OUR NETWORK
Selasa, Oktober 4, 2022

Belajar dari Penyelesaian Konflik Aceh untuk Kasus Papua

Poppi Marini
Seorang Ibu Pekerja (ASN) yang masih terus belajar dan belajar

Pada awalnya, KKB adalah sekelompok separatis yang ingin berdiri sendiri dengan cara memisahkan diri dari NKRI.  Rasa ketidakpuasan atas perlakuan pemerintah pusat mendorong mereka untuk lepas. Namun semakin hari, kelakuan KKB menjadi semakin tak terarah. Mereka tidak hanya menyasar pasukan keamaan seperti TNI ataupun Polri, tetapi juga masyarakat.

Seperti baru-baru ini, mereka menyandera sebuah helikopter yang akan membawa seorang ibu yang sedang sakit. Dengan tebusan beberapa juta rupiah dan bantuan pemuka agama (pendeta), akhirnya helikopter tersebut berhasil membawa pasien tersebut ke rumah sakit.  Buat apa uang untuk mereka?  Toh mereka tidak membelanjakan uangnya untuk makanan ataupun obat-obatan.  Mereka merampok makanan dari penduduk setempat yang notabene adalah saudara mereka sendiri.  Mereka merampok senjata TNI atau Polisi untuk melakukan kekerasan juga terhadap saudara mereka sendiri.

Konflik di Tanah Papua ini sudah berlangsung sejak tahun 1961. Tepat pada tanggal 1 Desember, Papua mendeklarasikan kemerdekaannya. Berarti sudah 7 (tujuh) presiden Republik Indonesia sudah berusaha untuk meredam keinginan Papua untuk merdeka dengan kebijakannya masing-masing.

Diawali dengan Presiden Soekarno yang mulai melancarkan operasi militer di Papua setelah berhasil merebut Papua dari tangan Belanda. Setelah menggantikan Soekarno, Soeharto melanjutkan kembali Operasi Militer yang dibantu dengan Ali Moertopo yang akan memberikan imbalan bagi kepala suku yang berhasil mengajak pengikutnya untuk bergabung dengan Indonesia. Di jaman pemerintahan Habibie, pernah mewacanakan perundingan damai. Namun sampai akhir kepemimpinannya yang singkat, perundingan damai hanya sebatas wacana.

Memasuki jaman pemerintahan Presiden Gus Dur, beliau dianggap terlalu longgar dalam menangani masalah Papua.  ereka dibebaskan untuk mengibarkan bendera Bintang Kejora, karena dianggap itu hanyalah simbol budaya.

Di bawah pemerintahan Megawati,  kekerasan oleh Militer masih belum bisa diredam.  Pemindahan 25 kampung di Papua dan mengakibatkan puluhan orang terbunuh.  Peristiwa ini dikenal sebagai Wamena Berdarah. Perundingan damai kembali digaungkan oleh SBY, namun bukan berarti tidak ada tindakan militer disana hanya saja kekerasan dapat sedikit dikendalikan.  Kembali lagi, hal ini hanya menjadi wacana sampai berakhirnya masa kepemimpinan.

Memasuki era kepeminpinan Presiden Jokowi, menekankan pada perbaikan infrastruktur dan memperhatikan kebutuhan masyarakat. Tetapi hal ini hanya menjangkau pada masyarakat luar, tidak berhasil memikat hati para pemberontak. Terpecahnya kepentingan masyarakat Papua mengakibatkan pendekatan ini masih sulit dijadikan solusi untuk mendamaikan pihak yang bertikai.

Jika tujuannya ingin berpisah dari NKRI, KKB di Papua bukanlah satu-satunya kelompok orang yang tidak puas atas kinerja pemerintah. Di ujung barat Pulau Sumatra, ada Gerakan Aceh  Merdeka (GAM). Bersembunyi di hutan dengan perlengkapan perang yang sangat minim dan sedehana.  Mendapat dukungan dari masyarakat pada awal pembetukan.  Bahkan berani berlatih perang sampai ke Libya dan beberapa negara di Timur Tengah lainnya.

Melihat kembali sejarah berdirinya Gerakan Separatis Aceh Merdeka, yang didirikan oleh Teungku Hasan Muhammad di Tiro atau yang dikenal sebagai Hasan Tiro di 4 Desember 1976.  Pengelolaan kekayaan alam Aceh yang berlimpah seperti  Minyak dan  Gas Alam yang sebagian besar menggunakan tenaga kerja dari luar aceh bahkan luar negeri sehingga menganak tirikan masyarakat setempat.  Yang kaya makin kaya, penduduk lokal makin sengsara.  Begitulah keadaan yang mengakibatkan awal terjadinya pemberontakan terhadap pemerintah pusat.

