Bukan kebetulan bahwa peristiwa Mei 1998 masih diingat dan dicatat sebagai sejarah yang belum terungkap. Buktinya, di laman medsos, seperti Twitter, hal itu tetap menjadi trending topic semisal “#12Mei1998” atau “#menolaklupa”. Pertanyaannya, cukup efektif dan operatifkah ingatan dan catatan seperti itu?
Jika dilihat dari produksi kontennya, topik yang diangkat sebagian besar mempertanyakan soal belum tuntasnya penanganan kasus Mei 1998. Meski sudah berlalu lebih dari 20 tahun, Tragedi Trisakti misalnya, yang mengakibatkan kematian 4 mahasiswa tampak belum menemukan titik terangnya.
Apalagi kerusuhan yang terjadi sesudahnya di Jakarta, Solo, dan beberapa kota lainnya, justru semakin samar-samar, bahkan nyaris dilupakan, untuk dituntaskan. Padahal berdasar temuan, terutama dari TGPF Mei 1998, cukup jelas bahwa peristiwa itu adalah tragedi (kejahatan) kemanusiaan sepanjang sejarah Indonesia. Maka masuk akal jika yang bertaburan dan selalu digaungkan terhadap tragedi itu adalah tuntutan untuk menyelesaikannya dengan sesegera mungkin.
Masalahnya kini, senada dengan tragedi kemanusiaan lainnya seperti pembunuhan massal 1965-1966, hampir tiada harapan lagi untuk mendesakkan tuntutan yang mengarah pada terpenuhinya rasa keadilan. Hal itu dipaparkan oleh James T. Siegel (1998) dalam kajiannya yang berjudul “Pikiran-Pikiran Awal Tentang Kekerasan 13 dan 14 Mei 1998 di Jakarta” bahwa “cara pandang” kelas menengahlah yang telah menghasilkan bias dari tragedi kemanusiaan itu. Mengapa dan bagaimana hal itu dapat dijelaskan?
Pertama, Siegel memberi contoh pada pengalaman (politik) Alya Rohali yang saat itu berstatus sebagai mahasiswa sekaligus aktris Indonesia ternama. Dengan status seperti itu, Alya yang pada mulanya terlibat dalam demonstrasi di kampusnya merasa begitu bangga karena dapat memainkan perannya secara maksimal.
Namun, tatkala demonstrasi mulai berubah menjadi kekacauan dan berujung pada kerusuhan, dia justru merasa bahwa ada yang tidak beres dalam gerakan mahasiswa karena tampak sudah ada yang menghasut dan menuntut untuk beraksi secara “anarkis”. Di sinilah massa yang adalah rakyat kebanyakan mengambilalih aksi reformasi dengan cara merusak, membakar, bahkan menjarah toko-toko tertentu.
Akibatnya, aparat keamanan pun bereaksi dengan menembakkan gas air mata untuk membubarkan massa yang sudah bercampur aduk antara mahasiswa dan orang banyak. Namun berkat kontak lens yang dipakainya saat itu, Alya justru merasa aman karena tidak terkena efek dari gas air mata.
Rasa aman itulah yang mengakibatkan cara pandangnya terhadap aparat keamanan berbanding terbalik dengan terhadap massa. Sebab di matanya aparat keamanan bukan merupakan ancaman yang sesungguhnya, meski telah menembaki keempat rekannya hingga hilang nyawanya. Tetapi, justru massa-lah yang dalam setiap aksi mahasiswa namanya selalu diteriakkan dengan sebutan “rakyat” dipandang sebagai (nara)sumber kerusuhan. Cara pandang yang bias seperti itulah yang menyebabkan kerusuhan lebih dilihat sebagai spontanitas atau “amuk massa” belaka. Maka tak heran jika tak sedikit yang percaya bahwa kerusuhan itu bukanlah rekayasa.
Kedua, contoh lain yang diajukan oleh Siegel adalah Rahma yang berprofesi sebagai sekretaris di sebuah perusahaan swasta. Saat kerusuhan terjadi, dia terpaksa harus berjalan kaki menuju rumahnya karena jalan-jalan sudah terlalu sulit untuk dilalui kendaraan.
Di jalan itulah, Rahma menyaksikan begitu banyak orang yang sebagian besar “pribumi” hilir mudik membawa hasil jarahan. Tanpa rasa bersalah, apalagi berdosa, mereka seakan-akan sedang mengambil apa yang menjadi hak miliknya sendiri. Padahal hasil jarahan itu dianggap berasal dari tempat-tempat yang konon dimiliki oleh orang-orang Tionghoa atau “Cina”.
Di sinilah letak biasnya bahwa massa (rakyat) yang menjarah, merusak, membakar, bahkan memperkosa, dalam kerusuhan hanyalah menyasar pada orang-orang “Cina”. Sebab mereka memiliki kekayaan yang berlebihan, namun selalu dipandang pelit/kikir. Maka mereka layak untuk diajari agar tidak menggunakan kekayaan untuk dirinya sendiri karena mereka sesungguhnya “bukan WNI”. Sementara orang-orang seperti Rahma yang tidak lagi miskin adalah WNI yang selalu jeli dan waspada agar tidak dituduh sebagai orang “Cina”. Karena itulah, WNI yang kaya asal “bukan Cina” dijamin akan lepas dari segala tuduhan asalkan memaklumi kerusuhan sebagai cermin dari kesenjangan.
Dari kedua contoh itu, menjadi jelas bahwa bias dari Tragedi Mei 1998 adalah cara pandang kelas menengah yang gemar mencari rasa aman, tapi begitu takut pada ancaman dari apa yang disebut sebagai massa. Inilah yang membuat tragedi hanya menjadi sensasi yang digaungkan sebagai peringatan, namun menyimpan banyak ironi yang selalu disembunyikan.
Itu artinya, tragedi sekadar merupakan sandiwara dari kesenjangan yang terjadi dalam masyarakat. Hal itulah yang mengakibatkan massa (rakyat) adalah pelaku tunggal dalam setiap tragedi.
Padahal massa itu sesungguhnya merupakan bentukan dari imajinasi kelas menengah yang takut dengan ancaman (aksi) kerakyatan seperti terjadi pada 21 Mei 1998 di berbagai daerah di Indonesia.
Jadi, alih-alih membiaskan identitas “pri” dan “non pri”, tragedi itu pada dasarnya direkayasa untuk membungkam gerakan dari bawah yang biasanya menghantam pula kelas menengah yang masih suka cari suaka dengan mengkambing-hitamkan sesamanya.
Halo, halo, kelas menengah, quo vadis?
