Saya teringat obrolan dengan seorang bapak di bus yang hendak menuju ke Surabaya. Singkat cerita, si bapak mengaku senang saat ini tinggal di desa. Dia merasa punya tetangga, ketika punya hajat, para tetangga datang membantunya tanpa diminta. Hal ini bertolak belakang saat dia tinggal di kota. Katannya, di kota itu, aku aku, kamu kamu, nyaris tanpa kekitaan. Hidup penuh persaingan. Tiap hari dia melihat orang-orang bersaing demi mendapat penghidupan yang lebih dari layak.
Tak ayal suasana bersaing masyarakat kota juga menyelimuti proses pendidikan anak-anak mereka. Anak-anak dipacu belajar untuk mendapat nilai bagus. Setelah pulang sekolah, anak harus ikut les di lembaga bimbingan belajar. Mereka harus mendapat nilai ujian nasional (UN) yang memuaskan. Kelak anak bisa bersekolah di sekolah favorit.
Lantas tidak heran ketika sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) diterapkan mendapat protes masyarakat kota yang dengan alasan tidak adil bagi anak yang mendapat nilai UN bagus tapi tak bisa diterima di sekolah favorit. Mereka dengan lantang bersuara aturan zonasi melanggar hak anak untuk memilih sekolah, meruntuhkan motivasi belajar anak, tidak menghargai jerih payah belajar anak dan sejumlah argumen lain.
Namun apakah mereka yang protes itu selama ini melihat minoritas masyarakat kita dari keluarga tak mampu. Anak-anak yang dari keluarga tak mampu dengan prestasi nilai yang kurang harus gigit jari tak bisa bersekolah di sekolah negeri favorit. Siapa yang memperjuangkan mereka?
Selama ini mereka hanya bisa melihat dan menyaksikan bangunan megah dengan segala kemeriahan sekolah negeri yang tidak jauh dari tempat tinggal mereka. Mereka diam dan tidak pernah protes. Mereka tahu diri. Dan selama ini tidak ada yang menyuarakan pembelaan atas hak mereka untuk mengakses fasilitas publik yang bernama sekolah negeri.
Kalau kita berkenan keluar dari cangkang ego, melihat permasalahan dari cara pandang orang lain (empati), niscaya kita bisa berlapang dada dengan sistem zonasi. Dan bersedia berkorban demi kebaikan yang lebih besar daripada sekadar memenuhi hasrat kebutuhan ego. Kita harus sepakat pendidikan adalah hak dasar tiap orang. Antara yang kaya dan miskin, pintar dan bodoh, semua diberi peluang yang sama dalam mendapat akses pendidikan.
Sistem zonasi membuka mata kita bahwa selama ini proses belajar di sekolah masih mengedepankan aspek kognitif ketimbang afektif dan psikomotorik. Peran nilai (values), perasaan (feelings), bakat (talents) dan kecerdasan diri (gifts) yang beragam diabaikan. Anak-anak bersaing untuk mengejar nilai akademik. Fokus pembelajaran diarahkan menuju sukses dalam UN. Alhasil, siswa bisa meraih nilai UN tinggi namun kehilangan nilai-nilai kemanusiaan seperti belas kasih, empati, toleransi, dan sebagainya.
Zonasi merupakan pintu masuk mengubah budaya belajar. Bagaimana siswa belajar sebagai sebuah proses memaknai pengalaman kemudian ditunjukkan oleh perubahan sikap dan praktik dalam kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, sekolah menjadi wahana belajar untuk dipakai dalam realitas kehidupan.
Budaya belajar di sekolah harus dibentuk ke dalam belajar tentang pengetahuan menuju bagaimana menggunakan ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, Bahasa Indonesia bisa dipakai untuk berkomunikasi dengan santun lewat tulisan maupun lisan, mempererat persaudaran dengan teman yang berbeda suku, dan sebagainya, IPA untuk menjaga kelestarian hewan, tumbuhan, dan alam, begitu juga mata pelajaran yang lain.
Sehingga belajar dikatakan berhasil apabila siswa bisa menggunakan Matematika, IPA, IPS, Bahasa Indonesia, dan bidang keilmuan lainnya untuk mengeksekusi masalah keseharian.
Anak-anak dilatih berpikir kritis dan logis. Menjadikan masalah di sekitar siswa sebagai titik tolak pembahasan untuk dianalisis dan disintesis oleh siswa dalam usaha untuk mencari pemecahan atau jawabannya. Serta memanfaatkan lingkungan lokal sebagai sumber belajar. Sehingga membuat pendidikan di sekolah lebih relevan dengan kehidupan nyata. Dengan demikian, setiap bidang keilmuan bisa menyentuh persoalan utama di masyarakat.
Nah, untuk mengefektifkan budaya belajar seperti di atas setidaknya dibutuhkan sosok guru demokratis. Kondisi kelas yang sudah beragam latar belakang siswa akibat zonasi menghendaki guru yang mendidik dilambari semangat kreatif merangsang tumbuh kembang bakat siswa, daya cipta, serta menghormati kepribadian unik peserta didik.
Guru yang bisa mengeksplorasi kecerdasan khas yang dimiliki setiap murid. Seperti, kecerdasan bahasa, kecerdasan logis matermatis, kecerdasan ruang, kecerdasan fisik kinestetis, kecerdasan musik, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, kecerdasan lingkungan, serta kecerdasan eksistensial.
Ia berusaha menemukan cara-cara baru untuk menggali potensi unik siswa. Baginya, tiap hari harus ada kreativitas yang dikembangkannya. Sehingga materi yang disampaikannya tak sekedar materi hafalan.
Guru tidak mencekoki murid secara satu arah dengan bahan ajarnya, melainkan merangsang diskusi, membuka ruang terhadap kritik, melakukan dialektika antara teori dan fakta atau idealitas dan realitas, menanamkan nilai-nilai humanis, serta mengundang partisipasi murid dalam kegiatan belajar-mengajar. Guru tak lagi otoriter, guru berani momosisikan siswa sebagai “guru”.
Dengan model tutor sebaya, di mana teman mereka sekelas yang sudah tahu, membimbing teman yang belum tahu di luar jam biasa. Dengan cara ini sosialitas diantara teman juga semakin dikembangkan, yaitu teman yang pandai peka pada kebutuhan teman yang kurang pandai.
Lewat tutor sebaya pula, konsepsi tolong-menolong, toleransi, saling menghormati dan menghargai antarsesama, tanpa memandang agama, suku, jenis kelamin diintegrasikan dalam pembelajaran. Sehingga menunjang bagi pembentukan karakter anak. Pada akhirnya bisa menghasilkan lulusan sekolah yang menjadi seorang individu yang cerdas, berkarakter, dan berbudi pekerti luhur.
