Media tidak pernah benar-benar netral. Sejak awal kemunculannya, media selalu menjadi ruang pertarungan kepentingan, ideologi, dan kuasa. Namun di era digital hari ini, pertarungan itu mengalami transformasi yang jauh lebih halus sekaligus lebih berbahaya. Propaganda tidak lagi tampil dalam bentuk poster besar, siaran radio tunggal, atau slogan yang dipaksakan negara. Ia kini bekerja melalui algoritma, notifikasi, dan lini masa yang kita konsumsi setiap hari.
Kita hidup dalam ilusi kebebasan informasi. Dengan satu sentuhan jari, jutaan berita tersedia. Setiap orang bisa menjadi produsen sekaligus distributor informasi. Demokratisasi ini sering dipandang sebagai kemenangan publik atas dominasi media arus utama. Namun di balik euforia itu, ada persoalan mendasar: siapa yang sebenarnya mengendalikan arus informasi yang kita lihat?
Algoritma media sosial tidak dirancang untuk mencari kebenaran. Ia dirancang untuk mempertahankan perhatian. Konten yang memicu emosi—marah, takut, bangga, benci—lebih cepat menyebar dibandingkan informasi yang tenang dan analitis. Di sinilah propaganda kontemporer menemukan momentumnya. Ia tidak perlu selalu berbohong; cukup membingkai, mengulang, dan menekankan sisi tertentu dari realitas hingga persepsi publik terbentuk sesuai arah yang diinginkan.
Propaganda hari ini bersifat terfragmentasi dan personal. Setiap individu menerima versi realitas yang berbeda sesuai preferensi digitalnya. Ruang publik yang dulu relatif bersama kini terpecah menjadi ruang gema (echo chamber). Dalam ruang gema ini, opini diperkuat tanpa koreksi. Informasi yang sejalan dengan keyakinan pribadi terus diproduksi ulang, sementara perspektif berbeda perlahan tersingkir. Demokrasi yang idealnya dibangun atas perdebatan rasional justru berubah menjadi kompetisi narasi yang emosional.
Fenomena ini terlihat jelas dalam dinamika politik kontemporer. Kampanye tidak lagi sekadar adu program, melainkan adu persepsi. Citra lebih penting daripada substansi. Potongan video pendek, meme politik, dan judul sensasional sering kali lebih berpengaruh daripada argumentasi kebijakan yang panjang. Propaganda modern tidak memaksa orang percaya; ia membuat orang merasa percaya.
Masalahnya, ketika opini publik dibentuk melalui manipulasi emosi dan pengulangan narasi, kualitas demokrasi ikut tergerus. Keputusan politik yang seharusnya lahir dari pertimbangan rasional berpotensi berubah menjadi respons instan terhadap arus informasi viral. Dalam situasi seperti ini, kedaulatan rakyat menjadi ambigu: apakah rakyat benar-benar memilih berdasarkan penilaian kritis, atau berdasarkan realitas yang telah direkayasa secara digital?
Namun menyalahkan teknologi semata tentu tidak cukup. Media sosial hanyalah alat. Yang menentukan arah penggunaannya adalah aktor-aktor politik, ekonomi, dan sosial yang memanfaatkannya. Di sisi lain, publik juga memegang tanggung jawab. Literasi media bukan lagi sekadar kemampuan membaca berita, tetapi kemampuan memahami bagaimana informasi diproduksi, dibingkai, dan disebarkan.
Tantangan terbesar propaganda kontemporer bukan pada kebohongan yang terang-terangan, melainkan pada kebenaran yang dipelintir secara selektif. Ia bekerja dalam abu-abu, bukan hitam-putih. Karena itu, respons terhadapnya pun tidak bisa sekadar berupa sensor atau pelarangan. Yang dibutuhkan adalah penguatan kesadaran kritis dan etika komunikasi publik.
Demokrasi digital seharusnya membuka ruang partisipasi yang lebih luas, bukan mempersempitnya dalam gelembung algoritmik. Jika publik tidak mulai menyadari cara kerja propaganda modern, maka kita berisiko menyerahkan kebebasan berpikir kepada sistem yang hanya mengejar keterlibatan dan keuntungan.
Pada akhirnya, pertanyaan paling mendasar bukanlah apakah propaganda masih ada. Ia selalu ada. Pertanyaannya adalah: apakah kita cukup sadar untuk mengenalinya ketika ia tampil dalam bentuk yang lebih canggih dan lebih ramah? Demokrasi tidak runtuh secara tiba-tiba. Ia bisa terkikis perlahan—melalui layar yang kita pegang setiap hari.
