnya di kabupaten Bandung bahkan mereka menggelar aksi pengembalian kartu tanda anggota sebagai bentuk protes terhadap sikap DPP Golkar.
Dengan beredarnya sebaran bocoran surat DPP Partai Golkar yang di tandatangani Ketua Umum dan Sekjen, yang sampai saat ini pun belum jelas asal-usulnya, maka suka atau tidak, DPP Golkar harus menghadapi sentimen mayoritas kader maupun simpatisan yang menginginkan Dedi Mulyadi menjadi satu-satunya kader yang diusung untuk maju sebagai Calon Gubernur Jawa Barat periode 2018-2023 melalui Partai Golkar.
Manuver elit Partai berlambang beringin ini bisa saja menuai blunder. Golkar bisa jadi ditinggalkan para kader maupun simpatisan setia karena dianggap kelompok elit telah merampas hak serta mengabaikan aspirasi kader dan simpatisan serta warga Jawa Barat. Bahkan bisa jadi Golkar akan menjadi musuh bagi mereka para kader maupun simpatisan yang selama ini teruji loyalitas nya dalam mempertahankan diri dari keterpurukan. Padahal, sebagaimana kita ketahui, Jabar merupakan lumbung suara terbesar secara nasional yang menjadi bandul Golkar dalam mendulang dukungan pemilih.
Sikap elit yang mengabaikan masa depan partai dan suasana kebatinan kader dan simpatisan Golkar merupakan sebuah kecerobohan politik yang harus segera dihentikan. DPP Golkar tak boleh mengulur waktu lagi sehingga rekomendasi dukungan harus segera diterbitkan. Alih-alih memberikan rekomendasi kepada kader terbaiknya di Jawa Barat, tapi malah menuai kontra dengan simpang siur bocornya SK bodong. Itu sebabnya, bagi kalangan kader dan simpatisan Golkar, surat bodong ini ditafsirkan sebagai arena menciptakan ruang politik transaksional para elit semata. Jika ini benar, maka para elit ini telah mengkhianati slogan “Suara Golkar Suara Rakyat”. Bagaimana tidak, aspirasi (suara) rakyat yang notabene mereka adalah warga, kader dan simpatisan yang teruji loyalitasnya pun diabaikan.
