Di tengah hiruk-pikuk kamuflase politik yang semakin apik, seorang akademisi tata negara Prof Denny Indrayana membikin melek mata kita semua. Melalui satu artikel panjang yang dia tulis paska Ramadhan tempo lalu sedikit banyak memberikan nutrisi bagi literasi politik publik.
Prof Denny berhasil menguraikan sejumlah strategi politik penguasa dalam aktivitasnya menggunakan perangkat negara dengan relasi kuasa yang sulit dibaca. Sejumlah agenda penguasa itu terartikulasikan dalam agenda dukungan-pencegalan terhadap suatu pencalonan. Inilah yang disebutnya dengan 9 strategi dan 10 sempurna. Di sini kita melihat bagaimana Prof Denny membikin kebugaran berpolitik warga sipil melalui resonansi akademik.
Bangsa Indonesia adalah bangsa yang apatik dan meladromatik. Apatik mempersepsikan politik dalam trauma, dan meladromatik dalam memaafakan dosa-dosa penguasa dengan mudah (Sukardi Rinakit, 2009). Di tengah kondisi itu, Prof Denny berhasil memantik kesadaran konstitusional warga negara. Mereka mulai menampakkan kepedulian dan perhatian terhadap politik, utamanya penguasa.
Bahkan, saya pun yakin, Presiden Jokowi yang pada akhirnya mengakui bakal tidak netral dan akan cawe-cawe soal urusan capres-cawapres nanti, adalah imbas dari resonansi akademik melalui ruang-ruang media sosial yang dibikin Prof Denny. Saya pun meyakini, keberadaan Prof Denny inilah yang dimaksud oleh Caknur (sebutan untuk Nurcholis Madjid) dengan ban serep bangsa. Orang yang senantiasa memberikan amunisi spirit kepada warga negara dan mengkritik kerja-kerja penguasa.
Soal Cawe-cawe
Terminologi publik yang paling arab saat ini adalah ihwal cawe-cawe. Terminologi ini diakrabkan melalui agenda politik Jokowi yang selalu mau ikut campur; soal koalisi, komposisi, hingga eliminasi pencapresan. Politik itu dimainkan di luar batas kewajarannya baik secara etika penguasa di satu sisi, atau kaidah konstitusionalitas bernegara di satu sisi yang lain. Dari sinilah muncul adanya terminologi politik baru dewasa ini, yaitu politik cawe-cawe.
Tren terbaru, cawe-cawe ternyata tidak hanya menghinggapi politik, tapi juga ruang berpikir akademik. Ya, Prof Denny yang saya maksud dengan resonansi akademiknya dalam membongkar politik cawe-cawe tadi justru terjebak dalam pusaran cawe-cawe itu sendiri. Dia menggunakan nalar berpikir akademis di luar kompetensinya dalam mendiskursuskan politik dalam ruang perumusan putusan pengadilan.
Dalam uji materi sistem pemilihan legislatif di Mahkamah Konstitusi (MK) yang masih berlangsung, Prof Denny sudah mempersepsikan kalau MK dalam putusannya bakal mengubah sistem pileg dari proporsional terbuka menjadi tertutup. Dengan bermodal kabar dari “orang dalam” serta kalkulasi akademik, dia sudah berkahir pada kesimpulan putusan pengadilan, bahkan ketika putusan itu masih dimusyawarahkan (pre-emptive strike). Mirisnya, kesimpulan itu dibikin isu dan dihidangkan ke hadapan publik.
Akademik cawe-cawe inilah yang perlu saya akrabkan juga kepada publik, di mana nalar akademik—yang bahkan bisa saja salah—dipaksakan dalam ruang yang tidak etis untuk disentuh. Bagaimanapun, proses perumusan putusan dalam pengadilan adalah ruang sunyi di mana hakim menginterpretasikan suatu keadilan. Faktanya juga kewenangan itu sudah dilekatkan kepada sembilan hakim di dalamnya. Kita pun harus mafhum, memberikan tafsir ke hadapan publik soal rumusan putusan yang masih berlangsung tentu tidak dibenarkan.
Saya memahami, Prof Denny khawatir betul dengan kondisi internal MK saat ini. Hal ini juga tidak dapat dilepaskan bagaimana MK selama ini sering memberikan prefensi buruk terkait putusannya dan bagaimana intervensi kuat politik di internal MK itu sendiri. Akan tetapi, mendahului proses rumusan putusan pengadilan kendati melalui kalkulasi akademik yang benar hanya menunjukkan sisi banal dari akademik itu sendiri.
Titik Taut
Hal yang menarik dari pembelaan Prof Denny adalah, bahwa ini menjadi bagian dari advokasi publik agar MK tetap dalam koridor sebagai penjaga konstitusi. Dia mengadvokasi betapa proporsional terbuka perlu untuk dipertahankan dalam pemilu 2024 mendatang. Kalau kita lihat, ungkapan tersebut sebanarnya mengandung tendensi klaim. Alasannya, selain Prof Denny mendahului proses perumusan putusan di hadapan publik, dia juga melakukan interpretasi tunggal terkait sistem pemilihan yang adil. Ini yang dimaksud dengan akademik cawe-cawe yang keberadannya juga perlu dikendalikan.
Di sinilah titik taut cawe-cawe antara politik dan akademik yang saya maksud. Politik cawe-cawe ketika Jokowi mengagendakan pencalonan jagoan politiknya yang secara bersamaan menjegal pencalonan lawan atas nama kepentingan bersama dan kemajuan bangsa. Sedangkan akademik cawe-cawe ketika Prof Denny menggunakan nalar akademis untuk mengadvokasi pengadilan demi putusan keadilan tunggal yang dia maksud. Entitas bocoran yang dipaparkan Prof Denny atas nama advokasi publik itu sama saja ketika Jokowi mengatakan akan cawe-cawe untuk kepentingan bangsa.
Dari sini dapat dilihat kerja-kerja politik dan akademik sudah berada dalam kerangka yang saling bertautan. Kita mengapresiasi bagaimana bangunan ikhtiar Prof Denny dalam mengawal aktivitas bernegara dalam koridor yang konstitusional. Akan tetapi, hal tersebut juga harus dijalankan melalui kaidah-kaidah yang benar. Semoga terminologi cawe-cawe bisa segera menghilang, baik dalam koridor politik maupun horizon akademik.
