Harus diakui, generasi ini, generasi milenial berhutang besar pada internet. Sebab, melalui internet ruang publik (public sphere) yang diwacanakan oleh Jurgen Habermas (1964) memberi kemungkinan setiap masyarakat yang satu dengan masyarakat lainnya untuk bertukar pendapat dalam rangka asimiliasi wacana politik.
Terlepas dari argumen yang disampaikan memperkuat opini atau malah menimbulkan selisih pendapat di media sosial. Namun, selama disampaikan dengan batasan integrasi argumen yang etis. Tentu sangat baik untuk mengisi ruang-ruang diskursus khazanah debat dalam rangka memupuk partisipasi. Pun bisa menciptakan politik kebudayaan kita yang sekarang ini mulai hilang sejak era internetisasi berkembang.
Apalagi ruang lingkup internet bersifat tak bertuan, tidak dibatasi oleh ruang dan waktu membutuhkan diskursus berbeda dengan rapat-rapat politik yang perdebatannya sangat eksklusif tergantung jumlah peserta forum.
Pertama-tama, saya membaca utuh tulisan dari peneliti senior LSI Network Ikrama Masloman berjudul “Mendiagnosis Potensi Kegagalan PSI” yang tayang di Kolom Detik tanggal 24 juli 2018 yang lalu. Kedua, saya berselisih pendapat dengan argumen yang disampaikan penulis.
Platform
Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah pemilih milenial pada Pemilu 2019 berada sekitar 35 juta. Jika pengelompokan generasi milenial adalah mereka yang berumur 17-34 tahun maka terdapat 34,4 persen potensi pemilih anak-anak muda yang memiliki hak suara di Pileg/Pilpres tahun depan.
Sebagai partai politik yang populer dengan eksperimen partai anak muda yang kepengurusannya dibawah umur 45 tahun, Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusung platform perjuangan; “Menebar Kebajikan, Merawat Keragaman dan Mengukuhkan Solidaritas” dengan agenda utama sebagai partai anti-korupsi dan anti-intoleransi. Pada jejak digital dan linimasa media sosial terlihat jelas, PSI masih konsisten dalam agenda politik yang mereka kampanyekan selama ini.
Pertama, PSI sebagai partai politik anti-korupsi. Para pengurus PSI secara bergantian kerap tampil di media untuk mendukung penguatan KPK dalam rangka pemberantasan korupsi.
Lalu yang tersahih adalah rilis yang dilakukan oleh Bawaslu RI terkait bakal caleg yang didaftarkan partai politik ke KPU (27/7/2018). Ditemukan 199 orang bakal caleg yang merupakan eks-napi korupsi dan PSI menjadi satu-satunya partai politik yang tidak mencalonkan mantan koruptor di Pileg 2019.
Kedua, partai yang anti terhadap tindakan intoleransi. Sejak berdiri hingga hari ini, PSI konsisten mengkampanyekan pentingnya toleransi dalam rangka merawat keragaman di Indonesia. Hal ini terlihat jelas pada pelbagai kesempatan para pengurus PSI selalu bersikap keras melawan atas peristiwa-peristiwa intoleran yang berpotensi merusak keragaman.
PSI selalu aktif dalam bersikap mengutuk segala tindakan intoleran tersebut. Tidak hanya itu, PSI juga aktif bersikap atas pelbagai maraknya peristiwa tindakan persekusi di Indonesia dalam beberapa waktu terakhir ini.
Langgas
Pada analisis saya atas “diagnosis” yang dilakukan oleh Peneliti Senior LSI Network Ikrama Masloman terhadap potensi kegagalan PSI tidak dituliskan secara utuh. Ada informasi yang belum atau sengaja tidak disampaikan secara komprehensif dalam rangka mengkomparasikan fenomena partai yang digagas oleh generasi milenial di pelbagai belahan dunia.
Pun harus diakui pula, generasi milenial selalu punya karakter yang kemauan dan jalan pikirannya susah untuk dipahami. Bahkan karakter generasi milenial tersebut diidentifikasi bersifat langgas. Pada pengertian yang lebih sederhana menurut KBBI, kata langgas berarti tidak terikat sesuatu (bebas). Fenomena langgas ini pula menjangkit seluruh aktifitas politik generasi milenial di dunia termasuk Indonesia dalam platform perjuangan mereka.