Banyak tahapan yang dilakukan untuk menjadikan Provinsi Aceh menjadi daerah yang kondusif.  Salah satunya pemberlakuan Daerah Operasi Militer (DOM) yang bisa dikatakan merugikan masyarakat setempat. Terjadi pelanggaran HAM terhadap masyarakat di daerah-daerah yang dikatakan basis GAM. Kecurigaan aparat keamanan kepada masyarakat yang dianggap sebagai kaki tangan GAM dilakukan tanpa melihat usia dan jenis kelamin. Keadaan itu berlangsung selama delapan tahun, sejak tahun 1990-1998.

Dengan tujuan mengurangi menyelesaikan konflik secara permanen, Daerah Operasi Militer berganti dengan Darurat Militer.  Namun kenyataannya diberlakukannya Darurat Militer juga gagal.  Karena diberlakukannya DM lebih ditekankan pada keadaan perang dan mengenyampingkan hal-hal yang berbau kemanusiaan dan perkenomian.  Sejak diberlakukannya DM, pengungsian semakin bertambah dan masyarakat menjadi sulit untuk beraktifitas.  Termasuk di Ibukota Provinsi,  kampus menjadi sasaran GAM untuk mengibarkan bendera Aceh Merdeka.  Mahasiswa merasa terancam dalam melakukan pembelajaran.

Melihat kegagalan berlakunya kedua sistem operasi penanganan konflik Aceh melalui pendekatan militer, akhirnya di tahun 2005, atas bantuan dari negara luar yang menfasilitasi pertemuan dari dua belah pihak yang bertikai, yang kemudian dikenal dengan Perjanjian Helsinki.  Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah pusat melalui Mayjen Supiadin AS Pangdam I Iskandar Muda yang bertemu Darwis Jeunib, Panglima GAM Wilayah Batee Iliek yang akhirnya menghasilkan solusi yang mendamaikan.  Jalan untuk menuju kesepahaman ini memerlukan proses yang panjang dan berakhir dengan dicabutnya status berlakunya Daerah Operasi Militer di Aceh.

Melihat keberhasilan pendekatan secara persuasif yang pernah dilakukan terhadap penyelesaian konflik Aceh, apakah mungkin di lakukan di Papua?  Saat ini, KKB Papua memiliki pimpinan salah satunya bernama Egianus Kogoya.  Ia adalah sosok remaja yang berusia belasan tahun yang merupakan anak dari seorang mantan tokoh OPM (Organisasi Papua Merdeka).

“Ia kelihatan seperti orang yang terpelajar” begitu kesaksian Victor Mambor, seorang Jurnalis Papua yang berhasil mewawancarai Kogoya.  “Terlihat terpelajar”  dapat dijadikan satu point penting yang dapat dijadikan keuntungan jika pemerintah Indonesia berhasil menghadirkan Kogoya dalam suatu perundingan.  Besar kemungkinan Kogoya akan lebih mudah diajak untuk bekerja sama untuk mewujudkan Papua yang damai.

Meminta bantuan dari tokoh agama ataupun pimpinan masyarakat yang masih mereka percaya sebagai penengah. Point penting lainnya, semakin bertambahnya anggota KKB yang akhirnya sadar dan kembali bergabung dengan NKRI bisa menjadi peluang akan semakin mudahnya mempengaruhi masyarakat lainnya.

Akan sama halnya ketika Pemerintah Indonesia mengundang Darwis Jeunib untuk menghadiri perundingan. Menemui beliau bukanlah hal yang mudah, hidup yang selalu berpindah-pindah merupakan ciri khas hidupnya para pemberontak.  Satu hal lagi, membuat beliau percaya akan keamanan dirinya dan pasukannya adalah kunci utama dalam perundingan.

Selain itu yang perlu diperhatikan adalah masyarakat yang bersembunyi di hutan untuk menghindari kekerasan yang dilakukan oleh KKB.  Belum adanya perhatian yang serius dari pemerintah terhadap pengungsi.  Keamanan dalam menjalani kehidupan sehari-hari merupakan hal yang sangat dibutuhkan oleh mereka. Dan tidak menjadi pengungsi di Tanah milik mereka sendiri.

Poppi Marini
Seorang Ibu Pekerja (ASN) yang masih terus belajar dan belajar
Facebook Comment

POLIKLITIK

- Advertisement -

ARTIKEL TERPOPULER

Log In

Forgot password?

Don't have an account? Register

Forgot password?

Enter your account data and we will send you a link to reset your password.

Your password reset link appears to be invalid or expired.

Log in

Privacy Policy

Add to Collection

No Collections

Here you'll find all collections you've created before.