Misalnya kesuksesan Partai Demosisto di Hong Kong yang dimotori anak muda seperti Nathan Law dan Joshua Wong hingga mampu meraih kursi parlemen memiliki catatan tersendiri. Partai Demosisto mengusung plaform politik “penentuan nasib sendiri dan demokrasi” dengan isu-siu rasial yang mereka kampanyekan terhadap etnis tertentu.
Kemudian Sebastian Kurz, pemuda 31 tahun yang berhasil menjadi Kanselir Austria yang maju dari partai sayap kanan, Freedom Party (FPOe). Sejak masih menjabat menteri urusan integrasi (2011) dan menteri luar negeri (2013) hingga terpilih menjadi kanselir di Austria (2018) Kurz mengkampanyekan pamflet politik yang rasial karena kerap mengkampanyekan penolakannya terhadap pengungsi dan imigran.
Berbeda dengan Perdana Menteri Kanada Trudeau dan Presiden Prancis Emannuel Macron saat terpilih diusia muda. Trudeau membawa slogan “Real Change” yang mengakomodir keragaman, dan gender di Kanada. Hal ini terbukti dari 30 menteri dikabinet Trudeau, perbandingan gendernya 50:50 yaitu 15 perempuan dan 15 laki-laki. Lebih lanjut kebijakan-kebijakan Trudeau sangat ramah pada kelompok imigran.
Tak jauh berbeda dengan Trudeau kemenangan Macron pada mei 2017 lalu bersama kelompok independen En Marche juga mengkampanyekan pentingnya keragaman. Macron terpilih setelah menang melawan melawan Marine La Pen, politisi sayap kanan Prancis yang terkenal sangat rasis dan intoleran terhadap imigran.
Keniscayaan
Politik anak muda milenial selalu punya jalan perjuangannya masing-masing. Isu dan positioning partai yang dibawa pun berproses dengan gaya mereka sendiri. Kondisi ini pula yang sedang dijalankan oleh PSI dalam rangka memikat hati voters (pemilih). Kalau kita menyadari secara utuh, kemampuan PSI untuk menjadi salah satu partai politik peserta pemilu 2019 menjadi prestasi tersendiri untuk anak-anak muda Indonesia.
Apalagi PSI merupakan satu-satunya partai politik yang Surat Keputusan (SK) Kemenkumham benar-benar baru dan bukan merupakan partai politik lama yang di daur ulang. Berbeda dengan partai politik baru lainnya seperti Partai Perindo, Partai Berkarya dan Partai Garuda yang eksis tanpa melalui verifikasi Kemenhumham terlebih dahulu karena berasal dari partai lain yang berganti nama.
Pada titik ini bisa dikatakan PSI sukses dalam rangka konsolodasi partai. Pun ditengah sulitnya persyaratan baik administratif maupun faktual pendirian partai politik di Indonesia. PSI membuktikan mereka mampu melewatinya tahap demi tahap persyaratan pendirian partai politik yang amat rumit di Indonesia.
Apalagi hanya sekadar mempertanyakan basis aktivisme botton up di PSI sebagai indikator dalam sebuah gerakan partai. Secara jelas ini sudah terbantahkan sebab rezim adminsitratif pemilu kita membutuhkan sebuah gerakan yang serius dan terukur pula.
Memang tidak bisa dipungkiri angka 4% parliamentary threshold menjadi tantangan tersendiri bagi PSI. Angka itu merupakan sebuah keniscayaan politik pula bagi PSI untuk mampu mendudukkan kadernya di DPR. Anak-anak muda dari PSI muncul saat banyak pejabat dan wakil rakyat menghianati kepercayaan rakyat karena kasus-kasus korupsi. Pun politik kita membutuhkan hukum kesetiaan.
Sosok Don Raymonde dalam Novel Omerta yang ditulis Mario Puzo mempercayakan Astorre, anak kecil berusia 10 tahun tentang hukum kesetiaan. Bukankah kita juga layak mempercayakan politik kita pada anak-anak muda itu?
